Bukit Soeharto di Kaltim Jadi Alternatif Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan keseriusannya untuk merealisasikan pemindahan Ibu Kota RI. Rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas secara internal sejak tiga tahun lalu. Telah dilakukan juga kajian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Terdapat tiga alternatif daerah dengan luas wilayah bervariasi. Wilayah pertama memiliki luas 80 ribu hektare, wilayah kedua 120 ribu hektare, dan wilayah ketiga 300 ribu hektare. Adapun nilai pembangunan ibu kota baru dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 480 triliun. Total kebutuhan lahan ibu kota berdasarkan hasil kajian Bappenas sebesar 30.000-40.000 hektar dengan biaya mulai Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun. Dana tersebut bersumber dari APBN, BUMN, dan investor swasta.

Presiden Joko Widodo, Selasa (7/5/2019) pagi, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan. kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut keseriusan pemerintah dalam hal pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Berdasarkan siaran pers resmi Istana yang dikutip rakyatrukun.com dari Kompas.com, Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang dikunjungi Presiden dalam melakukan peninjauan awal terkait kelayakan calon ibu kota. Dalam kunjungan ini, Kepala Negara menjelajah kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengenal Bukit Soeharto

Bukit Soeharto
Bukit Soeharto

Kawasan ini memiliki luas mencakup sekitar 61 ribu hektare. Sebagian kawasan terpotong oleh jalan poros Samarinda-Balikpapan. Untuk menuju ke kawasan ini, dapat ditempuh dengan rute darat dari Samarinda kurang lebih sekitar 1,5 jam atau dari Balikpapan dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini merupakan kawasan konservasi hutan dan telah ditetapkan sejak 1991. Tempat ini digunakan untuk melindungi hutan dan aneka satwa yang diambang kepunahan. Pada masa pemerintahann Soehato, Tahura Bukit Soeharto merupakan kawasan yang menjadi contoh pengelolaan hutan di Indonesia. Namun pada 1998 setelah masa pemerintahan Soeharto usai, kawasan Tahura akhirnya terbengkalai.

Selama peninjauan berlangsung, Jokowi mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.

“Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur yang kurang dan lebih kita datangi siang hari ini,” ujar Presiden kepada wartawan usai melakukan peninjauan.

Dilansir dari tribunnews.com, Kepala Negara menyebutkan kawasan Bukit Soeharto memiliki sejumlah keunggulan. Keunggulan itu di antaranya kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan. Keberadaan sarana pendukung tersebut dapat menghemat biaya pembangunan.

“Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian, kalau kita lihat di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda juga ada airport-nya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada,” kata Jokowi.

Meski demikian, Presiden menegaskan, pemindahan dan persiapan ibu kota baru tidak hanya berkutat pada kesiapan infrastruktur. Banyak aspek lain yang masih harus dikaji oleh pemerintah dan dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait sebelum mengambil keputusan. Kajian yang perlu dipertajam adalah berupa kondisi sosial politik dan kondisi lingkungan di wilayah tersebut.

Untuk dapat mengakses kawasan Bukit Soeharto bisa ditempuh dengan 2 cara. Pertama adalah melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Dari Balikpapan ke kawasan Bukit Soeharto bisa ditempuh dalam waktu kira-kira 1 jam. Cara kedua adalah melalui Bandara APT Pranoto di Samarinda. Selanjutnya bisa disambung dengan perjalanan darat yang memakan waktu kira-kira 1,5 jam. Sementara melansir dari laman Antara.com, penamaan Buikt Soeharto di kawasan tersebut, karena Presiden ke 2 Indonesia itu pernah melintasi daerah tersebut ketika melakukan perjanan darat dari Balikpapan ke Samarinda.

Sekilas dilihat, daerah Bukit Soeharto menyerupai kawasan puncak. Di sebelah kiri dan kanan jalan berjajar tempat makan, bangunan semi permanen untuk tempat tinggal, dan toilet umum. Kawasan tersebut seharusnya tidak boleh dijadikan permukiman. Pemerintah setempat pun menyediakan satu bangunan permanen untuk merelokasi warga di sana. Namun ternyata pembangunan tersebut menyalahi aturan Kementerian Perhutanan sehingga relokasi tak jadi dilakukan. Setelah melakukan peninjauan langsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo beserta rombongan akan melakukan peninjauan secara langsung rencana lokasi pemindahan ibu kota di Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan jalur udara dengan helikopter.

“Besok (Rabu-red) rencananya Presiden Joko Widodo dan rombongan yang didampingi oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Kalimantan Tengah akan langsung menuju titik lokasi yang berbentuk segitiga di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas,” kata Kepala Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah Herson Aden saat ditemui di Bandar Udara Cilik Riwut. Lokasi yang dimaksud sudah lama disiapkan oleh Pemprov Kalteng, melalui kota dan kabupaten, dengan status lahan hutan dengan kontur datar. Peninjauan langsung ini juga akan dijadikan bahan kajian lanjutan dalam proses penetapan lokasi ibu kota yang baru. “Presiden akan lakukan peninjauan lokasi menggunakan jalur udara dengan helikopter,” tambah Herson.

Pemerintah Tidak Main-Main

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main terkait rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di hadapan para kepala lembaga tinggi negara saat acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin (6/5/2019) sore.

“Kita serius dalam hal ini karena sejak tiga tahun yang lalu sebetulnya ini telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan juga dari sisi lingkungan,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi pun berjanji akan mengonsultasikan lebih jauh mengenai pemindahan ibu kota ini kepada seluruh lembaga terkait, baik dari segi hukum maupun politik. Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberi jaminan bahwa pemindahan ibu kota tak akan membebani anggaran negara. “Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani,” ujar Jokowi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…