Berani Mengancam Presiden, Keterlaluan!

Sebagai rakyat, jika berani mengancam pemimpin suatu negara menunjukkan sikap yang keterlaluan dan pantas dihukum. Seperti dilansir Tribunnews.com (12/5), seorang pemuda yang mengeluarkan ancaman akan memenggal kepala Presiden Jokowi saat demo di depan gedung Bawaslu beberapa waktu lalu akhirnya ditangkap polisi, Minggu (12/5/2019) pagi. Pria berinisial HS ini melontarkan ancaman kepada Presiden pada saat demo di depan Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, pada Jumat (10/5/2019) siang.

Dikutip dari Antaranews (11/6/2016), Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu pernah menyatakan bahwa Presiden Indonesia sebagai kepala negara adalah orang yang wajib dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sepertinya ini berlaku di setiap negara, apapun bentuk pemerintahannya baik Demokrasi, Monarki dan lainnya. Pada dasarnya jika bukan rakyatnya sendiri yang memberi penghormatan, siapa lagi? Jika ditelusuri lebih dalam lagi melalui berita-berita internasional, setiap kepala negara yang bertemu dalam pertemuan kepala negara di dunia mereka semua saling menunjukkan hormatnya satu sama lain. Jadi apa hak rakyat yang notabene adalah orang-orang yang telah dipelihara oleh negara, berani untuk mengancam Presiden?

Peristiwa yang sama juga pernah terjadi di Amerika Serikat. Melansir CNN.com (22/9/2018), Presiden AS Donald Trump juga pernah mengalami ancaman yang sama seperti Presiden Jokowi. Seorang pemuda, 27 tahun bernama Shawn Richard Christy, berasal dari McAdoo, Pennsylvania, memposting ancaman akan menembak kepala Presiden Trump dan Jaksa Distrik Pennsylvania, John Morganelli  di akun Facebooknya sehingga ia ditangkap. Bukan hanya Trump, dikutip dari roberttreeveslaw.com (17/12/2016), Presiden sebelumnya seperti George W. Bush sepanjang kepemimpinannya mendapat 3.000 ancaman per tahun dan Obama menerima 4 kali lebih banyak dari Presiden Bush. Berdasarkan peraturan President of the United States, Pasal 871, pelanggaran mengancam Presiden AS dapat dihukum hingga 5 tahun penjara, denda maksimum $ 250.000, penilaian khusus $ 100, dan 3 tahun pembebasan diawasi. Imigran yang melakukan kejahatan ini dapat dideportasi.

Indonesia memiliki Undang-Undang Pasal 104 KUHP yang berbunyi, “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Selain dikenakan pasal makar, pihak yang berani mengancam membunuh Presiden dikenakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang akan dikenakan kepada tersangka.

Sistem Monarki Lebih Tegas

Belajar dari negara lain dengan bentuk pemerintahan monarki berupa Kerajaan, seseorang dapat dihukum mati jika berani mengancam Raja atau Ratu.

Di Thailand, kerajaan dan keluarga kerajaan dilindungi hukum Lese Majeste. Dalam konteks hukum yang mengatur perilaku khalayak umum dan kaitannya dengan kerajaan, Lese Majeste dinilai paling ketat di dunia. Melansir BBC.com (14/10/2016), Lese Majeste adalah pasal yang melindungi anggota senior keluarga kerajaan Thailand dari hinaan atau ancaman.

Berdasarkan pasal 112 hukum pidana Thailand, seseorang yang “merusak nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bangsawan” akan dihukum penjara hingga 15 tahun. Aturan ini tidak berubah sejak pemberlakuan hukum pidana pertama Thailand pada 1908, kecuali ketika sanksi dalam pasal Lese Majeste diperkuat pada 1976.

Sebagain contoh, tahun 2007, Oliver Jufer, warga negara Swiss dipenjara selama 10 tahun setelah mencoret poster Raja Bhumibol Adulyadej dengan cat semprot yang dianggap melanggar Lese Mejeste.

Perdana Menteri Thailand, menekankan Pasal Lese Majeste untuk melindungi keluarga kerajaan. Bentuk penghormatan lainnya terlihat saat sermoni pernikahan yang dilakukan oleh Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn dan pendampingnya, Jenderal Suthida Vajiralongkorn di Bangkok, Thailand, Rabu, 1 Mei 2019. Dalam seremoni pernikahan terlihat calon mempelai dan sejumlah pejabat memberi penghormatan kepada raja dengan cara bersimpuh dilantai kepada Raja.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia tidak harus menjadi negara monarki seperti Kerajaan Thailand, asalkan Undang-Undang KUHP Pasal 104 diterapkan secara tegas di Indonesia. Dengan demikian tidak memandang siapapun yang menjadi kepala negara, masyarakat demokratis harus menunjukkan sikap hormat kepada Presiden. Presiden Joko Widodo memang dikenal dengan jiwa merakyatnya sehingga rakyat bisa memiliki akses yang terbuka untuk bertemu dengan Presiden. Dibandingkan negara lain belum tentu rakyat dapat bertemu langsung dengan Raja ataupun Presiden. Meski dekat dengan rakyat, bentuk penghormatan kepada Presiden diperlukan agar negara Indonesia disegani oleh masyarakat dunia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…