Aksi 22 Mei 2019 silam menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Selain aksi yang berujung dengan kericuhan, penyebaran berita hoax pun semakin masif. Berita mengenai perlakuan aparat keamanan terhadap para demonstran yang rusuh menjadi sorotan masyarakat. Video hoaks penganiayaan sejumlah anggota Brimob beredar luas di jagat maya, usai kericuhan aksi demonstrasi penolakan hasil pemilu 22 Mei 2019. Tersebarnya video kekerasan tersebut, kemudian diiringi narasi banyak akun yang mengatakan, seorang anak berusia 15 tahun bernama Harun Rasyid meninggal dunia.

Munculnya keresahan terhadap berbagai berita yang tersebar di media sosial tersebut membuat pihak kepolisian bergerak cepat untuk meluruskannya. Adalah Mustofa Nahrawardaya, anggota BPN Prabowo-Sandiaga yang pertama kali menciptakan narasi hoax tersebut. Ia lalu dibekuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Minggu (26/5/2019).

Fakta Video Penganiayaan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan bahwa kekerasan oleh beberapa oknum anggota Brimob memang terjadi di dekat Masjid Al-Huda, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat seperti dalam video. Namun, bukanlah bocah berumur 15 tahun bernama Harun Rasyid yang dipukuli, melainkan seorang pria berinisial A alias Andri Bibir.

“Pada kenyataannya, orang dalam video tersebut adalah pelaku perusuh yang sudah kita amankan atas nama A alias Andri Bibir,” ujar Brigjen Dedi di Polda Metro Jaya, Sabtu dini hari 25 Mei 2019.

Video juga diduga dimanipulasi dengan menyandingkan foto korban meninggal dunia dalam kerusuhan 22 Mei 2019, dengan video penangkapan Andri Bibir oleh aparat Brimob.

“Hal yang menunjukkan orang dalam video tersebut adalah tersangka Andri Bibir dari pakaiannya. Dia menggunakan kaus hitam dan celana jins yang sudah dipotong pendek. Sesuai dengan di video,” terang Dedi.

“Sedangkan kabar hoaks yang disebarkan di akun Twitter adalah bukan foto yang bersangkutan. Kami tahu ada yang menempel video tersebut dengan gambar korban lainnya,” tegasnya.

Dedi menjelaskan, pada ricuh 22 Mei pelaku menyiapkan berbagai macam properti, antara lain batu yang digunakan untuk berbuat kericuhan, dan penyerangan terhadap petugas kepolisian. Batu itu disiapkan tersangka Andri Bibir, untuk dibagikan kepada teman-temannya yang melakukan demonstrasi.

“Demo ini tidak spontan, artinya by setting (direncanakan) untuk menciptakan kerusuhan,” ujar Dedi.

Pelaku pada saat yang sama juga menyiapkan jerigen berisi air, agar teman-temannya yang terkena gas air mata bisa secepatnya cuci muka dengan air dalam jerigen. Setelah tepergok anggota kepolisian, Andri Bibir langsung melarikan diri karena ketakutan akibat dikepung oleh anggota pengamanan. Kepolisian juga menegaskan, bila informasi yang belakangan beredar mengiringi tersebarnya video merupakan kabar yang menyesatkan.

“Kabar hoaks yang disebarkan di akun Twitter adalah bukan foto yang bersangkutan (Andri Bibir). Kami tahu ada yang menempel video tersebut dengan gambar korban lain. Tidak benar korban adalah anak 16 tahun. Tidak benar anak dalam foto tersebut meninggal karena kejadian dalam video tersebut,” imbuhnya.

Mengakui Adanya Kesalahan Prosedur

Brigjen Dedi juga mengakui, bahwa telah terjadi kesalahan prosedur saat proses penangkapan Andri Bibir. Apa yang dilakukan sejumlah oknum Brimob tersebut, diakui Dedi tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, aparat Kepolisian dalam menangani pelaku kejahatan tidak diperkenankan menggunakan tindak kekerasan. Apalagi jika pelaku tidak melakukan perlawanan atau tidak membahayakan petugas.

“Dalam hal upaya penangkapan perusuh atas nama A alias Andri Bibir, apa yang dilakukan oleh oknum anggota tidak dibenarkan. Seharusnya kepada pelaku perusuh yang sudah menyerah, tidak boleh lagi dilakukan tindakan berlebihan, eksesif ” kata Brigjen Dedi.

Pihak kepolisian melalui Divisi Propam Polri, berjanji bakal mengusut tuntas kejadian tersebut. Oknum Brimob disebut bakal kena sanksi, jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran. Dia menegaskan bahwa insiden ini dipicu oleh penyerangan yang dilakukan oleh selain tersangka Andri Bibir kepada petugas, serta berupaya melarikan diri saat akan diamankan.

Hoax Berujung Ujaran Kebencian

Dilansir dari antaranews.com, hoax yang menyebar melalui media sosial maupun langsung dari mulut ke mulut menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia jika berlangsung terus menerus dapat berdampak pada kehidupan sosial, salah satunya menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap orang ataupun kelompok lain. Keadaan di Indonesia  yang ditemui saat ini sebagai akibat dari kumpulan hoax yang muncul sejak lama.

Jika kita mendapatkan berita miring terhadap seseorang dan terus menerus mendapatkan informasi serupa, secara perlahan diri sendiri akan terlarut dalam informasi tersebut. Ketidakpercayaan tersebut membuat kita lupa atau tidak berpikir untuk melakukan verifikasi langsung atas kebenaran berita kepada orang yang bersangkutan. Akibatnya akan muncul prasangka negatif hingga melontarkan ujaran kebencian.

Dalam aksi 22 Mei ini, pelaku penyebar hoax tampaknya ingin menggiring opini publik agar tidak mempercayai penyelenggara pemerintah khususnya Polri. Polri adalah instrumen pemerintah yang berada di garda terdepan pelayan masyarakat. Selain itu, berita seperti ini juga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Hoax menyasar pada emosi dan perasaan manusia sehingga ketika masyarakat sudah terperangkap hoax maka akan sulit bagi mereka untuk mempercayai apapun tindakan pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa menjadi kontrol dan filter informasi yang beredar. Bila ada situs atau oknum yang menebar hoax dan/atau ujaran kebencian, harus segera dilaporkan. Lantas apa sanksi bagi penyebar hoax?

Hati-hati bagi Anda yang suka mengirimkan kabar bohong (hoax), atau bahkan cuma sekadar iseng mendistribusikan. Ancamannya tidak main-main, bisa kena pidana penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar. Pelaku dapat dijerat Pasal 45 dan 28 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 14 ayat 1 dan 2, Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Peran Media Mainstream Sebagai Rujukan

Tak jarang hoax dan kebencian tersebut bersifat provokatif, untuk mengajak melakukan sebuah tindakan intoleran. Di era teknologi seperti sekarang, media sosial menjadi salah satu kebutuhan dalam rujukan informasi.  Masalahnya adalah budaya literasi dan baca di masyarakat masih rendah. Hal ini menjadikan masyarakat mudah menganggap berita bohong tersebut menjadi sebuah kebenaran, hanya karena dikatakan oleh tokoh tertentu, atau karena didasarkan pada sebuah keyakinan, bukan sebuah fakta yang didapatkan dari cek dan ricek informasi.

Jika sebuah hoax dianggap sebagai sebuah kebenaran, inilah yang berbahaya. Oleh karena itu diperlukan peran bersama dari para media mainstream, untuk berkomitmen dalam memerangi penyebaran hoax dan kebencian ini. Media mainstream harus menjadi rujukan semua orang untuk mendapatkan informasi yang valid. Jika tidak, maka media sosial yang berisi berita bohong itulah yang akan menjadi rujukan. Hal ini dikarenakan media sosial merupakan sasaran utama para pembuat hoax untuk menyebarkan berita. Hampir seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan mempunyai akses terhadap media sosial sehingga media ini dinilai paling ideal untuk menyebarkan kebencian.

Namun sayangnya, tidak sedikit dari para media mainstream juga ikut bertarung saling menebarkan kelemahan lawan, dan terkadang tidak mempertimbangkan narasumber yang kompeten. Hal ini terjadi karena para pemilik media juga merupakan petinggi partai. Akhirnya, produk jurnalistik yang dihasilkan pun cenderung bersifat politik ketika memasuki tahun politik.

Jika media sosial dipenuhi ujaran kebencian dan hoax dan media mainstream sibuk memainkan urusan politik, lalu dimana fungsi kontrol media? Memang tidak semua media mainstream sibuk memainkan urusan politik, dan hampir semua media mainstream masih berusaha untuk menjaga keberimbangan dan objektivitas sebuah berita. Hanya saja, jika tidak ada komitmen untuk saling mengawal, saling mengkritik dan mengingatkan, maka kita akan menjadi masyarakat yang apatis dan tidak peduli. Hoax dan kebencian hanya bisa dilawan jika semua elemen masyarakat bersatu, termasuk insan media. Jangan biarkan masyarakat yang majemuk ini terkontaminasi hoax dan kebencian. Jangan biarkan kerukunan yang telah terjaga ini hancur, karena masyarakatnya saling menebar kebencian antar sesama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…