Masih ingatkah Anda kasus demonstrasi mahasiswa yang terjadi di Cianjur pada Kamis (15/8/2019) silam? Peristiwa yang berakhir rusuh ini menyebabkan beberapa anggota polisi terbakar hidup-hidup dikarenakan ulah mahasiswa yang anarkis. Polda Jawa Barat telah mengungkap peran dari 5 mahasiswa yang terkait insiden 4 polisi terbakar hidup-hidup saat aksi demo di Cianjur. Polisi menduga mahasiswa merencanakan aksi demo ricuh.

Atas kejadian ini, Ipda Erwin Yudha Wildani, yang merupakan salah satu anggota polisi terbakar hidup-hidup saat mengamankan demo mahasiswa tersebut mengalami luka bakar paling serius hingga 65 persen. Ipda Erwin pun tak kuasa menahan sakit yang dideritanya hingga meninggal saat tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta. Betapa mirisnya perlakuan para mahasiswa yang melakukan aksi anarkisme tersebut. Sudah gerah rasanya melihat bentrok yang terjadi pada demonstrasi mahasiswa. Sudah cukup banyak korban yang jatuh baik dari pihak mahasiswa, masyarakat, maupun aparat. Apakah demonstarasi mahasiswa ini perlu dihilangkan?

Dampak Negatif yang Muncul Akibat Aksi Demonstrasi

Akhir-akhir ini aksi demonstrasi mahasiswa turun ke jalan baik untuk memberi kritik dalam rangka mengontrol kebijakan pemerintah ataupun sekadar memperingati momen besar mengenang perjuangan para pendahulu tidak lagi mendapat tanggapan positif dari berbagai elemen. Aksi mahasiswa hari ini lebih dianggap tidak berguna dan hanya memberi dampak negatif bagi masyarakat pada umumnya, seperti menimbulkan kemacetan, biang keonaran dan lain sebagainya. Dampak yang sangat terasa, yaitu banyak warga yang sulit untuk mengakses jalanan yang menjadi area demonstrasi. Alasannya, bukan sekadar jalan yang ditutup, melainkan juga khawatir akan adanya tindakan kekerasan yang dapat membahayakan mereka ketika melintasi area itu.

Memang ketika demonstrasi memanas atau saat massa dan petugas keamanan telah sama-sama memijaki titik ricuh, lemparan batu dan peluru akan melayang ke sembarang arah, termasuk pada kendaraan umum dan penumpang di dalamnya. Apalagi ditambah dengan aksi pembakaran yang sangat membahayakan semua orang. Walhasil, beberapa instansi memulangkan stafnya lebih awal sebelum demo anarkis terjadi. Atau bahkan meliburkan karyawannya dengan alasan keamanan. Bahkan, tanpa dipungkiri, ada juga orangtua yang melarang anaknya pergi ke sekolah atau kuliah. Demikian, Jakarta di satu sisi menjadi begitu ngeri, menakutkan, akibat demonstrasi yang terjadi.

Lalu, apakah demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi masih diperlukan? Toh, demonstrasi yang kemarin-kemarin terjadi, tidak lantas membuat keinginan mereka, demonstran dikabulkan. Justru, dampak negatif seperti ketakutan massal dan ketegangan kota kian dirasakan bagi mereka yang tidak terlibat dalam demo.

Apakah Demonstrasi Masih Perlu Dilaksanakan?

Jawabnya, “YA”, demonstrasi dalam hal menyikapi kebijakan atau dalam rangka menyampaikan aspirasi pada pemerintah masih diperlukan. Perlu dipahami bahwasanya demonstrasi merupakan salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Demonstrasi memegang fungsi penting sebagai kontrol pemerintah, penggertak pemerintah bahwa ada banyak masyarakat yang menanti keadilan dan siap melawan kesemena-menaan. Meskipun sebagian dari kita menganggap demonstrasi bukan solusi masa kini, karena aspirasi bisa disampaikan melalui aksi yang lain semacam tulisan.

Tulisan pada dasarnya hanyalah aksi individu. Tulisan hanyalah gagasan dan hasil pemikiran yang disampaikan oleh orang per orang. Banyak masyarakat akan membaca, dan mungkin juga Presiden dan para pejabat negara. Namun, tak ada efek yang cukup kuat dari tulisan sebagai penggertak pemerintah.

Dalam kasus-kasus ketidakadilan sebuah kebijakan penting, tulisan yang merupakan aksi individu sebaiknya disertai tindakan kebersamaan semacam demonstrasi. Sebab, analogi klasik sebatang lidi berlaku di sini. Sendiri tak akan lebih mampu membersihkan sampah di halaman dibandingkan jika lidi-lidi tersebut diikat satu, menjadi sapu.

Kemerdekaan Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Aksi mahasiswa ini merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial bagi bangsa. Selain itu, aksi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa tersebut juga merupakan salah satu hak yang dijamin oleh negara.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hal ini bermakna bahwa dalam menjalankan aksi demonstrasinya kelompok mahasiswa dilindungi oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan.

Harus Melalui Perizinan Pihak Berwajib Untuk Menghindari Kemacetan

Salah satu yang menjadi keluhan akibat adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah terjadinya kemacetan di jalan-jalan protokol yang bisa berdampak pada berkurangnya penghasilan para pekerja sampai terhambatnya rencana beberapa orang yang telah diatur jauh-jauh hari.

Perlu kita ketahui bersama, melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Dari beberapa pasal yang ada dapat diambil kesimpulan jika mahasiswa dalam menjalankan proses demonstrasinya ternyata tidak serta merta turun ke jalan menyampaikan aspirasi, namun harus melalui mekanisme pengajuan dan persetujuan pemberitahuan (izin) kepada aparat yang berwajib disertai dengan maksud, tempat, waktu, bentuk, penanggungjawab, nama kelompok/organisasi dan sebagainya.

Jika hal tersebut tidak terpenuhi atau bertentangan dengan peraturan yang ada, bisa saja Polri tidak menerbitkan persetujuan pemberitahuan (izin) kepada kelompok yang ingin melakukan aksi demonstrasinya. Oleh karena itu, pada dasarnya aparat berwajib dalam hal ini pihak Polri telah mengantongi segala informasi dasar terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa. Selanjutnya untuk menghindari potensi kemacetan yang akan terjadi sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemberi izin untuk melakukan rekayasa lalulintas demi mengurai penumpukan kendaraan yang akan terjadi nantinya, agar ketertiban antarmasyarakat yang menyampaikan pendapatnya maupun yang berperan sebagai pengguna jalan dapat menikmati haknya dengan rasa nyaman.

Aksi Mahasiswa Berakhir Perusakan Fasilitas Umum

Selain kemacetan, adanya fasilitas umum yang rusak akibat dari aksi demonstrasi mahasiswa juga menjadi salah satu dampak yang kerap dikeluhkan. Perusakan fasilitas umum (keonaran) yang dilakukan oleh beberapa oknum mahasiswa pada saat aksi demonstrasi, sebenarnya juga tidak ada yang perlu dirisaukan secara berlebih jika kita memahaminya dengan baik.

Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga telah mengatur mengenai sanksi dimana pada pasal 15 yang menyebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan, serta pasal 16 yang menyebutkan jika pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Media dan Pelaku Demonstrasi Memegang Kunci Lancarnya Aksi      

Tanpa disadari ada banyak hal yang telah kita lewatkan dalam kepala, yakni seberapa sering kita melihat aksi damai kelompok mahasiswa sebagai headline dalam pemberitaan? Jika kita mencermati banyaknya momen hari besar dan isu yang mencuat ke publik dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, tentu tak terhitung lagi berapa banyak aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa di penjuru negeri, baik itu berkaitan dengan isu lokal maupun isu nasional.

Tetapi kenapa yang diproduksi media untuk dikonsumsi kepala kita hanyalah yang berbau aksi anarkisme atau sekadar ceremony formalitas belaka seperti jumlah peserta aksi, info jalur macet dan lain sebagainya, padahal ada hal yang lebih urgent dan berdampak bagi masyarakat yang ingin disampaikan kelompok mahasiswa melalui aksi yaitu tuntutan untuk memenuhi hak-hak rakyat.

Namun, mungkin saja hal ini juga tidak terlepas dari kelalaian atau ketidaksadaran kita sendiri sebagai masyarakat yang lebih tertarik untuk membaca/meng’klik’ hal-hal yang berbau kontroversional dan anarkisme serta menganggap segala sesuatu yang baik-baik saja adalah membosankan, sehingga media juga terus-menerus memproduksi informasi hal serupa demi mencapai target pendapatan melalui ‘klik’ dan baca-an yang disuguhkan pada kita.

Kepada para pelaku aksi, hendaknya demonstrasi diimbangi dengan aksi nyata lainnya. Demontrasi memang media juang untuk mewujudkan tujuan. Namun, bukan satu-satunya media. Misalnya saja dalam isu kenaikan harga BBM. Demonstran, khususnya mahasiswa, seharusnya mampu memberikan solusi alternatif bagi rakyat kecil. Contohnya, pemanfaatan sumber daya alam lain untuk bahan bakar, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya beli yang lebih baik.

Demonstrasi, sampai kini, masih perlu dilakukan. Sebab, demo merupakan salah satu cara yang efektif sebagai media penyampai aspirasi serta penggertak pemerintah akan kebijakan yang tidak adil. Namun dengan catatan, para demonstran, khususnya mahasiswa, juga harus melakukan aksi besar-besaran dalam bentuk yang lain, yang bersifat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan bagi pemerintah, jangan pandang negatif demo yang terjadi, karena inilah kontrol bagi kerja Bapak/Ibu untuk negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…