Laksamana TNI (purn) Slamet Soebijanto mengungkapkan strategi Cina menguasai Indonesia. “Semua kekuatan Cina diarahkan ke Jakarta, karena Jakarta itu sentral, kalau menguasai Jakarta berarti menguasai Indonesia,” ungkap Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) periode 2005-2007 tersebut dalam diskusi publik Halqah Islam dan Peradaban (HIP): Bahaya Cinaisasi di Balik Reklamasi? Kamis (29/10/2016) di Gedung Joang ‘45, Jakarta.

http://reactips.online/analisa/upaya-penguasaan-jakarta-c-o-g-center-of-gravity-tentang-analisa-laksamana-tni-purn-slamet-soebijanto/

Ia juga mengatakan reklamasi Teluk Jakarta merupakan salah satu strateginya.

“Reklamasi itu salah satu strategi mereka, taktik mereka, nah kalau yang 20 ribu itu masuk itu, Cina semua, habis itu,” sambungnya mengiyakan reklamasi sebagai pintu masuknya penyelundupan orang dari Negara Cina. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara hal itu bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah sekarang banyak memihak para konglomerat bukan rakyat.

“Pemimpin kita tidak ada orientasi untuk rakyat, hanya untuk pengembang dan pengusaha, bahkan Ahok pernah bilang Jokowi bisa jadi presiden karena cukong,” jelas Marwan. Senada dengan Slamet, ketika ditanya siapa pengembang atau pengusaha yang dibelakang Jokowi dan Ahok, Marwan menjawab Cina di balik itu semua.
“Ada bahaya Cinaisasi? Itu hal yang sangat valid, dan sangat disayangkan padahal yang memperjuangkan negeri ini adalah pribumi kita sendiri,” tegas Marwan.

Sedangkan menurut Muhammad Rahmat Kurnia, reklamasi Teluk Jakarta dilihat dari kebijakan publik adalah keliru, merugikan rakyat, menguntungkan pengusaha. Sementara dari aspek akademis mendatangkan kerusakan lingkungan, menghilangkan fishing ground, dan sebagainya. “Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli memutuskan penghentian reklamasi. Ini keputusan pemerintah! Hasil keputusan bersama Kementrian Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan, serta Perhubungan. Sialnya, Rizal Ramli diganti, lalu Menko Maritim baru, Lord segala urusan menegaskan reklamasi dilanjutkan. Hal ini menunjukkan di balik reklamasi ada kepentingan penguasa dan pengusaha,” ujar Doktor di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB ini.

Namun, centeng reklamasi yang merupakan bagian dari proksi, yang saya sering sebut “Lord Segala Urusan” mengambil alih. Lantas, hingga akhirnya kini kontra intelijen berlaku dan berhasil menumbangkan kekuatan proksi di Jakarta. Tentu kalian paham, bahwa tumbangnya dia yang kini meringkuk di sel Mako bukan perkara biasa. Tetapi agenda atau kontra intelijen berlaku dalam konteks menggagalkan proyek utara, sebagai gerbang trabsit sebuah pola besar bernama jalur sutera modern atau maritime silk road, lebih terkenalnya adalah One Belt One Road.

Mari sebelumnya simak bagaimana pesan lama beliau dalam judul tulisan, “Upaya Penguasaan Jakarta, C.O.G (Center of Gravity)

Indonesia harus menjadi perhatian semua anak bangsa. Saya merasa prihatin melihat perkembangan yang terjadi di negeri kita ini, media telah berhasil mengombang ngambingkan perasaan dan pemikiran anak bangsa sehingga konsentrasinya benar-benar terbelah, tidak fokus terhadap bahaya besar yang ada dibelakangnya. Demokrasi telah memporak porandakan bangsa ini. Bertolak pada keprihatinan tersebut, dengan segala keterbatasan, saya mencoba membuat analisa dikaitkan dengan upaya kerasnya Gubernur DKI untuk memenangkan kembali Pilgub 2017. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumberdaya alam, sedangkan China dengan penduduk hampir 2 Milyar dengan sumberdaya alam terbatas sangat tergiur sekali terhadap Indonesia.

Ada tiga elemen kekuatan yang dicoba di galang dalam upaya menguasai Indonesia.

1. Nasionalisme China
Prinsip dasar keluarga, ikatan keluarga memberikan semangat untuk bersatu dan bergerak menyelesaikan segala problematik hidup yang dihadapi manusia. Semangat ini yang dipelihara dan digaungkan terus dan dipakai sebagai landasan untuk menetapkan kebijaksanaan

2. “Dwi Kenegaraan” yang tetap mengakui warga china rantaunya sebagai warga negaranya dan kebijaksanaan ini diperkuat dengan

3. “Doktrin Satu China” dan ditindak lanjuti dengan program “Ras China Raya ” yang mendorong warga china keluar dari negaranya untuk berbisnis dan kalau mungkin menjadi pejabat di negara tersebut.

Untuk hal ini Pemerintah China tidak main main dan memberikan dukungan penuh untuk meraih tujuan tersebut. Program tersebut sangat diuntungkan dalam alam demokrasi.

Posisi China Di Indonesia

1. Pra Kemerdekaan. Dikeluarkan undang-undang tentang strata masyarakat Nusantara yang menetapkan strata satu adalah Warga Belanda/kulit putih, strata dua adalah bangsa-bangsa timur jauh/China, Arab, sedangkan strata ketiga adalah penduduk Pribumi, secara tidak langsung telah memberikan keuntungan kepada warga China. Pada saat itu etnis China dipakai sebagai mediator dengan pribumi, utamanya yang berkaitan dengan ekonomi. Posisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh etnis China, karena pada dasarnya China sangat mengutamakan keamanan  “keluarga dan bisnisnya”, mereka rela memberikan hartanya asal keamanannya terjamin, pada sisi lain tetap memelihara hubungan dengan Pribumi untuk mempertahankan sumber sumber ekonomi yang diperlukan Belanda. Take and give yang menjadi tradisi China dengan Penguasa, melahirkan peluang emas dalam kehidupan China di Indonesia. Pada saat Belanda meninggalkan Indonesia, jaringan perekonomian yang dibangun Belanda secara tidak lansung menjadi milik warga China.

2. Kemerdekaan. Keberuntungan menguasai jaringan perekonomian/perdagangan telah memberikan peluang yang luas dalam perjalanan NKRI. Tradisi 2 kaki tetap dipelihara dengan baik, memelihara hubungan keatas dalam ini Pemerintah/Penguasa dan rakyat. Karena jaringan ekonomi/ perdagangan dikuasai, maka tidak dapat disalahkan kalau saat ini China menguasai perekomian kita. Penguasaan perekonomian dinilai sebagai potensi kekuasaan potensial dan etnis China memainkan potensi kekuasaan tersebut dengan efektif, maka mereka telah masuk dalam katagori “sebagai Pelaku kekuasaan yang aktual”. Kekuasaan terhadap satu sumber cenderung akan melahirkan sumber kekuasaan yang baru.

Hubungan keatas atau penguasa yang tetap dipelihara dengan baik, lama kelamaan telah berbalik menjadikan “penguasa tersandera”. Pada muaranya banyak kebijakan tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat, tapi berpihak pada kepentingan pengusaha.

Kondisi Lingkungan

1. Demokrasi, di Indonesia secara tidak langsung membantu program ” Ras China Raya “, sehingga diantara Taipan telah melangkah satu langkah kedepan dengan menghapus kata ” orang Indonesia asli “, pada pasal 6 (1) UUD 1945, menjadi warga negara Indonesia.

2. Isu Ras Mongoloid Didengung-dengungkan bahwa bangsa Indonesia adalah keturunan dari Ras Mongoloid.

3. Wali 9 (sembilan naga) adalah orang-orang China.

Tentang Analisa

Kita lihat juga bagimana narasi “yida yilu” yang selama ini saya berikan baik di Blog Paradok dan juga di akun media sosial saya. Ketika membahas “Debt Trap Diolomacy” baik yang menimpa Malaysia, Myanmar, Tonga, Vanuatu, Zimbabwe, Srilanka, Pakistan, Laos, dan juga kemungkinan Indonesia.

1. Laksamana TNI ( Purn) Slamet Soebijanto sebagai mantan KSAL periode tahun 2005-2007 tentunya bukan tokoh sembarangan yang berbicara tanpa fakta-fakta. Dalam beberapa kesempatan beliau mengingatkan kita semua tentang potensi ancaman dari China atau lebih tepatnya People Republic of China (PRC).

2. Analisa mantan KSAL tersebut menarik untuk dicermati dan didalami informasinya karena sejauh ini belum ada penyelidikan yang serius dari aparat keamanan Indonesia tentang peningkatan operasi intelijen China di Indonesia dan rencana penguasaan Indonesia oleh China. Beberapa isu yang mengemuka misalnya tentang kesengajaan ekspor narkoba dari China ke Indonesia (perang candu), penguatan kelompok mafia China di Indonesia, dan peningkatan arus migrasi illegal dari China ke Indonesia baik yang terjadi dengan memanfaatkan proyek yang dibiayai oleh China dengan buruh asal China, perembesan secara individual melalui jalur koneksi keluarga atau marga China yang telah mapan di Indonesia, maupun yang sifatnya sembunyi-sembunyi melalui jalur laut langsung ke pusat-pusat bisnis di Indonesia dengan memanfaatkan kelemahan aparat imigrasi. Terlebih apabila disangkutpautkan dengan isu politik seperti posisi Ahok sebagai gubernur petahana Jakarta yang mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta, maka fakta-fakta yang akurat sangat diperlukan untuk pembuktian analisa tentang upaya China menguasai Indonesia.

3. Apa yang telah dilakukan oleh Mantan KSAL adalah analisa berdasarkan informasi yang bersifat indikasi di sekeliling asumsi strategi jahat China. Informasi tersebut sifatnya circumstantial atau tidak langsung, namun karena adanya sejumlah kasus pelanggaran keimigrasian oleh warga China di Indonesia yang terungkap belakangan ini, maka argumentasi Mantan KSAL terasa cukup meyakinkan. Jadi, akan lebih baik bagi bangsa Indonesia dan khususnya pemerintah untuk melakukan validasi terhadap informasi-informasi yang bersifat circumstantial, setelah barulah dapat dijadikan dasar bagi kebijakan keamanan nasional yang melindungi kepentingan nasional Indonesia. Karena masalah ini cukup serius dan dapat dimanfaatkan untuk melahirkan sentimen Anti Cina seperti di masa lalu yang diwarnai pertumpahan darah, maka peranan pemerintah dalam meluruskan informasi semacam ini menjadi sangat penting. Di masa lalu BAKIN memiliki lembaga khusus bernama Badan Koordinasi Masalah China yang telah dibubarkan karena keyakinan loyalitas etnis Tionghoa Indonesia dapat dibangun secara wajar melalui demokrasi. Namun apabila analisa Laksamana Slamet Soebijanto terbukti, hal ini sudah masuk ke dalam ranah hubungan antar negara dan menjadi tanggung jawab Intelijen, Polri, TNI dan Imigrasi untuk secara serius melakukan penyelidikan terhadap perembesan orang-orang dari daratan China. Bahkan BIN dapat mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali Badan Khusus Urusan China tersebut demi keselamatan bangsa dan negara Indonesia.

4. Sebuah analisa strategis dapat saja dibuat berdasarkan dugaan kuat atau instink Jenderal yang berpengalaman. Namun analisa strategis yang baik tetap harus berdasarkan fakta dan informasi intelijen serta analisa perkiraan keadaan. Fakta-fakta yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam indikasi-indikasi sehingga dapat memberikan gambaran trends atau kecenderungan yang telah terjadi atau akan terjadi. Proses tersebut dapat berlangsung singkat atau lama tergantung kepada ketersediaan bahan keterangan. Faktor paling penting dalam mengungkapkan ada tidaknya upaya China menguasai Indonesia adalah pada fakta deteksi dini adanya aksi atau kegiatan warga negara China di Indonesia baik yang tampak wajar maupun tidak wajar, kemudian jumlahnya berapa banyak, dan monitoring terhadap kegiatan mereka yang berada diluar ketentuan hukum, misalnya visa kunjungan untuk bekerja, visa bekerja untuk menetap bahkan membuat identitas lokal, dan pengambilalihan identitas warga Tionghoa Indonesia yang telah meninggal dunia menjadi milik warga negara China yang merembes ke Indonesia. Praktek-praktek tersebut di masa lalu cukup masif dan membahayakan Indonesia, sehingga Pemerintah Orde Baru mengambil kebjiakan yang tegas misalnya dengan ganti nama, dan pengawasan khusus kepada orang-orang Tionghoa. Meskipun kebijakan era Orde Baru tersebut dituduh diskriminatif, namun pada eranya cukup efektif menekan arus migrasi orang-orang China dari daratan Tiongkok. Pada era reformasi, bahkan persyaratan Presiden Indonesia adalah orang Indonesia Asli telah dihapus, apakah hal ini bagian dari pengaruh kelompok pro China atau murni proses demokrasi tentunya menjadi kajian yang terpisah.

5. Konflik regional dan global tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dalam negeri Indonesia. Bahwa China memiliki Badan Khusus Pembinaan Seluruh Keturunan China di dunia merupakan fakta kepentingan nasional China Raya yang diperjuangan melalui kaum China Perantauan. Bahwa Amerika Serikat selalu memberikan warning adanya potensi ancaman operasi intelijen dari kaum China Perantauan juga tidak terlepas dari kepentingan nasional AS. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dalam kegamangan dan kelemahan politik dan ekonomi serta kecenderungan untuk saling mencakar dalam pertarungan politik nasional, maka isu-isu terkait kalangan China Perantauan menjadi terabaikan. Komunitas Tionghoa Indonesia banyak yang telah membuktikan nasionalisme Indonesia-nya dan kontribusinya juga tidak sedikit untuk kemajuan Indonesia Raya. Namun demikian, komunitas yang eksklusif dan tidak tersentuh pun tetap ada yang mana pada era Orde Baru berada di dalam radar, sekarang sudah bebas lepas dan suli untuk dimonitor terlebih karena kekuatan ekonomi China memungkinkan untuk leluasa untuk bergerak di seluruh nusantara Indonesia.

6. Pada level regional dan global, kepentingan China adalah agar Indonesia tetap netral dalam konflik Laut China Selatan atau bahkan bila perlu dipengaruhi untuk pro China. Kemudian dalam persaingan pengaruh China-AS, tentunya Indonesia diharapkan untuk lebih berpihak kepada China. Bagaimana caranya? Tentunya melalui agen-agen intelijen China di Indonesia termasuk melalui tokoh-tokoh etnis Tionghoa yang berpengaruh di Indonesia. Hal itu sebenarnya wajar saja dalam lobby dan dunia politik, namun apabila dipolitisasi maka dampaknya adalah kecurigaan antar kelompok etnis di Indonesia yang akan merugikan Indonesia Raya.

7. Mengenai penguasaan ekonomi dan kekayaan alam Indonesia oleh China. Secara faktual etnis Tionghoa memiliki penguasaan ekonomi yang besar atau bahkan dapat dikatakan menguasai prosentase yang terbesar dibandingan dengan etnis-etnis lain di Indonesia. Namun hal itu terjadi karena faktor sejarah panjang dan politik afirmasi bisnis kepada kelompok pribumi di Indonesia dapat dikatakan tidak efektif. Malaysia yang masih melanjutkan politik afirmasi mengutamakan penguasaha pribumi saja masih dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil, apalagi Indonesia yang begitu longgar dan liberal. Mengatasi masalah seperti itu tidak dapat hanya menggunakan logika politik, karena logika ekonomi mempunyai kekuatan tersendiri dalam bergerak. Artinya sangat banyak PR bagi pemerintah, pengusaha dan masyarakat secara umum untuk mengatasi “ilustrasi bahaya China” tersebut.

8. Tiga hal berikut ini dapat dipertimbangkan sebagai langkah awal:

(a) Memastikan loyalitas etnis Tionghoa Indonesia tidak perlu melalui monitoring khusus seperti di masa lalu, melainkan dapat ditempuh dengan penyelarasan logika kepentingan ekonomi bisnis dan kepedulian sosial dalam identitas keIndonesiaan yang plural dan demokratis. Pada saat yang bersamaan, perilaku menyimpang dari etnis Tionghoa Indonesia yang mengindikasikan adanya upaya perembesan warga negara China harus ditindak secara tegas dengan hukum yang berlaku, hal ini sangat penting dalam menurunkan tingkat kecurigaan yang semakin lama semakin tinggi seperti peringatan dari Laksamana Slamet Soebijanto;

(b) BIN, Polisi, dan Intelijen Imigrasi harus meningkatkan kapabilitas operasi counter intelijen, sehingga dugaan-dugaan adanya permainan intel asing (Barat) dan Aseng (China) yang ingin menguasai Indonesia melalui agen-agennya di Indonesia dapat diungkapkan dan dicegah;

(c) Upaya-upaya penyadaran satu identitas Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika harus ditujukan secara umum kepada seluruh elemen bangsa Indonesia. Penyadaran tersebut jangan secara khusus ditujukan kepada agama tertentu atau etnis tertentu, melainkan merupakan bagian dari pembangunan karakter kebangsaan Indonesia.

………………

Untuk sebuah pola atau bingkai dari alur jalur kutukan yang dibuat China dalam ekspansi kekuatannya. Saya sudah pernah membahas bagian kecil dari kasus “Yida yilu” atau jalur sutera modern dengan pola investasi yang padahal invasi atau disebut dengan “Debt Trap Diplomacy“, akan menjadi pelengkap pembahasan selanjutnya. berikut yang pernah saya bahas: Yida Yilu “Memasuki Gerbang”, Yida Yilu “Gerbang Itu Batavia”, Yida Yilu “Sepinya Pelabuhan China senilai $ 1 miliar Di Sri Lanka” Investasi Atau Invasi?, Yida Yilu “Rohingya Dan Corporated Warrior”.

Sumber : http://reactips.online/analisa/upaya-penguasaan-jakarta-c-o-g-center-of-gravity-tentang-analisa-laksamana-tni-purn-slamet-soebijanto/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…