Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu, 21 Agustus 2019. Topik pembahasan rapat kerja juga bukan hal baru bahkan sudah jadi konsumsi publik yakni terkait dengan defisit BPJS Kesehatan. Kepada angggota DPR, Sri Mulyani pun menjabarkan persoalan itu dari awal lagi yakni terkait penyebab defisit BPJS Kesehatan. Sri Mulyani tidak mampu menutupi rasa marahnya terkait neraca keuangan BPJS Kesehatan yang hingga saat ini masih defisit alias tekor.

Sejak dibentuk tahun 2014, BPJS Kesehatan tercatat selalu mengalami defisit. Mulai dari defisitnya kecil hingga sekarang nilainya meroket tinggi. Lagi-lagi, pemerintah lewat Kementerian Keuangan harus turun tangan dengan memberikan suntikan modal. Kemarahan Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini terjadi saat rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR yang kebetulan membahas mengenai BPJS Kesehatan. Apa yang menyebabkan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini naik pitan?

Sudah Disuntik Rp 25 T Tapi Tetap Tekor

Sebelumnya telah diberitakan oleh finance.detik.com, instansi yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini total sudah menyuntikkan dana Rp 25,7 triliun sejak 2015-2018 untuk BPJS Kesehatan. Namun, hal tersebut belum mampu menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan. Malah, Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan potensi defisit keuangan BPJS Kesehatan menjadi Rp 28,5 triliun untuk tahun 2019.

“Estimasi kita pada current running seperti ini Rp 28,5 triliun. Ini carried dari tahun lalu Rp 9,1 triliun plus yang ada tahun ini kan Rp 19 triliun,” kata Kemal di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Dia menilai, salah satu untuk membenahi neraca keuangan BPJS Kesehatan saat ini adalah menaikkan iuran kepesertaan, perbaikan sistem layanan kesehatan, hingga meningkatkan pengawasan risiko.

Sejak tahun 2015, Kementerian Keuangan pun rutin menyuntik modal untuk menambal defisit, dengan rincian pada tahun 2015 diberikan suntikan sebesar Rp 5 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 6,8 triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp 3,6 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp 10,3 triliun. Jika ditotal maka jumlahnya Rp 25,7 triliun.

Data Tekor BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari tahun ke tahun tidak pernah terlepas dari permasalahan defisit anggaran. Bahkan, tercatat defisit itu terjadi sejak tahun 2014. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit keuangan alias tekor BPJS Kesehatan setiap tahunnya membengkak tinggi hingga saat ini.

“Kalau dilihat dari tahun ke tahun, pada 2014 defisitnya Rp 1,9 triliun,” kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Pada tahun 2015, kata Sri Mulyani defisit keuangan BPJS Kesehatan meningkat drastis menjadi Rp 9,4 triliun. Pada tahun 2016, defisit sedikit mengecil menjadi Rp 6,4 triliun. Menurut Sri Mulyani, hal itu dikarenakan pada tahun 2016 terjadi penyesuaian iuran yang tertuang dalam Perpres. Di mana penyesuaian dilakukan setiap dua tahun sekali. Penyesuaian iuran tidak memberikan angin segar untuk keuangan BPJS Kesehatan karena pasca tahun 2017 tercatat defisitnya melonjak menjadi Rp 13,8 triliun. Sedangkan di tahun 2018 atau tahun kemarin defisitnya melesat ke angka Rp 19,4 triliun.

Lalu, apa yang menjadi biang keladi tekornya BPJS ini?

‘Tipu-tipu’ RS Bikin BPJS Kesehatan Tekor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap modus dugaan manipulasi layanan kesehatan dari sejumlah rumah sakit (RS) turut andil dalam terjadinya defisit keuangan BPJS Kesehatan. Manipulasi RS dilakukan dengan cara meningkatkan kelas layanan kepada pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani memaparkan, berdasarkan mekanisme yang diatur, peserta harus lebih dulu mendatangi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ketika ingin menggunakan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. Bila sakit yang dikeluhkan peserta masih bisa ditangani Puskesmas, peserta tidak perlu dirujuk ke RS.

Ketika harus dirujuk, peserta akan menuju RS yang sesuai dengan kelas kepesertaan, dari A, B, C, hingga D. Sayangnya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sejumlah RS yang berstatus kelas D banyak yang mengklaim sudah naik ke kelas C. Menurutnya, ketika kelas RS meningkat, maka jenis layanan yang diberikan juga kerap ditingkatkan. Hal ini membuat biaya layanan kesehatan ikut terkerek oleh jenis kelas dan layanan.

“Hasil temuan BPKP adalah ada RS golongan bawah (kelas D) yang mengaku C, supaya pendapatan per unitnya besar. Temuan BPKP ada penggolongan mereka yang main ke atas, makanya kami minta menteri kesehatan untuk review (kaji) kelas ini,” jelas Sri Mulyani.

Bendahara negara mengatakan hal ini secara otomatis akan mengerek biaya layanan kesehatan yang harus dibayar oleh peserta melalui BPJS Kesehatan. Padahal, peserta seharusnya bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan kelas dan biaya yang lebih rendah tanpa mengurangi penanganan yang perlu didapatkan.

Data dari hasil audit BPKP mencatat jumlah peserta yang mendapat layanan dari RS dalam bentuk rawat jalan mencapai 76,8 juta peserta pada 2018. Lalu, jumlah peserta yang mendapat layanan rawat inap sebanyak 9,7 juta peserta. Sementara, jumlah peserta yang dilayani Puskesmas mencapai 147,4 juta peserta. Secara total, tahun lalu, jumlah peserta yang dilayani program JKN-KIS dari BPJS Kesehatan sebanyak 233,9 juta peserta.

“Nilai frekuensi per manfaat per hari sebesar Rp640 ribu per peserta,” tuturnya.

Kondisi tersebut memberi andil pada defisit keuangan BPJS Kesehatan yang mencapai Rp19,4 triliun pada 2018. Dari defisit itu, pemerintah akhirnya memberi suntikan senilai Rp10,3 triliun kepada PT Asuransi Kesehatan alias Askes itu. Sementara sisanya, Rp9,1 triliun, mau tidak mau dialihkan ke tahun ini dengan mengharap sumber dana dari berbagai bauran kebijakan yang sudah dipetakan, termasuk iuran peserta hingga Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Rokok.

Sayangnya, defisit keuangan BPJS Kesehatan pada tahun ini tak hanya berasal dari pengalihan tahun lalu, namun juga meningkat dari besarnya beban tanggungan. Proyeksinya, defisit keuangan tahun ini mencapai Rp28 triliun.

BPJS Kesehatan Tidak Mampu Mendata

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selanjutnya salah satu penyebab utama permasalahan defisit saat ini ialah ketidakmampuan BPJS Kesehatan mengumpulkan penerimaan yang seharusnya.

 “Terutama peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja yang tidak membayar teratur, namun sebagian besar menikmati layanan sehingga BPJS Kesehatan mengalami situasi sekarang,” ujar dia.

Per 1 Agustus 2019, Sri Mulyani mengungkapkan, total peserta JKN mencapai 223,35 juta jiwa. Jumlah itu terdiri dari penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung APBN sebanyak 96,59 juta jiwa dan PBI ditanggung APBD sebanyak 37,34 juta jiwa. Selain itu, peserta dari pekerja penerima upah (PPU) pemerintah yang meliputi ASN, TNI dan Polri sebanyak 17,54 juta jiwa. PPU Badan Usaha yang meliputi BUMN dan badan swasta lainnya sebanyak 34,13 juta jiwa.

Sementara, peserta bukan penerima upah (PBPU) sebanyak 32,59 juta dan peserta bukan pekerja (pensiunan) sebanyak 5,16 juta. Selama ini, pemerintah bertanggung jawab menanggung iuran untuk PBI dan PPU Pemerintah. Alokasi bantuan iuran yang dianggarkan pun terus meningkat sejak 2014-2018. Realisasi bantuan iuran untuk PBI naik dari 19,9 triliun di 2014, menjadi Rp 25,5 triliun seiring dengan kenaikan jumlah peserta menjadi 96,8 juta jiwa. Adapun, realisasi bantuan iuran PPU Pemerintah naik dari 4,5 triliun menjadi Rp 5,4 triliun di 2018.

Banyak Perusahaan Akali Iuran BPJS Kesehatan

Sri Mulyani juga mengungkapan banyak perusahaan yang mengakali iuran BPJS Kesehatan selama ini. Ada yang sudah mendaftar, tetapi jumlah karyawan dikurangi.

“Jadi misalnya jumlah karyawan 100 jadi lebih kecil dari 100 supaya tadi iuran mereka jadi lebih sedikit,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, ada juga perusahaan yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan tetapi melaporkan gaji karyawan lebih kecil dari yang dibayarkan. Tujuannya sama, yakni untuk mengurangi beban perusahaan di dalam membayarkan kewajiban, baik dari sisi badan usaha maupun pegawai.

Seperti diketahui, peserta BPJS Kesehatan yang merupakan karyawan perusahaan swasta harus membayar 5 persen dari gaji pokok untuk iuran. Namun, tidak semua iuran ditanggung oleh karyawan sebab 4 persennya dibayarkan oleh perusahaan dan sisanya 1 persen dibayar karyawan. Hal inilah yang membuat perusahaan mencari cara mengakali iuran sehingga uang yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan lebih kecil. Hal ini, kata Sri Mulyani, merupakan temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas audit BPJS Kesehatan.

“Dalam hal ini BPJS Kesehatan harus kerja sama dengan pihak terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja supaya keputusan dunia usaha bisa ditingkatkan,” kata dia.

Adapun di tengah ancaman defisit, BPJS Kesehatan ternyata harus menanggung denda tunggakan dari rumah sakit yang nilainya puluhan miliar rupiah. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A Rusady mengatakan, pihaknya mempunyai kewajiban membayar denda 1 persen dari setiap keterlambatan klaim.

“Klaim saat ini membuat kami belum bisa membayar secara tepat waktu. Posisi gagal bayar sampai Juni 2019 sekitar Rp 7 triliun. Kalau dananya ada, tentu akan dibayarkan,” kata Maya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Itu berarti, potensi denda yang membayangi BPJS Kesehatan sekitar Rp 70 miliar sampai Juni lalu. Kondisi tersebut membuat BPJS Kesehatan semakin terbebani karena defisit tahun lalu belum tertutupi. Diperkirakan total defisit perseroan akan menembus angka Rp 28 triliun jika pemerintah tidak menyuntikkan dana talangan sampai akhir 2019.

Pemerintah diharapkan segera melakukan evaluasi kelas dan layanan RS bila manipulasi ini sudah terbukti memberi tambahan beban kepada BPJS Kesehatan. Sebab, ini merupakan bentuk moral hazard dari RS terhadap penggunaan uang negara. Selain itu, bila ini terus terjadi persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan tidak akan pernah selesai. Pemerintah haruslah bertindak tegas dan jangan segan memberi sanksi kapad RS yang terbukti melakukan manipulasi itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…