Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai kota di Kalimantan dan Riau kian hari semakin pekat. Bahkan, Kabut asap di Provinsi Kalimantan Selatan yang meluas membuat warga mulai terserang Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Dari data Dinas Kesehatan Kalsel tercata sudah 20.000 warga yang terserang ISPA. Pemerintah daerah Kota Pontianak juga memperpanjang libur siswa PAUD, TK, SD, SMP, negeri dan swasta di seluruh Kota Pontianak hingga Selasa (17/9/2019).

Sementara di Riau, sudah sejak Agustus langit di provinsi bersemboyan “Bumi Bertuah Negeri Beradat” itu menjadi kelabu bercampur kuning. Hal seperti ini sudah menjadi rutinitas tahunan: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Masyarakat Riau seperti dikurung dalam sebuah ruangan tertutup bersama tungku kayu bakar yang menyala. Banyak warga yang terserang ISPA dan aktivitas menjadi lumpuh.

Rata-rata warga mengeluh batuk dan sesak nafas lantaran sering beraktifitas di luar rumah saat kabut asap. Jumlah penderita ISPA pun terus meningkat sehingga Puskesmas dan Posko Kesehatan diminta untuk buka 24 jam. Saat ini, kualitas udara di berbagai daerah di Kalimantan dan Riau cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktifitas di luar rumah.

BNPB Kewalahan Padamkan Api

Pemerintah disarankan segera menangani dampak kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku kewalahan lantaran peralatan yang dimiliki tak cukup mumpuni memadamkan api dengan cepat. Warga di Pekanbaru, Riau dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyebut kabut asap yang mengepung sekitar rumah mereka hari-hari ini hampir menyerupai kondisi terparah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan empat tahun silam atau pada 2015.

BNPB menyebut sejak Januari hingga Agustus tahun ini luas lahan yang terbakar mencapai 328.724 hektar. Setidaknya ada enam provinsi termasuk kategori parah kebakaran lahan yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Untuk memadamkan kebakaran itu, Kepolisian mengirim lima ribu personel. Sementara BNPB mengerahkan 32 helikopter water bombing dan 10 helikopter patroli. Meski, menurut Juru bicaranya, Agus Wibowo, masih kurang.

Lahan yang terbakar sangat luas dan banyak lokasi-lokasi yang hendak dipadamkan dengan water bombing tidak bisa langsung padam dikarena kebakarannya yang besar. Jumlah helikopter yang terbatas juga membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lama. Helikopter water bombing itu, kata Agus Wibowo, disebar ke enam provinsi. Terbanyak dikerahkan ke provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, ada juga pesawat Hercules milik TNI yang digunakan untuk penyemaian hujan buatan.

Pemerintah Tak Usah Malu Minta Bantuan

Kendati, pergerakan awan masih belum terlihat. Namun demikian, pemerintah belum meminta bantuan dari negara lain. Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jati Witjaksono, mengatakan pemerintah menjaga harkat dan martabat negara.

“Semua sudah gerak. Nanti kalau kita minta bantuan, kita dilecehkan lagi, ‘ah gitu aja minta bantuan…’. Makanya kita menjaga harkat dan martabat negara kita. Kita kan malu kalau minta bantuan negara lain,” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Catatan KLHK, hingga saat ini sudah 42 perusahaan yang disegel konsesinya untuk diteliti dan diselidiki terkait dugaan kebakaran hutan dan lahan. Dari angka itu, lima di antaranya milik perusahaan asing asal Singapura dan Malaysia. Akan tetapi pihaknya, kata Jati, pihaknya tidak bisa mempublikasikan nama-nama perusahaan tersebut.

Dilansir dari regional.kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, menyarankan agar pemerintah berhenti berpolemik tentang kabut asap antarnegara. Sebab hal itu hanya akan memperburuk citra Indonesia di mata internasional.

“Kita harusnya ambil tanggung jawab dan kalau mau tegas, ya tegas. Misalnya ada lima perusahaan Malaysia dan Singapura, oke lah diumumkan ke publik, tapi pemerintah punya tanggung jawab untuk mengawasi dan kalau melanggar jatuhkan sanksi,” jelas Henri.

Jadi, jangan digeser ke isu antarnegara karena perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di Indonesia atas izin pemerintah. Justru karena kondisi dampak asap kebakaran hutan dan lahan ini sudah “sangat parah”, Henri menyarankan pemerintah untuk tak malu meminta bantuan negara lain. Hal yang paling penting adalah keselamatan warga. Henri juga menilai, meluasnya kebakaran hutan dan lahan tahun ini terjadi kembali karena lemahnya pengawasan pemerintah pusat dan daerah terhadap para pemilik konsesi.

Sementara terkait rencana pemerintah mengirim surat protes ke Duta Besar Malaysia karena menuding Indonesia sebagai penyebab tunggal munculnya asap di negara itu, belum ada tindak lanjut. Menurut Jati, asap karhutla tidak hanya berasal dari Indonesia tapi juga Malaysia, kendati diakuinya tidak sebesar Indonesia. Malaysia juga memiliki titik api dan kebakaran di Semenanjung Malaya juga Serawak ada hotspot terpantau.

Malaysia sebelumnya menyebut terkena dampak asap dengan kualitas udara di sejumlah negara bagian termasuk Kuala Lumpur menjadi tidak sehat selama beberapa hari terakhir. Sedangkan di Singapura, perlombaan Formula 1 terancam batal. Badan Lingkungan Hidup Singapura (NEA) menyatakan, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Singapura semakin memburuk, dan sudah mencapai angka 112 atau kategori tidak sehat di beberapa daerah pada Sabtu malam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…