Pada Rapat Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Bogor Senin (8/7) kemarin, empat Menteri ditegur oleh Presiden karena dianggap kinerjanya kurang maksimal. Hal yang disoroti adalah soal lamanya perizinan lahan bagi pengusaha-pengusaha yang akan membangun hotel di Manado saat kunjungan Jokowi ke Sulut, serta tingginya nilai impor dan rendahnya ekspor Indonesia. Melansir Merdeka.com (9/7), bukan hanya keempat Menteri tersebut yang pernah ditegur langsung oleh Presiden, tetapi ada beberapa Menteri lainnya juga terkait hal yang sama yaitu soal perizinan dan utang BPJS ke RS. Dalam teguran kepada para Menterinya, Presiden selalu menekankan penerapan sistem dan manajemen agar pekerjaan terbangun dengan benar. Sistem yang dimaksud oleh Presiden mengarah kepada zaman IT yang saat ini ada sehingga proses perizinan harusnya dapat selesai dalam hitungan jam, bukan berhari-hari apalagi berbulan-bulan. Lantas, bagaimana sistem berbasis TI dapat mempercepat proses kerja birokrasi di Indonesia?

Mengingat kembali tentang pengertian Teknologi Informasi yang sering disingkat dan disebut masyarakat adalah IT (Information Technology). Sederhananya, teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Haag dan Keen mengatakan bahwa teknologi informasi dapat membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kalimat kuncinya adalah membantu pekerjaan serta informasi yang cepat dan berkualitas.

Enam fungsi TI dalam kehidupan manusia secara umum adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali dan sebagai transmisi untuk mengirimkan data dari satu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan jaringan komputer. Keenam fungsi ini tentunya tidak dikerjakan oleh manusia, tetapi melalui mesin computer atau perangkat elektronik lainnya yang dioperasikan oleh manusia. Kecepatan proses mesin lebih cepat dibandingkan kecepatan proses manusia, sehingga hanya dalam satu klik beberapa pekerjaan manusia dapat diselesaikan dengan baik. Tentu saja jika sistem berbasis TI mulai diterapkan dalam proses birokrasi di Indonesia, isu lambatnya proses perizinan dapat terselesaikan.

Sistem Informasi Perizinan Sebagai Solusi

Salah satu komponen dalam teknologi informasi adalah sistem informasi. Sistem informasi sebagai komponen bagian software aplikasi berperan untuk menciptakan sebuah proses untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang berguna dan lebih mudah dipahami. Dengan alur proses yang benar, data-data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi dapat menghasilkan informasi dengan lebih cepat. Isu lambatnya proses perizinan di Indonesia salah satunya dapat dirancang sebuah sistem informasi perizinan. Lebih gampangnya lagi, jika sistem informasi perizinan ini dibangun dalam suatu aplikasi berbasis mobile sehingga dapat digunakan lebih cepat. Perlu diperhatikan dalam mengurus suatu perizinan tentunya dibutuhkan persyaratan berkas yang harus dipenuhi. Namun dengan adanya teknologi kamera pada smartphone saat ini, dokumen-dokumen yang dibutuhkan dapat langsung diunggah ke dalam sistem. Bagaimana dengan proses persetujuan? Kendala umum penerapan sistem dalam birokrasi pemerintahan adalah banyaknya level-level jabatan yang harus dilalui untuk mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang. Belum lagi jika pejabat berwenang tidak ada di tempat, maka proses perizinan akan semakin lama menunggu pejabat tersebut kembali. Namun dengan teknologi aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone atau perangkat tablet, kendala ini dapat diatasi, karena pejabat berwenang dapat mendapatkan pemberitahuan dari sistem dimanapun dan kapanpun dia berada.

Penerapan TI Berbicara Soal Kesadaran

Penerapan sistem berbasis TI dalam pekerjaan birokrasi di Indonesia memang bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh pemahaman dan kesadaran akan besarnya manfaat TI dalam mempermudah pekerjaan. Beberapa kalangan birokrat beranggapan dengan penerapan TI akan menghilangkan pekerjaan mereka, padahal sama sekali itu tidak akan terjadi. Justru penerapan TI akan lebih mempermudah pekerjaan yang selama ini dilakukan secara manual.

Butuh kesadaran bahwa kepentingan publik yaitu masyarakat harus dikedepankan. Pelayanan yang cepat dan berkualitas dapat dimungkinkan oleh teknologi informasi. Tranparansi proses kerja juga menjadi lebih baik sehingga anggaran negara dapat lebih digunakan secara efisien dan tepat guna. Pelayanan publik yang cepat dan baik akan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya serta membantu para pengusaha untuk membangun Indonesia. Jika proses perizinan bagi para pengusaha yang ingin membangun hotel-hotel di Manado, maka jumlah para wisatawan asing dan domestic akan semakin bertambah karena mudahnya akomodasi dan transportasi disana. Penerimaan pajak dan pemasukan di sector pariwisata akan semakin meningkat. Bukankah dengan demikian, perekonomian Indonesia akan semakin baik? Perekonomian Indonesia yang baik juga akan ikut menjadikan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…