Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru dalam tahap pemilihan pimpinan. Panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyerahkan sepuluh nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 2 September 2019. Sepuluh nama itu selanjutnya akan diserahkan kepada DPR untuk mengikuti fit and proper test. Selanjutnya ditentukan lima orang yang terpilih sebagai komisioner KPK periode 2019-2023. Namun, sejumlah kritik tajam terus dialamatkan kepada Pansel Capim KPK meski kinerja Pansel telah memasuki masa akhir.

Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) menjadi sorotan lantaran dinilai tidak transparan. Pansel Capim KPK dianggap telah meloloskan capim KPK yang bermasalah. Adapun 20 orang capim KPK baru saja menyelesaikan seleksi wawancara dan uji publik pada 26-29 Agustus 2019. Sejumlah elemen masyarakat sipil menilai, beberapa nama yang diloloskan memiliki catatan hitam dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut turut menjadi perhatian para guru besar di Indonesia. Sejumlah guru besar memberikan pandangannya terkait seleksi capim KPK.

KPK Harus Diisi dengan Integritas Tinggi dan Jiwa Besar

Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto melalui pesan singkat kepada tim detik.com, Minggu (1/9/2019), mengaku mengumpulkan keterangan tertulis dari sejumlah guru besar.  Ia menyatakan, pemberantasan korupsi merupakan upaya Bangsa Indonesia untuk membangun masa depan yang lebih maju, beradab, adil dan sejahtera.

KPK memiliki mandat yang mulia untuk mengawal upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, memilih pimpinan KPK yang tidak berintegritas dan tidak memiliki rekam jejak yang baik sama halnya dengan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. KPK harus diisi orang-orang yang berintegritas tinggi dan berjiwa besar. 

Melalui keterangan tertulis yang diterima detik.com dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (2/9/2019), Jokowi diminta untuk memperhatikan rekam jejak Capim KPK dengan baik. Berikut beberapa Guru Besar dan Profesor yang berpendapat terkait proses seleksi Pimpinan KPK:

1. Prof Asep Syaifuddin (Rektor Universitas Al-Azhar)

KPK harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas tinggi dan berjiwa besar untuk kemajuan NKRI. Jadi di dalam KPK adalah orang-orang yang bersih, jujur, bermoral tinggi, independen, dan tidak punya kepentingan apa-apa selain untuk menjadikan negara ini bersih dari korupsi.

2. Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Universitas Soedirman)

Mencermati polemik tentang Pemilihan Pimpinan KPK, untuk betul-betul mempertimbangkan masukan-masukan dari publik, karena KPK milik publik, oleh karenanya faktor Integritas, Independensi dan Profesionalitas merupakan harga mati. Seandainya tidak memenuhi harapan publik, Pansel dan DPR tidak memaksakan untuk memilihnya.

3. Prof Sulistyowati Irianto (Guru Besar Universitas Indonesia)

KPK adalah garda terdepan bagi Indonesia yang bersih dari korupsi. Penegakan hukum dan jaminan demokrasi salah satunya ditentukan oleh KPK yang kuat. Komisioner KPK haruslah merupakan tokoh-tokoh yang terbukti memiliki sifat kenegarawanan dan tidak punya cacat cela sedikitpun dalam hal korupsi sejak dari pikiran, ucapan, dan tindakan.

4. Prof Mahfud MD (Guru Besar Universitas Islam Indonesia)

KPK adalah anak kandung reformasi yang telah berhasil membangun optimisme masyarakat tentang masa depan perang melawan korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu jangan bunuh asa masyarakat karena salah menempatkan komisioner.

5. Prof Bambang Hero Saharjo (Guru Besar Insititut Pertanian Bogor)

Sejatinya karena KPK merupakan institusi yang hingga saat ini adalah satu-satunya institusi yang terbersih dan paling berkomitmen melakukan penegakan hukum korupsi, maka calon pimpinan KPK adalah sosok teladan tanpa cacat. Adalah tidak mungkin.merbersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor.

Catatan Merah Para Calon Pimpinan KPK

Dari 20 nama yang diloloskan hingga tahap uji publik dan wawancara oleh Pansel, ada kandidat yang diduga punya rekam jejak bermasalah. Komisi antikorupsi sebenarnya sudah memberikan data rekam jejak 20 kandidat kepada pansel pada saat panitia mengumumkan 20 calon yang lolos ke tahap uji publik. Dalam data yang diperoleh Tempo, nama calon bermasalah diketik berwarna merah, sedangkan mereka yang dinilai lebih baik diketik hitam. Dari sejumlah nama itu, ada pula yang diduga pernah menerima gratifikasi dan tidak patuh membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Apa saja catatan merah para Capim ini yang patut diwaspadai? Berikut Daftarnya:

TANDA MERAH

  1. Antam Novambar (Wakabareskrim)

Catatan:

– Tiga kali tidak menyerahkan LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

– Diduga terlibat penangkapan pegawai KPK yang sedang melakukan tugas pada 2017. Petugas KPK kemudian dilepaskan karena tuduhan tidak terbukti.

– Diduga terlibat dalam intimidasi terhadap pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa, terkait penetapan tersangka Budi Gunawan

– Diduga terkait dalam kriminalisasi Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad.

  • Bambang Sri Herwanto (Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri)

Catatan:

– Tidak punya pengalaman sebagai penyidik korupsi

– Empat kali tidak menyetorkan LHKPN

  • Firli Bahuri (Kapolda Sumatera Selatan)

Catatan:

– Tak menyetorkan LHKPN sejak 2002-2016

– Diduga melakukan pelanggaran berat, yaitu mengadakan kontak langsung atau tidak langsung dengan pihak yang berhubungan dengan perkara yang ditangani KPK. Dalam hal ini Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi pada 2018

– Pada Maret 2019, pegawai membuat petisi kepada pimpinan terkait indikasi Firli tidak menjalankan prosedur penanganan kasus di KPK dan adanya kebocoran informasi

– Diduga pernah membuka rekening bank dengan profil swasta

– Dituding menerima gratifikasi menginap di hotel dua bulan

Dalam uji publik, Firli membantah mendapatkan gratifikasi berupa menginap di hotel selama dua bulan. Ia mengatakan membayar biaya penginapan dengan uangnya sendiri. Firli mengakui bertemu dengan TGB. Namun, ia mengatakan pertemuan itu dilakukan atas izin pimpinan KPK.

  • Johanis Tanak (Direktur Tata Usaha Negara Kejagung)

Catatan: Dua kali tidak menyetor LHKPN

  • M. Jasman Pandjaitan (Mantan Jaksa)

Catatan:

– Sebelas kali tidak menyetor LHKPN

– Sering bersedia berbagi informasi dan memberikan pengetahuan berbagai kasus.

  • Nurul Ghufron (Dosen)

Catatan:

– Diduga menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

– Jarang menyetor LHKPN

– Pernah didiagnosis vertigo level II

Nurul Ghufron membantah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

  • Sugeng Purnomo

Catatan:

– Pada 2000, Sugeng diduga terkait penggelapan kayu gelondongan terhadap lima kapal asing lalu dimutasi ke Jawa Timur.

Jokowi Diminta Evaluasi Seleksi Capim

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Transparency Internasional Indonesia, ICW, KontraS, LBH Jakarta, dan YLBHI serta pegawai KPK meminta Jokowi mendengarkan masukan publik sebelum menentukan sepuluh kandidat yang bakal diserahkan ke DPR. Ada indikasi kuat upaya pelemahan KPK dalam seleksi kali ini. Upaya menggerus KPK, menurut mereka, sudah terlihat sejak penunjukan anggota yang pansel yang terindikasi memiliki konflik kepentingan. Koalisi menyatakan, Jokowi bahkan perlu menyaring ulang capim KPK yang diserahkan pansel. Pansel menurut koalisi, kerap mengabaikan masukan publik dan lembaga negara, seperti KPK dan Pusat Pelaporan dan Analasis Transaksi Keuangan mengenai rekam jejak calon.

Pemberantasan korupsi tidak selalu menjadi tugas KPK, tapi dapat disinergikan dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kejaksaan dan Polri. Jauh lebih baik jika kinerja polisi dan jaksa dioptimalkan untuk melakukan pemberantasan di institusinya masing-masing. Aparat seharusnya membangun wajah polisi atau korps kepolisian dalam konteks pemberantasan korupsi.

KPK merupakan ujung tombak harapan masyarakat yang telah berhasil membangun optimisme tentang masa depan perang melawan korupsi di Indonesia. Korupsi yang menggurita menjadi musuh bersama. Dengan demikian, Indonesa membutuhkan KPK yang kuat dan tahan gempuran dari berbagai penjuru. Karena itu, KPK harus mendapatkan individu yang mampu menjalankan perang terhadap korupsi dimulai dari proses seleksi yang bersih, independen, dan akuntabel. Oleh sebab itu jangan bunuh asa masyarakat karena salah menempatkan komisioner

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…