Imbas dari kerusuhan yang terjadi di Papua, akses internet di sejumlah kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, sejak Rabu (21/8/2019) kemarin, dibatasi. Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara memastikan bahwa pembatasan akses internet di Papua terpaksa dilakukan demi menjaga kepentingan nasional. Secara spesifik, pembatasan ini terpaksa dilakukan demi mencegah penyebaran berita hoaks yang dapat memicu emosi warga Papua. Pasalnya, aparat mengidentifikasi, kerusuhan yang dimulai di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019) lalu, dipicu oleh informasi hoaks dan provokatif.

Kerusuhan juga diketahui terjadi di Fakfak dan Timika dua hari kemudian. Salah satu hoaks yang tersebar adalah foto warga Papua tersungkur di tanah. Disebutkan bahwa warga tersebut tewas setelah dianiaya aparat penegak hukum di Surabaya, Jawa Timur. Ada pula informasi hoaks yang tersebar, yakni bahwa personel Polres Surabaya menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua di asramanya. Rudiantara mengaku, sudah berkomunikasi dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Artinya, tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) saja yang terlibat dalam pembatasan akses internet sementara ini.

Tidak Hanya Masyarakat, Operator Juga Merugi

Dilansir dari nasional.kompas.com, pembatasan akses internet ternyata tidak dilakukan di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat, melainkan hanya di beberapa kota saja. Misalnya Manokwari, Jayapura, Sorong dan Fakfak.

“Awalnya dilakukan pembatasan, tapi sekarang data (internetnya) tidak berfungsi. Hanya saja masih tetap bisa berkomunikasi orang menggunakan telepon, voice, maupun SMS,” ujar Rudiantara.

Dengan demikian, tidak semua akses komunikasi di Papua ditutup. Saat ditanya sampai kapan pembatasan akses internet diberlakukan, Rudiantara tidak bisa memastikan waktu tepatnya. Jika situasi semakin kondsi, maka pembatasan akses internet ini akan berakhir.

Rudiantara meyakini pembatasan tidak akan berlangsung lama. Sebab selain masyarakat, operator juga bakal merugi apabila kebijakan ini dijalankan terlalu lama. Argumentasi Pembatasan Rudiantara menegaskan, pihaknya tidak sembarangan menerapkan pembatasan akses internet. Pihaknya memiliki kalkulasi tersendiri kapan pembatasan dilakukan atau tidak dilakukan.

Penyebaran Kabar Bohong, Hasutan dan Adu Domba

Pada aksi unjuk rasa di pusat Jakarta 22 Mei 2019 lalu yang juga berujung kerusuhan, aparat mengidentifikasi 600 tautan (URL) yang menyebarkan hoaks selama tiga hari berturut-turut. Hoaks bukan hanya kabar bohong, ada yang menghasut dan yang paling parah adalah mengadu domba.

Situasi seperti itu, kata Rusdiantara, dapat menjadi celah pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya dengan menghasut dan mengadu domba. Agar hal yang sama tidak terjadi di Papua dan Papua Barat, maka berdasarkan pembahasan dengan aparat penegak hukum, pihaknya pun membatasinya.

Sebelumnya diberitakan oleh cnnindonesia.com, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemblokiran internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di wilayah Papua dan Papua Barat adalah prioritas demi keamanan nasional. Moeldoko juga mengklaim pemblokiran internet tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi hanya memperlambat akses internet di Bumi Cendrawasih.

Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tak mengganggu aktivitas masyarakat Papua dan Barat. Menurutnya, akses internet sendiri masih bisa tersambung di sekolah yang ada di sana. Namun, kata Moeldoko, tanpa internet masyarakat masih bisa hidup seperti dahulu kala. Bahkan, ketika listrik belum masuk, masyarakat juga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kemenkominfo juga sempat melambatkan akses internet di beberapa wilayah Papua, Senin (19/8). Saat itu perlambatan akses dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang menjadi pemicu aksi massa saat terjadi tindak anarkis di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain.

Tujuan Mulia yang Tuai Pro dan Kontra

Argumentasi pemerintah ini rupanya menuai pro dan kontra. Khususnya di kalangan pegiat HAM. Diberitakan oleh nasional.kompas.com, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai bahwa pembatasan tersebut merugikan masyarakat Papua dan Papua Barat karena tidak bisa memperoleh informasi, pelayanan publik yang membutuhkan internet serta kebutuhan dasar lainnya. Bahkan, patut dicurigai pembatasan itu dilakukan untuk menutup-nutupi dugaan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Salah satu jaringan penggerak kebebasan berekspresi online se-Asia Tenggara, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) juga mengeluarkan petisi terkait langka pemerintah ini. Petisi tersebut berisi agar pemerintah segera mengaktifkan kembali akses internet di Papua dan Papua Barat. Pihak pemerintah yang disebut dalam petisi tersebut adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, serta Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.

“Petisi ini akan menjadi salah satu jalan yang akan ditempuh untuk mengupayakan agar internet di Papua dan Papua Barat dinyalakan lagi secepatnya,” kata Executive Director SAFEnet, Damar Juniarto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Petisi itu juga menyebutkan bahwa pembatasan akses internet itu sama dengan pembatasan akses informasi yang melanggar hak digital. Terlebih, hak warga negara untuk mendapat dan mengakses informasi sudah diatur dalam pasal 19 ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Spili dan Politik).

Namun, perlu diketahui bahwa pembatasan akses internet di Papua ini tidak akan berlarut-larut. Dirasa perlu untuk mengambil langkah ini karena pemerintah juga melihat situasi dan kondisi nasional. Langkah ini diambil untuk mencegah berita bohong dan adu domba semakin merperkeruh keadaan yang berujung pada rusaknya persatuan Indonesia. Jika situasi sudah kondusif maka akses internet akan dapat dinikmati oleh setiap warga di Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…