Gelombang demonstrasi mahasiswa akhirnya membuat Presiden Joko Widodo melunak. Kabarnya Jokowi kini mempertimbangkan tuntutan mahasiswa untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Presiden Jokowi awalnya dengan tegas menolak mencabut UU KPK yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR. Bahkan, dua kali penolakan itu terlontar. Penolakan pertama disampaikan Jokowi langsung di Istana Kepresidenan, Senin (23/9/2019). Saat itu merupakan hari pertama aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa titik di Indonesia, termasuk di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.

“Enggak ada (penerbitan Perppu KPK),” kata Jokowi.

Jokowi tak mengungkapkan secara gamblang alasannya mempertahankan UU yang dianggap banyak pihak bisa melemahkan KPK. Kemudian, aksi mahasiswa dari Senin hingga Selasa (24/9/2019) yang berujung ricuh dan menimbulkan ratusan korban luka pun tak menggoyang keputusan Jokowi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan Jokowi tetap menolak mengeluarkan perppu. Presiden, kata Yasonna, meminta penolak UU KPK untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Yasonna menilai tak ada kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk mencabut kembali UU yang dianggap banyak pihak dapat melemahkan KPK itu. Ia menilai demo mahasiswa yang berujung bentrokan dengan aparat di berbagai daerah juga tidak cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden untuk merilis perppu.

“Enggak, lah. Bukan apa-apa. Jangan dibiasakan, Irman Putra Sidin (pakar hukum) juga mengatakan janganlah membiasakan cara cara begitu. Berarti dengan cara itu mendeligitimasi lembaga negara. Seolah-olah enggak percaya pada MK,” ucap Yasonna.

Jokowi Membuka Opsi Menerbitkan Perppu KPK Setelah Bertemu Tokoh

Hingga pada Kamis (26/9/2019) sore, Jokowi akhirnya melunak. Jokowi yang sebelumnya menolak mencabut UU KPK mulai mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu. Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Dalam pertemuan yang berlangsung dua jam itu, Jokowi mengaku mendapat masukan dari para tokoh untuk menerbitkan Perppu KPK untuk menjawab tuntutan mahasiswa.

Jokowi menyebutkan, opsi tersebut akan segera dikaji oleh pemerintah. Nantinya hasil keputusan akan segera disampaikan kembali pada tokoh yang mengusulkan. Namun, Jokowi belum memberi kepastian kapan ia akan mengambil keputusan terkait penerbitan perppu ini. Jokowi berjanji akan melakukan pengkajian dalam tempo yang singkat. Sejumlah pertimbangan akan dihitung pemerintah termasuk dari sisi politik.

“Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa perppu. Tentu saja ini kami hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini,” kata Jokowi didampingi para tokoh yang hadir.

Beberapa tokoh itu di antaranya mantan pimpinan KPK Erry Riana Hadjapamekas, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, serta pakar hukum tata negara Feri Amsari dan Bivitri Susanti. Hadir juga tokoh lain seperti Goenawan Mohamad, Butet Kartaradjasa, Franz Magnis Suseno, Christine Hakim, Quraish Shihab, dan Azyumardi Azra.

Jokowi Punya Dasar Kuat Cabut UU KPK

Masih dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi memiliki dasar yang kuat untuk mencabut UU KPK. Sebab, aksi unjuk rasa menolak UU KPK yang dilakukan mahasiswa di berbagai daerah sudah memunculkan kegentingan yang memaksa sebagai syarat penerbitan Perppu.

Selanjutnya Mahfud mengatakan, selain penerbitan perppu memang masih ada dua opsi lain yang bisa diambil. Pertama adalah dengan melakukan legislative review, yakni DPR dan pemerintah segera melakukan revisi kembali terhadap UU KPK yang baru disahkan.

Review Kedua adalah dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahfud menyebut opsi Jokowi menerbitkan perppu paling kuat disuarakan oleh para tokoh saat pertemuan dengan Jokowi.

Sebelumnya dibertakan bahwa Selasa lalu (17/9), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU KPK. UU tersebut disahkan dalam sidang paripurna dan disepakati oleh pemerintah dan DPR. UU tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat karena justru dianggap melemahkan KPK. Sejumlah pasal yang dipandang melemahkan KPK antara lain soal dewan pengawas KPK, perizinan penyadapan, serta penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…