Jakarta, (RakyatRukun.com) – Kejahatan siber merupakan kejahatan modern di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer, khususnya perkembangan sarana media elektronik internet sebagai alat kejahatan utamanya. Kejahatan siber tidak meninggalkan jejak berupa catatan atau dokumen fisik, akan tetapi semua jejak hanya tersimpan dalam komputer dan jaringannya dalam bentuk data atau informasi digital.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 133 Tahun 2017 tentang Pembentukan BSSN, dinyatakan bahwa tugas keamanan siber di Indonesia dikoordinir oleh BSSN. Dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan keamanan siber nasional, BSSN berfungsi untuk melakukan upaya identfikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan. Upaya identifikasi dan deteksi salah satunya melalui kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko adalah langkah awal dalam upaya pencegahan adanya serangan dan ancaman siber. Oleh karenanya, diperlukan sinergi khususnya di sektor infrastruktur informasi kritikal nasional dalam melakukan proses bisnis identifikasi kerentanan dan penilaian risiko oleh semua pemangku kepentingan dalam hal ini BSSN, instansi pengawas dan pengatur sektor dan stakeholder di masing-masing sektor.

BSSN melalui Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IKPRIIKN), Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi menyelanggarakan Focus Group Discussion dengan  tema “Penyusunan Kebijakan Identifikasi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional” yang mengundang stakeholder sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN) Kementerian dan BUMN yang bertempat di Hotel Grand Whizz, Jakarta Selatan pada Senin,11 November 2019.

Dikutip dari bssn.go.id, dalam sambutannya sebagai Kepala Subdirektorat IKPRIIKN I, Holmi Noviana, S.Si, M.T., mengatakan bahwa dalam kegiatan ini, BSSN mendorong penguatan keamanan siber di sektor IIKN dengan melakukan sharing information terkait:

  1. Alat ukur atau indikator dalam peningkatan kematangan penerapan keamanan siber di sektor IIKN seperti Cyber Maturity dan Cyber Risk Maturity.
  2. Pemetaan Risiko Siber pada proses Bisnis Kritikal di sektor IIKN melalui Indikator Business Impact Analysis.
  3. Identifikasi sistem teknologi, infrastruktur dan informasi kritis di sektor IIKN melalui penentuan kriterian umum dan kriteria khusus disetiap sektor.

Dengan adanya FGD ini, diharapkan agar seluruh pihak dapat berperan aktif dan mendapatkan input awal sebagai upaya identifikasi IIKN, mengingat ancaman dan serangan siber semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…