Capres Petahana Tidak Perlu Cuti, Cukup Lapor Saja

Pemilihan Umum tinggal menghitung hari lagi. Masing-masing calon presiden saat ini sudah melakukan proses kampanye. Akan tetapi ada beberapa pihak yang menanyakan perihal Jokowi sebagai calon presiden petahana apakah harus melakukan cuti total? Pertanyaan tersebut terlontar dalam audiensi yang dilakukan oleh FUI dengan KPU pada tanggal 01 Maret 2019.

Dalam audiensi tersebut dijawab oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan bahwa presiden tidak harus cuti total maupun mundur ketika maju sebagai capres dalam pemilu. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dilansir dari detik.com Wahyu Setiawan mengatakan “KPU itu bekerja sifatnya melaksanakan UU. Jadi memang berbeda dengan pilkada. Pilkada itu, kalau ada petahana yang nyalon, harus cuti di luar tanggungan negara dan dia menjadi masyarakat biasa. Tapi kalau pilpres tidak demikian.” Untuk mengenai pilpres Wahyu mengatakan sewaktu petahana menjadi calon presiden, pada waktu yang bersamaan dia juga dapat menjadi presiden.

Capres Petahana Tidak Perlu Cuti, Cukup Lapor Saja

Kemudian hal senada juga diungkapkan oleh Yusil Ihza Mahendra ahli hukum tata negara mengatakan tidak ada aturan soal itu. Dikutip dari Tribunnews.com Yusril mengatakan demi kepentingan bangsa dan negara, Presiden petahana tidak perlu berhenti atau cuti untuk maju sebagai capres di 2019 ini. Beliau menambahkan bagaimana jika Wapres sama-sama menjadi petahana bersama dengan Presiden, atau Wapres maju sebagai Capres, maka kedua-duanya harus berhenti secara bersamaan. Apabila ini terjadi, maka Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Luar Negeri/Menlu (triumvirat) akan membentuk Presidium Pemerintahan Sementara. Dalam waktu 30 hari triumvirat wajib mempersiapkan Sidang Istimewa untuk memilih.

Yusril menambahkan pula “Kalau hal seperti itu terjadi setiap lima tahun, maka bukan mustahil akan terjadi kerawanan politik di negara kita ini. Kerawanan itu bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Negara itu tidak boleh vakum kepemimpinan karena bisa menimbulkan keadaan kritis yang sulit diatasi,” tegasnya. Hal tersebut untuk menghindari kerumitan yang membawa implikasi kepada stabilitas politik dan pemerintahan di negara ini.

Untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Presiden tidak perlu berhenti ataupun mengambil cuti untuk mengikuti pilpres 2019. Hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga tugas-tugas dan fungsi sebagai kepala negara tidak terjadi kekosongan yang dapat menimbulkan kerawanan dalam bidang politik dan pemerintahan. Akan tetapi juga diatur dalam Undang-undang tersebut agar Presiden sebagai calon presiden petahana juga melaporkan jadwal kegiatan kampanyenya kepada Menteri Sekretaris Negara untuk pemberitahuan dan juga disebutkan dalam Undang-undang untuk dilarang menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…