Bela Negara Langkah Pemerintah Cegah Ideologi Menyimpang

Kota Bukittinggi semula merupakan pasar (pekan) bagi masyarakat Agam Tuo. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan Kaum Padri.

Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya.

Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah stadsgemeente (kota) dan berfungsi sebagai ibu kota Afdeeling Padangsche Bovenlanden dan Onderafdeeling Oud Agam.

Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Pada masa itu, kota ini berganti nama dari Stadsgemeente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah.

Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukittingi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara.

Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektare, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Bela negara Ke 65, pada tanggal 21 Desember 2013 Menteri Pertahanan saat itu (Purnomo Yusgiantoro) didampingi oleh Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin dan Plt Dirjen Pothan Timbul Siahaan serta Muspida Provinsi Sumatera Barat meninjau pembangunan Monumen Nasional Bela Negara.

Menhan Purnomo Yusgiantoro berpesan dalam amanatnya “pembangunan monumen ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas perannya pada masa perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu untuk kelangsungan Negara Kesatuan Rapublik Indonesia. Monumen ini sebagai penghargaan dan pengingat serta pelajaran bagi generasi muda Indonesia untuk dijadikan contoh dalam memahami arti dari bela negara dan arti cinta tanah air” yang dikutip dari kemhan.go.id

Saat ini Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di sejumlah lembaga dan kementerian diharuskan mengikuti pembinaan Bela Negara sebelum bertugas. Langkah ini diambil pemerintah untuk mencegah paham atau ideologi menyimpang yang dikhawatirkan bisa ‘memengaruhi’ para abdi negara tersebut.

Kapusdiklat Bela Negara Brigjen Kartiko Wardhani mengungkapkan, kini ada paham yang tak sejalan dengan Pancasila, yang tanpa disadari mulai masuk ke masyarakat Indonesia.

“Pembinaan Bela Negara adalah untuk menangkal paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia,” ujarnya saat membuka upacara Bela Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Markas Bela Negara di Bogor, beberapa hari lalu yang di kutip oleh solotrust.com.

Selama pelaksanaan Bela Negara, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan sebagai kader negara yang nasionalis dan patriotis. Sebagai calon abdi negara, mereka juga dituntut untuk mengaktualisasikan semua nilai yang diajarkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selama beberapa hari berada di sana, para CPNS dididik untuk disiplin dan bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun kelompoknya. Menurut jenderal bintang satu tersebut, kepedulian antarsesama adalah salah satu karakter yang harus ditanamkan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menjadi penjaga persatuan bangsa yang memiliki ragam suku, ras, dan agama ini. “Hakikat pembinaan adalah upaya membangun karakter bangsa untuk membangun patriotisme,” tegasnya.

Kementerian PANRB mengirimkan sebanyak 101 CPNS untuk mengikuti pembinaan ini. Sejak Senin (26/3/2019) hingga lima hari ke depan, mereka dilarang menggunakan ponsel.

Mereka dilatih oleh personel TNI AD baik secara mental maupun fisik untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…