Suasana panas politik di tanah air tampaknya tak kunjung menemui titik terang. Ditengah proses gugatan BPN mengenai kecurangan pemilu ke MK, usulan Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik untuk membubarkan koalisi membuat kedua kubu gerah. Pernyataannya ini disampaikan melalui akun Twitter-nya, Minggu (9/6), dan banyak mendapatkan respon negatif dari para elite partai. Rachland menilai mempertahankan koalisi seperti mengawetkan permusuhan di antara dua kubu dan memelihara potensi benturan di akar rumput.

Usulan pembubaran koalisi politik ini tidak hanya disasarkan pada partai-partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi saja melainkan juga pada koalisi Jokowi-Maruf. Rachlan berdalih usulannya tak didasari motif politik. Menurutnya, polarisasi masyarakat ini sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial. Ia menyadari usulannya akan terdengar bising di telinga dan dipandang sebagai indescent proposal apabila ditafsir dari sudut kepentingan kekuasaan politik semata mata. Usulan pembubaran tersebut bertujuan meredakan tensi politik pasca hasil Pilpres 2019 diumumkan. Serta menghilangkan polarisasi tajam di kalangan masyarakat akar rumput. Selain itu, membubarkan koalisi dianggap Rachlan bisa membuat suasana antara elite politik semakin mencair.

Gugatan yang dilayangkan ke MK juga bukan merupakan kewajiban partai koalisi. Dalam cuitan pada laman twitter resmi miliknya, Rachlan mengatakan bahwa urusan tersebut merupakan gugatan pasangan Capres dan tidak melibatkan peran partai. Oleh karena itu, Rachlan mengusulkan untuk membubarkan koalisi pengusung Prabowo-Sandi.

Tidak Ada Aturan Yuridis Dalam Koalisi

Menanggapi keributan soal wacana pembubaran koalisi baik Koalisi Indonesia Kerja (Jokowi-Maruf) maupun Koalisi Indonesia Adil Makmur (Prabowo-Sandi) oleh Partai Demokrat dijawab oleh Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan bahwa dalam tata cara hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengenal istilah koalisi partai politik. Karena menurutnya, istilah koalisi hanya berlaku dalam urusan politik praktis semata bukan persoalan tata cara dalam urusan yuridis.

“Di dalam tata hukum kita tidak ada term koalisi. Istilah itu hanya dipakai dalam politik praktis,” kata Mahfud MD, Senin (10/6/2019).

Dilansir oleh inisiatif.news.com, istilah koalisi parpol ditegaskan Mahfud hanya dipakai secara populer ketika pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dimana dalam pemenuhan presidential threshold atau ambang batas syarat pengusungan pasangan Capres-cawapres partai pengusung dapat bergabung untuk mengusung satu Paslon bersama sehingga syarat administrasinya terpenuhi.

“Yang ada hanya ketentuan, parpol-parpol bisa bergabung untuk mengusung atau mendukung Paslon dalam Pilpres,” terangnya.

Dalam kaitan Paslon 02 tiga parpol (Gerindra, PKS, PAN) bergabung menjadi pengusung, sedangkan Demokrat menjadi pendukung. Dan ketika memasuki wilayah sengketa pemilu misalnya dalam hal ini pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tengah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, aturan yuridis tidak mengenal istilah koalisi partai politik. BPN mewakili Paslon, bukan mewakili koalisi sebab yang punya kegal standing untuk memperkarakan di MK adalah Paslon.

“Setelah Pilpres maka pengusungan dan pendukungan tak ada ikatan yuridis untuk koalisi,” imbuhnya.

Maka dari itu, apakah saat ini koalisi partai politik masih dianggap perlu ada atau tidak, Mahfud MD mempersilahkan keputusan itu dalam kesepakatan antar anggota koalisi saja.

Urgensi Koalisi

Koalisi merupakan sekelompok persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasama dan masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai sedangkan oposisi koalisi adalah sebuah oposisi yang tersusun dari koalisi beberapa partai.

Indonesia memang negara Presidensial namun pada prakteknya koalisi pemerintah dan oposisi sangat berperan di DPR sebagai lembaga legislatif. Dalam hal ini, kecil besarnya koalisi pemerintah sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pembangunan dan dukungan politik yang didapat.

Jika kita melihat pada awal pemerintahan Jokowi di periode pertamanya, sempat saat itu DPR dikuasai oleh koalisi partai oposisi sehingga Jokowi kesulitan dalam meloloskan rencana anggaran dan  pembangunannya. Kemudian dengan strategi yang Jokowi ambil, akhirnya koalisi pemerintah menjadi lebih besar dan pemerintahannya pun lebih lancar serta kurang mendapatkan gangguan.

Dalam konteks ini, maka usulan Rachland Nashidik tentu tidaklah tepat. Justru peran serta koalisi harus diperkuat. Terutama koalisi pemerintahan agar dalam periode keduanya ini Jokowi bisa langsung tancap gas dan tidak direcoki oleh masalah di lembaga legislatif. Namun, koalisi oposisi juga hendaknya bertahan supaya ada keseimbangan dalam menjalankan demokrasi yang sehat di negara ini.

Kalau saat ini koalisi oposisi nampaknya sedang mengalami masalah karena ditinggalkan oleh partai pendukungnya, maka hal itu memang situasi alami yang terjadi jika anggota koalisi tidak merasa mendapat keuntungan sebagai anggota koalisi tersebut. Dalam kasus ini, sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara pembubaran koalisi dengan perpecahan yang terjadi di masyarakat akibat perbedaan pandangan politik mereka. Perpecahan bisa dihentikan bukan dengan pembubaran koalisi. Masyarakat bisa lebih damai jika para elit politik sendiri menunjukkan teladan dan sikap kenegarawanan mereka. Pada saat politik panas seperti ini, tentu tidak tepat jika para elit politik justru saling memprovokasi. Karena jika seandainya pun koalisi di bubarkan, namun sikap provokatif itu tidak berubah maka pertikaian dan perpecahan itu tetap akan abadi.

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…