BSSN Siapkan Satgas, KPU jadi sasaran peretas

Menjelang Pilpres 2019 situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran empuk peretasan. Menanggapi hal tersebut, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan sudah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk membantu mengamankan situs KPU.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan menghargai KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen. Oleh karena itu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak mengurus sistem keamanan internal KPU.

“KPU itu ibarat sebuah rumah. Kami berada di luar rumah itu. Kami yang menyiapkan penjagaan, memasang CCTV, memasang teralis, melihat orang yang lalu lalang itu yang kami lakukan,” kata Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak di Kantor BSSN, Jakarta Selatan Jumat (15/3).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Deteksi Ancaman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Sulistyo mengatakan tetap memerlukan izin untuk mendapatkan akses ke keamanan siber internal milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagai pihak yang bertanggung jawab menangani konflik di ranah siber, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus memberikan rekomendasi langkah mitigasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghadapi penyebaran konten negatif.

Sulistyo mengatakan pihaknya menyiapkan Satgas yang bekerja 24 jam. Satgas ini selalu menginformasikan apabila ada kerentanan dalam sistem keamanan siber Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kendati demikian, Sulistyo mengatakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak berperan banyak dalam sistem keamanan siber internal milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami punya tanggung jawab menangani keamanan siber di Indonesia. Kami berikan rekomendasi tentang langkah yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Sulistyo dikutip dari cnnindonesia.com.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017, Sulistyo menjelaskan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diberikan amanah untuk melakukan penyidikan, forensik digital. dan penapisan konten.

Salah satu bentuk langkah yang diambil Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ialah melakukan koordinasi dengan penyedia platform medsos untuk menciptakan stabilitas ruang siber.

Ketua KPU  Arief Budiman mengatakan serangan peretas (hacker) ke situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) hampir terjadi setiap saat. Arief mengatakan serangan tersebut datang dari mancanegara, termasuk Rusia dan China. Hal itu diketahui dari alamat internet protokol (internet protocol/ IP) atau alamat lokasi jaringan yang digunakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Seleksi Tes CPNS Kemhan 2019, Syarat, & Jadwal Pembukaan SSCASN BKN

Jakarta (RakyatRukun.com) – Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI resmi mengumumkan pem…