Usai seleksi penerimaan CPNS 2018 berakhir, selanjutnya pemerintah akan membuka perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bahkan regulasi yang mengatur hal ini sudah terbit pada Desember 2018. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan. Dengan  menjadi payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional, masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta. PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

Honorer Yang Belum Jadi PNS Di Tahun 2024 Akan Dirumahkan

Tenaga honorer juga tak luput dari naungan PP ini. Terutama yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi PNS dengan status PPPK.  Pemerintah mengaku menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas.

Pemerintah akan menuntaskan masalah honorer K2 yang belum jadi PNS dalam lima tahun ke depan. Apabila di tahun 2024 belum juga jadi PNS, maka dipastikan akan diberhentikan. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Bidang Pengadaan Sumber Daya Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Syamsul Rizal saat jadi pembicara dalam rapat koordinasi BKD Provinsi Riau, Sabtu (13/7//2019) di Pekanbaru.

Dilansir dari harianhaluan.com, Syamsul menyebut masalah honorer saat ini dituntaskan melalui mekanisme rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pemerintah mengharapkan agar di kabupaten/kota tak ada lagi yang merekrut pegawai non-PNS, sampai kita selesaikan permasalahan 438.000 honorer K2.

Menurut Syamsul, tenaga honorer yang ada saat ini hanya memperpanjang kontrak kerja seiring penuntasan tenaga honorer hingga 2023. Apabila tidak dapat diangkat menjadi PNS atau PPPK sesuai persyaratan PP/49 2018, maka akan dirumahkan.

“Bagi yang sekarang sudah jadi honorer diberi kesempatan untuk menjadi PNS dan PPPK, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bisa jadi ada tenaga honorer yang tidak bisa melamar PPPK atau PNS karena tidak memenuhi persyaratan, jabatan itu ada ditentukan kompetensinya, mungkin S1, D3, atau D2,” kata Syamsul seperti diberitakan riaumandiri.co (group harianhaluan.com).

“Jadi, bagi honorer tamatan SMP atau SMA, kalau ada yang berminat jadi pegawai ASN, minimal PPPK, silakan sekolah lagi. Tapi kalau tidak melanjutkan pendidikan niscaya di akhir Desember 2023 diputus hubungan kerja,” sambungnya.

Meskipun begitu, pemerintah nantinya tetap menerima karyawan outsourcing atau karyawan kontrak untuk pekerjaan pengemudi, petugas keamanan, dan cleaning service.

Solusi Permasalahan Honorer

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir menegaskan bahwa PPPK dimaksudkan untuk merekrut tenaga profesional yg bersedia bekerja dalam perjanjian kerja dengan masa kerja tertentu. Untuk menjadi ASN dan mengabdi untuk negara.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Lisman Manurung menilai, rekrutmen PPPK bisa menjadi jawaban akan kebutuhan PNS yang fleksibel terhadap tuntutan zaman. Dia menyoroti latar belakang pengadaan seleksi PPPK yang hendak membuka kesempatan kepada pekerja honorer yang secara usia telah melampaui batas ikut perekrutan CPNS. Langkah itu dinilai cukup strategis untuk mengatasi kebutuhan mendesak.

Terkait masa kerja PPPK, Lisman menyatakan, kebijakan itu cukup aman. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 menetapkan masa kontrak PPPK adalah minimal 1 tahun atau maksimal 5 tahun untuk satu periode kontrak. Dia menyebut jika perekrutan PNS berdasarkan aspek pengabdian dan memiliki sifat unggul merupakan bawaan masa lalu pasca terbentuknya NKRI yang berbasis pada loyalitas, bukan seleksi.

Honorer K2 Yang Tidak Lolos PNS Akan Digaji UMP

Untuk diketahui, honorer K2 adalah pegawai yang diangkat instansi setahun sebelum 31 Desember 2005, dengan penghasilan bukan berasal dari anggaran negara maupun daerah. Dalam rapat antara pemerintah bersama DPR pada 23 Juli 2018, diketahui ada sekitar 438.590 honorer K2 yang nasibnya masih menggantung.

Mereka terdiri dari paar guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, dan tenaga administrasi. Dari jumlah itu, sebanyak 13.347 orang diikutkan dalam seleksi CPNS 2018. Sisanya sebanyak 425.243 karyawan bakal diikutkan dalam seleksi PPPK, atau hampir tiga kali lipat dari kuota 150 ribu yang diumumkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin.

Terkait hal ini, Deputi II Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho, mengatakan bahwa pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan ini pelan-pelan. Menurut dia, seleksi PPPK yang diselenggarakan pemerintah beberapa waktu lalu cukup efektif menekan jumlah honorer K2. Dari 400 ribu-an honorer K2, Yanuar menyebut saat ini tinggal bersisa 200 ribu-an saja.

Selanjutnya menyangkut sistem penggajian untuk honorer yang telah lulus PPPK, maka sejumlah perubahan akan dilakukan dalam APBD. Dengan begitu, pada PPPK ini bisa digaji lewat anggaran daerah. Sedangkan untuk honorer K2 yang tidak lolos PPPK, pemerintah telah merencanakan agar mereka bisa digaji minimal setara Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun, rencana ini belum bisa terwujud karena pembahasannya masih bergulir antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…