Boleh Berpendapat Tapi Pahami Aturannya

Kebebasan dalam mengemukakan pendapat di Indonesia saat ini menjadi kebingungan tersendiri bagi masyarakat. Sampai dimana sebenarnya batas kebebasan mengeluarkan pendapat? Hal ini dikarenakan banyaknya tokoh-tokoh masyarakat yang terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahkan akademisi yang baru-baru ini ditangkap karena melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasinya, namun dianggap menghina suatu lembaga aparat pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28E ayat 3 tertulis “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan seperti pidato namun juga dapat lewat tulisan dan lain-lain.

Jika sebelum tahun 90an atau sebelum era masuknya internet di Indonesia, penyampaian pendapat hanya dapat dilakukan dalam forum-forum tertentu dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, namun dengan keluarnya UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya. Era tahun 2000an merupakan era internet yang berkembang pesat serta munculnya berbagai media online yang semakin mempermudah orang-orang untuk menyalurkan informasi dan pendapatnya. Namun seiring maraknya kasus-kasus penyalahgunaan penyebaran informasi melalui media online, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan UU ITE pada tahun 2008 untuk memberikan batasan atas kebebasan berpendapat dan bertransaksi melalui media elektronik.

Jika benar-benar memahami isi dari UU ITE tersebut sebenarnya masyarakat dapat terhindar dari penyalahgunaan kebebasan menyebarkan informasi sebelum melakukan orasi di depan publik maupun terhadap individu. Sesuai dengan azas dan tujuan dari UU ITE yaitu “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

  1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
  2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
  4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
  5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

      Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Penyampaikan informasi yang ideal seharusnya mampu memberikan informasi yang belum diketahui sebelumnya, sehingga melalui penyampaian informasi tersebut akhirnya masyarakat semakin cerdas dan berpengetahuan luas bukan malah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi penerima informasi. Teknologi informasi hanyalah sebagai sarana agar informasi dapat disampaikan lebih cepat, bukan untuk digunakan untuk sarana untuk “berperang”. Sehingga sudah selayaknya informasi yang disampaikan tetap memperhatikan nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Mengingat negara Indonesia memiliki banyak suku bangsa, hal yang wajar jika setiap orang mempunyai cara dan karakter yang berbeda dalam penyampaian informasi walaupun sebenarnya niat pemberi informasi adalah baik. Bisa saja karena kesalahan dalam cara penyampaian akhirnya menimbulkan persepsi yang negatif bagi pihak lain. Hal ini wajib dipahami oleh seluruh masyarakat, sehingga bukan malah menimbulkan kesalahpahaman.

Memajukan Pemikiran dan Kemampuan

Mengemukakan pendapat sebagai sarana untuk memajukan pemikiran dan kemampuan masyarakat karena dengan berbicara keingingan dalam hati nurani bisa tersampaikan terkait hal-hal yang sedang dibahas. Melalui pendapat-pendapat yang disampaikan, seseorang bahkan kelompok dan pemerintah dalam melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan dan pengembangan dalam suatu negara. Tentu saja pendapat yang disampaikan sifatnya positif untuk memajukan dan meningkatkan kemampuan, bukan sebaliknya.

Jika kedua hal diatas dapat dipahami dengan baik oleh segenap lapisan masyarakat, maka tidak ada masalah dalam penerapan UU ITE di Indonesia. Undang-undang tersebut justru harusnya menjadi batasan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan dan bertransaksi secara elektronik. Untuk isu kasus pelanggaran UU ITE yang saat ini telah terjadi, biarlah menjadi konsumsi aparat penegak hukum untuk menentukan kebijakan yang terbaik. Melalui kasus-kasus tersebut diharapkan masyarakat semakin belajar dan bijak dalam berpendapat serta pemerintah semakin meningkatkan sosialisasi UU ITE kepada masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…