Rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri sebesar 100 persen sepertinya masih menjadi polemik yang panjang. Kementerian Keuangan juga berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat alasan iuran tersebut naik. Melansir Kompas.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti merincikan besarnya defisit yang dialami BPJS sejak tahun 2014 yakni Rp 1,9 triliun (2014), Rp 9,4 triliun (2015), Rp 6,7 triliun (2016), Rp 13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018). Defisit yang dialami BPJS ini memberi dampak tidak hanya kepada para peserta tapi tentunya kepada perusahaan yang menanggung sebagian biaya iuran para pekerjanya kepada BPJS.

Berlaku Bagi Peserta Mandiri

Peserta mandiri BPJS merupakan peserta yang bukan membayar iurannya 4 persen dari perusahaan/instansi tempatnya bekerja, namun membayar iuran secara pribadi atau disebut Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Pihak Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa defisit BPJS terbesar adalah dari peserta mandiri. Sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri adalah Rp 8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp 27,9 triliun.

Peserta Kelas 3 Tidak Jadi Naik

Kenaikan iuran 100 persen ini tidak berlaku bagi peserta kelas 3, mereka hanya mendapat kenaikan sebesar 65 persen dari 25,5 ribu menjadi 42 ribu. Mulai diberlakukan 1 Januari 2020, kenaikan iuran BPJS bagi peserta kelas 3 telah ditolak oleh DPR RI dalam raker gabungan Komisi IX dan Komisi XI sehingga peserta mandiri untuk kelas 3 tidak dinaikkan.

Seharusnya Hadirnya BPJS, Rakyat Berobat Gratis

Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat 3, tercantum bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Amanat tersebutlah yang melahirkan BPJS Kesehatan untuk hadir menjamin hak warga negara tersebut. Seharusnya, BPJS memungkinkan masyarakat untuk tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk berobat atau menjalani berbagai penanganan medis, tentunya dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pelayanan Medis Berkualitas Dilihat Dari Biaya Berobat Murah

Biaya berobat yang murah dengan pelayanan medis yang baik dan berkualitas menjadi tujuan utama bagi pelayanan publik di bidang medis. Contoh saja negara tetangga kita seperi Malaysia dengan kualitas pelayanan medis terbaik di dunia. Bahkan orang Indonesia sendiri berbondong-bondong untuk berobat kesana. Dokter-dokter yang terlatih di Amerika, Australia dan Inggris akan siap siaga melayani masyarakat di rumah sakit selama 24 jam, sehingga tidak perlu susah mencari dokter untuk janjian.

Belajar dari negara-negara lain, Indonesia masih butuh belajar untuk berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Masih banyak yang perlu diperbaiki salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Sebagai lembaga pemerintahan, BPJS Kesehatan harus segera membenahi manajemennya agar tidak terjadi defisit lagi di tahun 2020. Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan akan alasan dinaikkannya iuran BPJS ini, sepertinya kenaikan iuran menjadi pertolongan pertama bagi kelangsungan BPJS Kesehatan agar tidak memberatkan anggaran APBN. Semoga saja kenaikan ini hanya sementara, sambil BPJS membenahi diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…