Umur kemerdekaan negeri ini telah memasuki usia ke-72 tahun. Jika dianalogikan sebagai manusia maka tentunya lebih dari mapan. Dengan usia 74 tahun seharusnya bangsa ini sudah matang dan menjadi usia dewasa bagi Indonesia. Usia dewasa dimana seseorang mampu untuk memiliki kedaulatan atas dirinya. Usia dewasa disaat dia menentukan sikap atas diri dan rakyatnya. Usia yang matang untuk merdeka atas segala ketidakadilan.

Namun ternyata, bangsa ini belum merdeka sepenuhnya. Indonesia hanya merdeka dari secara politik, tetapi belum merdeka dari perilaku koruptif. Banyak pejabat, elite politik, dan para pengusaha, bahkan hingga pejabat rendahan di daerah yang masih korupsi. Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait pemberantasan korupsi. Rentetan kasus korupsi yang terus terjadi perlu segera ditangani. Hanya saja, proses pemberantasan tak hanya bertumpu pada penindakan saja, tetapi juga pencegahan korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Tahun 2018 Hanya Naik Satu Poin

Upaya pemberantasan korupsi mendapat sedikit angin segar di awal tahun 2019. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh organisasi Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa (29/1), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami kenaikan di tahun 2018. Apabila semula di tahun 2017, IPK Indonesia ada di angka 37, maka tahun ini mengalami kenaikan walau hanya satu poin menjadi 38.

Namun, apabila ditilik dari peringkat, Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 7 angka, dari semula peringkat 96 kemudian menjadi 89. Menurut Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko, angka 0 dipersepsikan negara yang bersangkutan paling korup. Sedangkan, angka 100 menggambarkan negara tersebut bersih dari korupsi.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat keempat negara dilihat dari tingkat korupsinya. Tiga negara yang ada di atas Indonesia yaitu Malaysia dengan skor IPK 47, Brunei Darussalam dengan skor 62 dan Singapura dengan skor IPK 84. Kalian bisa melihat gap tingkat korupsi antara Indonesia dengan Negeri Singa begitu jauh.

Wawan mengatakan definisi korupsi yang digunakan yaitu penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

“Persepsi diambil dari sejumlah wawancara terhadap pakar dan pebisnis yang dikumpulkan dalam 13 indeks pemerintahan yang sudah dikeluarkan oleh 12 institusi global yang terpercaya,” kata Wawan ketika memberikan pemaparan.

Lalu, apa makna skor 38 bagi upaya pemberantasan korupsi Indonesia? Apakah KPK puas terhadap penilaian tersebut? Di sektor mana Indonesia harus berbenah supaya skor IPK bisa terus meningkat?

Sistem Penegakan Hukum di Indonesia Masih Buruk

Dilansir dari idntimes.com, menurut organisasi TII, upaya penegakan hukum di Indonesia masih buruk. Sebab, masih banyak terjadi praktik suap di lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga di pengadilan.

“Maraknya praktik suap di kalangan lembaga penegak hukum menyebabkan proses peradilan menjadi tidak dapat diprediksi. Hal itu lah yang gak disukai oleh para pebisnis,” kata Sekjen TII, Dadang Trisasongko.

Ia menjelaskan investor memang tidak akan menemukan kesulitan ketika mengurus perizinan untuk membenamkan investasinya di Indonesia. Namun, ketika mereka ingin mengurus perizinan yang lain, alih fungsi lahan, maka baru di sana lah mereka menemukan hambatan,” kata dia.

Oleh sebab itu dibutuhkan metode baru dalam untuk merespons berbagai masalah dalam penegakan hukum. Sebelumnya, di pemerintahan telah mewajibkan agar menggunakan e-procurement untuk berbagai pengadaan barang. Namun, hal tersebut, kata Dadang, tidak mencegah terjadinya praktik mega korupsi seperti pengadaan KTP Elektronik yang telah merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Korupsi di bidang hukum jelas membuat skor Indonesia semakin menurun. Kalau kebijakan yang menyangkut publik malah dipegang oleh mereka yang korup maka yang terancam adalah kesejahteraan publik

Rekomendasi TII Atas Penuntasan Korupsi di Indonesia

Di bagian akhir pemaparannya, organisasi TII memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak, mulai dari Presiden hingga ke masyarakat sipil dan media. Kepada Presiden, TII memberi empat rekomendasi. Pertama, memperkuat integritas lembaga yang bertanggung jawab pada pelayanan publik, pengawasan internal dan penegakan hukum.

“Kedua, menutup kesenjangan antara regulasi dengan praktik penegakan hukum antikorupsi. Ketiga, mendukung dan melindungi masyarakat sipil, media yang bebas dari tekanan dan ancaman untuk mengungkap kasus korupsi,” kata Dadang.

Sementara, bagi KPK, TII menyarankan agar tetap menjadi lembaga yang independen. KPK seharusnya memperkuat kelembagaannya melalui optimalisasi rencana strategis, anggaran dan peningkatan kemampuan serta memberikan proteksi kepada personelnya.

Indonesia Dapat Mencontek Rahasia Denmark

Setelah sekian lamanya Indonesia masih belum merdeka dari korupsi. Negara ini harusnya melihat kepada negara-negara yang dapat mengatasi korupsi dengan baik. Bagaimana mereka mengelola sistem pemerintahan dengan rapi dan transparan. Bagaimana negara tersebut bersih dari tindak korupsi. Berikut adalah negara Denmark, yang dijuluki sebagai negara paling anti korupsi di dunia.

Dilansir dari travel.detik.com, menurut Corruption Perceptions Index (CPI), Denmark menempati peringkat pertama sebagai negara paling bebas korupsi yang disusul New Zealand dan Finlandia. Pemerintah Denmark begitu transparan kepada warganya. Pajak-pajak tinggi, semuanya mengalir kembali ke warga untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan yang gratis. Selain itu, tingkat kepercayaan warga Denmark kepada pemerintahnya pun begitu tinggi. Integritas dalam politik adalah kunci untuk memerangi korupsi. 

Ada sebuah organisasi non pemerintah Internasional yang bernama Transparency International. Organisasi yang bermarkas di Jerman ini memiliki tujuan untuk memerangi korupsi di dunia, seperti yang diintip detikcom dari situs resminya, Senin (19/8/2019).

Sejak didirikan tahun 1993, Transparency International melakukan berbagai cara untuk mencegah kegiatan kriminal yang timbul dari korupsi. Salah satu langkah yang dilakukan organisasi ini adalah melakukan Corruption Perception Index. Tahun ini, lebih dari dua pertiga 176 negara dan teritori ikut berpartisipasi dalam melawan korupsi. Skalanya dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih).

Dalam penilaian Corruption Perception Index 2016, skala tertinggi dipegang oleh Denmark. Ya, negara dengan julukan penduduk paling bahagia ini duduk di peringkat pertama sebagai negara minim korupsi selama 5 tahun berturut-turut dengan nilai 90. Lantas, apa yang membuat negara ini minim korupsi? Tidak lain tidak bukan ialah orang-orang dan rasa kepercayaannya.

Rasa percaya menjadi hal yang ditumbuhkan oleh masyarakat dalam hubungan sosial. Saat menjabat di pemerintahan, orang-orang politik sudah terbiasa memiliki integritas yang tinggi. Integritas politik menjadi kunci dalam melawan korupsi. Karena adanya rasa percaya dan integritas inilah para pejabat memberikan kebebasan tinggi dalam pers sampai akses bebas dalam menginformasi pengeluaran publik.

Meski demikian, bukan berarti Denmark benar-benar bebas dari korupsi. Karena tahun lalu, Denmark dilanda skandal korupsi yang melibatkan 20 dari 179 anggota parlemennya. Anggota yang dinyatakan terkait skandal tidak melaporkan aktivitas dan pengeluaran finansial dalam deklarasi aset. Penyelidikan dilakukan dan melibatkan seorang anggota dari Dewan Pekerjaan Polisi.

Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa anggota dewan menyelewengkan sejumlah uang untuk membayar makan malam mahal, pesta dan hotel. Tahun 2018, Denmark kembali menjadi negara minim korupsi, setelah turun ke peringkat dua tahun 2017. Selandia Baru menduduki peringkat pertama tahun 2017.

Dua negara ini memang terus bersaing ketat dalam perebutan integritas negara minim korupsi. Indonesia sendiri masih berada jauh di urutan 89, namun kita sudah berangsur naik setiap tahun. Sementara 3 terbawah diduduki oleh Sudan Utara, Suriah dan Somalia. Berikut 10 negara minim korupsi tahun 2018:

1. Denmark

2. Selandia Baru

3. Finlandia

4. Singapura

5. Swedia

6. Swiss

7. Norwegia

8. Belanda

9. Kanada

10. Luxembourg      

Korupsi Mengamputasi Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah harus bijak dan cerdas dalam bersikap atau menentukan keputusan, sebab perjalanan pemerintah sejak dulu hingga kini belum mampu merepresentasikan cita-cita pancasila dan Uud 1945, dikarnakan masih terlalu banyaknya pemimpin pusat, propinsi, kota dan kabupaten hingga desa yang tidak amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dipercayakan oleh rakyat.

Korupsi menjadi persoalan serius negara ini. Setiap era kepemimpinan nasional, tak pernah lepas dari isu korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Bahkan korupsi terjadi di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan swasta tak terkecuali. Pelaku korupsi tak lagi dilakukan oleh kalangan pelaksana, tapi sudah pada pembuat kebijakan. Ketua DPR, anggota DPR, pimpinan parpol, ketua pengadilan, hakim, jaksa, serta penegak hukum yang lain sudah menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artinya korupsi dilakukan segala lapisan warga negara.

Korupsi tak hanya merugikan keuangan negara, tapi ujungnya adalah mengamputasi kemampuan negara untuk menyejahterakan rakyat. Karenanya pemerintah tidak punya pilihan selain memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya. Rakyat Indonesia tentu berharap dalam merayakan 74 tahun kemerdekaan saat ini, tak ada kado yang lebih istimewa selain, Indonesia bisa merdeka dari kesenjangan sosial ekonomi, intoleransi dan korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…