Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 01 Oktober 2019, pagi ini akan dilantik anggota DPR RI Periode 2019-2024 terpilih hasil dari Pileg 2019 lalu. Sebanyak 575 anggota yang akan dilantik hari ini tepatnya dimulai pukul 10.00 nanti, mereka akan diambil sumpah atau janji untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat 5 tahun kedepan. Tidak hanya anggota DPR, anggota DPD dan MPR RI juga akan ikut dilantik pada hari ini.

Beberapa nama-nama Menteri yang menjabat pada periode 2014-2019 lalu dibawah pimpinan Presiden Jokowi juga ikut dilantik menjadi anggota DPR setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden. Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Banyaknya jumlah anggota DPR baru, mampukah elit baru ini mengubah citra negatif DPR dimata rakyat?

Baca Juga : Daftar Lengkap Nama Anggota DPR RI 2019-2024

Menjelang Pelantikan Menginap di Hotel Mewah

Aksi demo berkepanjangan oleh mahasiswa dan para siswa didepan gedung DPR, MPR di Senayan, menjelang pelantikan para anggota elit yang akan dilantik hari ini menginap di 3 hotel mewah untuk menghindari adanya aksi demo susulan menjelang pelantikan. Melansir IDNTimes.com, Adapun 3 Hotel mewah yang telah ditunjuk oleh KPU antara lain adalah Hotel Shangrilla, Karet, Jakarta Pusat, Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, dan Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat yang merupakan hotel standard bintang 5 yang memiliki banyak fasilitas unggulan.

Citra anggota dewan yang penuh dengan kemewahan dan keglamouran memang seringkali menjadi sorotan masyarakat. Seringkali hal ini dibandingkan dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang masih miskin sedangkan wakil rakyatnya hidup penuh dengan kemewahaan sedangkan realisasi tugas-tugas mereka sebagai wakil rakyat tidak cukup memuaskan rakyat.

Selain itu banyak anggota dewan yang terjerat kasus korupsi pada tahun ini dan tahun sebelumnya menambah citra buruk anggota DPR dimata rakyat.

Mungkinkah Anggota Elit DPR Hidup Bersahaja?

Diberikan fasilitas yang mewah untuk rumah, mobil dinas, perjalanan dinas dalam dan luar negeri, mungkinkah semuanya itu ditunjukkan oleh anggota elit negeri ini dengan tampilan yang bersahaja? Sering menjadi sorotan ternyata tidak membuat telinga mereka panas dan terganggu tetapi dari tahun ke tahun citra negatif ini sama sekali tidak berubah.

Memiliki tugas dan wewenang terkait fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan menyerap dan menampung serta menindaklanjuti aspirasi rakyat seharusnya dengan jumlah anggota 574 orang dirasa sudah sangat cukup untuk memaksimalkan tugas ini agar berjalan dengan baik.

Ingat Kembali Tugas Anggota DPR

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki 6 tugas dan wewenang salah satunya terkait  menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki 4 tugas dan wewenang salah satunya adalah memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden).

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki 2 tugas dan wewenang yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Walaupun latar belakang anggota dewan kebanyakan merupakan orang-orang kuat di daerah-daerah seperti mantan kepala daerah, anak-anak Walikota, Bupati dan lainnya namun tetap saja mereka harus mampu menerjemahkan maksud dan aspirasi rakyat. Memang latar belakang ini menjadi tantangan sendiri, baik dari gaya hidup mereka serta kebiasaan sehari-hari mereka. Disamping itu melalui pengalaman dalam memimpin daerah diharapkan anggota DPR dapat memahami kebutuhan daerah yang mereka bawa. Tidak memanipulasi anggaran bukan malah tertangkap OTT namun diharapkan mampu untuk menggunakan anggaran untuk membangun daerah yang mereka wakilkan di kursi DPR. Yang hangat saat ini adalah menjawab isu aksi demo mahasiswa yang menolak RUU KPK, KUHP dan lainnya yang ditolak oleh beberapa kaum masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat harus menjadi perwakilan rakyat bukan menjadi elit masyarakat. Artinya mereka harus menjadi sama dengan rakyat dalam hal aspirasi dalam memikirkan kesejahteraan rakyat. Mampukah mereka memperbaiki estafet perwakilan rakyat ini?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…