Pada saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2018 pada hari Senin (17/6), BPK RI mengusulkan kepada Menhan untuk menyelenggarakan wajib militer bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wajib militer diusulkan dengan alasan agar ada peningkatan pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu penerapan wajib militer (wamil). Anggota 1 BPK RI, Agung Firman Sampurna memandang sudah waktunya Republik Indonesia untuk masuk kepada apa yang diterapkan, yang dilaksanakan oleh negara-negara maju yang lain. Yaitu sudah waktunya bagi kita meningkatkan program pendidikan bela negara kita menjadi lebih terstruktur yang lebih sistematis dan lebih masif yaitu dengan wajib militer,” ujar Agung di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat.

Melansir CNNIndonesia.com, Menhan, Ryamizard Ryacudu menyatakan saat ini Kementerian Pertahanan masih fokus pada penerapan bela negara yakni dengan menanamkan jiwa dan pemikiran sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ke benak masyarakat dan khususnya pada aparat militer. Apakah wajib militer sekarang penting bagi semua warga negara Indonesia? Benarkah dengan wajib militer seseorang akan tambah disiplin?

Rancangan Undang-undang mengenai Komponen Cadangan Pertahanan Negara pernah ada sejak 2002 dan dibawa dalam pembahasan DPR. RUU ini sudah sangat serius, bahkan masyarakat saat itu sudah mulai ancang-ancang. Tapi ternyata RUU tersebut tidak berhasil diresmikan karena berbagai alasan. Komponen Cadangan yang ketika itu dimaksudkan adalah untuk warga negara Indonesia berusia 18 tahun baik itu pegawai negri sipil maupun buruh. Bahkan menurut RUU ini, jika dengan sengaja kita menghindari wajib militer maka hukumannya tidak main-main yaitu hukuman penjara minimal 1 tahun.

Menyumbangkan Tenaga Dalam Angkatan Perang

Wajib militer atau wamil seringkali diartikan sebagai kewajiban bagi seorang warga negara berusia muda terutama pria, biasanya antara 18 – 27 tahun untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan seorang itu sendiri. Wamil biasanya diadakan guna untuk meningkatkan kedisiplinan, ketangguhan, keberanian dan kemandirian seorang itu dan biasanya diadakan wajib untuk pria lelaki. Yang harus wamil biasanya adalah warga pria. Wajib-militer ialah kewajiban warga-negara untuk menyumbangkan tenaganya dalam Angkatan Perang. Negara-negara yang menerapkan wajib militer sebagian besar merupakan negara yang rawan gesekan perang sebagai contoh negara Korea Selatan dengan Korea Utara. Negara Asia Tenggara yang juga telah menerapkan wajib militer adalah Singapura dan Thailand. Keduanya merupakan negara maju.

Setelah dibawa dalam pembahasan DPR pada tahun 2002, wacana wajib militer kembali digaungkan pada tahun 2007. Melansir bbc.co.uk November 2007 lalu, Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, rencana wajib militer ini diajukan karena wajib memperkuat sumber daya manusia (SDM) cadangan sebagai komponen pendukung dalam persiapan SDM dalam pertahanan militer dan non militer. Menurut Juwono, yang penting sekarang adalah bahwa komponen cadangan itu tidak serta merta tentang keperwiraan atau keprajuritan. Namun pertahanan dalam arti luas seperti di bidang pengembangan SDM karena ciri perang sekarang adalah perang SDM dan perang selisih keunggulan, katanya.

Juwono mengakui pendidikan militer ini untuk disiplin karena peperangan yang disiapkan bukan hanya perang militer tetapi non militer. Indonesia memerlukan cadangan karena doktrinnya adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Setelah tahun 2007, isu wajib militer kembali diusulkan oleh BPK RI kepada Menhan sekarang.

Bela Negara dan Wajib Militer

Menhan Ryamizard Ryacudu menanggapi usul BPK RI tentang wajib militer. Menhan butuh pendapat serta kajian tentang urgensi penerapan wajib militer untuk saat ini. Pelatihan Bela Negara yang diselenggarakan Kemhan tidak sama dengan program wajib militer. Pelatihan bela negara pada saat itu dipandang perlu dimana Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menjadi guru terbaik bela negara, sedangkan Kemhan berperan menciptakan model dan konsep yang lebih melibatkan setiap komponen bangsa, seperti para siswa, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan pelaku industri yang mengedepankan metode kebersamaan.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, pelatihan bela negara rasanya perlu untuk ditingkatkan lebih komprehensif. Kemhan telah menargetkan 100 juta kader bela negara dalam 10 tahun ke depan pada tahun 2015, namun dalam perjalanannya menuju tahun kelima 2019 isu radikal, kabar bohong dan isu agama yang memecah belah semakin meningkat. Apakah pelatihan bela negara yang dicanangkan Kemhan selama ini gagal? Belum bisa dikatakan gagal, namun konsepnya butuh dievaluasi agar pelatihan bela negara tersebut benar-benar menyentuh kesadaran masyarakat Indonesia lebih mendalam menghormati nilai-nilai dan simbol-simbol bangsa.

Menghadapi Perang Siber

Isu besar yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah memberantas maraknya penyebaran kabar bohong (hoaks), banyaknya anak muda yang bergabung dengan kelompok radikal, khilafah, serta isu agama yang memecah belah. Yang paling viral adalah meningkatnya serangan siber ke Indonesia dan berita hoaks melalui media sosial pada pra dan pasca Pemilu 2019. Saat ini Indonesia tidak menghadapi perang militer (perang konvensional) melainkan sedang menghadapi perang siber.

Sikap disiplin, cinta dan bangga akan negaranya, peduli sesamanya (berjiwa korsa /tidak apatis), menghormati orang lain terutama yang lebih tua, bersahaja dan tidak hedonis, serta sifat dan sikap baik lain yang saat ini sangat perlu ditanamkan pada pemuda-pemudi Indonesia, sehingga niat untuk menyebarkan kabar-kabar bohong, niat untuk menghancurkan bangsa dan sesama rekan setanah air tidak ada lagi dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Sadar bahwa rekan sebangsa dan setanah air merupakan rekan yang berharga untuk mewujudkan Indonesia maju. Dengan demikian, Indonesia semakin disegani oleh bangsa lain melihat rakyatnya bersatu dan tidak mudah dipecah belah.

Sosialisasi kepada masyarakat juga dibutuhkan agar tidak terdoktrin bahwa pelatihan bela negara merupakan hal yang menakutkan tetapi justru hal yang mengangumkan, karena mereka memiliki peran dalam usaha membela negara dan tanah airnya. Wacana wajib militer juga merupakan hal yang baik namun masih perlu sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Sebelum wajib militer, pemahaman tentang nilai-nilai bela negara wajib ditanamkan sejak dari rumah, sekolah hingga perguruan tinggi.;

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…