2.249 TPS Tak Bisa Lakukan Pemungutan Suara

Pada Pemilu 2019 tanggal 17 April lalu dikabarkan bahwa terdapat 2.249 TPS yang tidak bisa melakukan pemungutan suara. Ditulis oleh Kompas.com (18/4), Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Ritz Carlton, Kamis (18/4/2019) dini hari menerangkan jumlah total TPS yang tidak bisa lakukan pemugutan suara adalah 2.249 dari total keseluruhan TPS yang dibentuk KPU 810.193 atau sekitar 0,28 persen.

Rincian TPS yang tidak bisa melakukan pemungutan suara antara lain :

  • Kota Jayapura sebanyak 702 TPS
  • Kabupaten Jayapura sebanyak 1 TPS
  • Kabupaten Keerom sebanyak 6 TPS
  • Kabupaten Waropen sebanyak 11 TPS
  • Kabupaten Intan Jaya sebanyak 228 TPS
  • Tolikara sebanyak 24 TPS
  • Pegunungan Bintan sebanyak 1 TPS
  • Yahukimo sebanyak 155 TPS
  • Jaya Wijaya sebanyak 3 TPS
  • Nias Selatan sebanyak 113 TPS
  • Kutai Barat sebanyak 20 TPS
  • Banggai sebanyak 391 TPS
  • Jambi sebanyak 24 TPS
  • Bintan sebanyak 2 TPS
  • Banyuasin sebanyak 445 TPS
  • Mahakam Hulu sebanyak 4 TPS
  • Kutai Kertanegara sebanyak 8 TPS
  • Berau sebanyak 11 TPS.

Jumlah diatas merupakan data yang diterima sampai Rabu (17/4) pukul 23.00 WIB dan kemungkinan datanya akan diperbaharui kembali. KPU belum dapat memastikan jumlah TPS yang harus melakukan pemungutan suara susulan. Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan pendataan.

Arief Budiman mengatakan bahwa sejumlah TPS yang tidak dapat melaksanakan proses pungut dan hitung suara disebabkan karena beberapa hal. Sebagian besar karena adanya keterlambatan pendistribusian logistik. Hal lainnya adalah bencana alam serta cuaca.

Gelar Pemungutan Suara Susulan

Berdasarkan kasus ini, KPU Akan Gelar Pemungutan Suara Susulan di Sejumlah Daerah. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, masih ada waktu untuk melakukan pemungutan suara susulan. Namun, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan untuk memastikan pemungutan suara ulang berjalan dengan baik. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus kembali menyebarkan formulir C6 atau pemberitahuan pemilih untuk mencoblos. Lokasi TPS pun harus disiapkan. Logistik pemilu harus dipastikan mencukupi dan dalam kondisi baik, mulai dari kotak suara hingga surat suara serta pengawas pemilu per TPS.

Menurut Pramono, pengadaan Pemilu susulan akan banyak konsekuensinya terkait saksi dari masing-masing kota.

Usul Pemilu Tidak Digelar Serentak

Menanggapi kasus tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar Pemilu tidak digelar serentak lagi. Dikutip dari Tribunnews.com (18/4), JK menilai ada efek negatif penyelenggaraan Pemilu serentak. Menurut Kalla, Pemilu serentak yang baru digelar pertama kali ini, relatif rumit dan sulit. (Baca Juga : JK Mengakui Pemilu Indonesia Masih Rumit. Benarkah?)

Menurut Wapres, Pemilu serentak juga membuat Pileg kurang diperhatikan masyarakat. Padahal Pileg tidak kalah penting lantaran menentukan kualitas pembuat kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan. Untuk itu, Kalla usul pemilu tak perlu lagi serentak. JK juga telah menyampaikan kepada Ketua-Ketua Partai dan semuanya mempunyai pandangan sama bahwa proses pemilu kali ini rumit dan sulit. Karena itu harus dievaluasi dan solusi yang sependapat ialah kembali memisahkan Pileg dan Pilpres. Selain itu, Jusuf Kalla menilai perhatian masyarakat terkuras pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Termasuk perhatian para media juga hanya terfokus pada Pilpres saja. Padahal, pelaksanaan kampanye antara Pilpres dan Pileg berlangsung bersamaan.

Pelaksanaan Pemilu 2019 yang digelar untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten kerap kali dianggap terlalu rumit dan memakan waktu yang lama, sehingga KPU perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…