Dilan-nya Jokowi

Debat Keempat Pilpres 2019 baru saja selesai digelar pada Sabtu (30/03/2019) malam. Debat yang bertemakan ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional ini bertempat di Hotel Sangri La, Jakarta Pusat. Masing-masing capres mengeluarkan jurus andalan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh moderator debat

Pada debat kali ini, Jokowi kembali melontarkan kata pamungkas untuk menjawab tantangan mengenai perkuatan layanan pemerintah berbasis elektronik. Jokowi menyebutkan bahwa di bidang pemerintahan, diperlukan pemerintahan Dilan, Digital Melayani. Istilah Dilan yang disampaikan Jokowi, merujuk pada trilogi film Dilan 1990 yang banyak digandrungi masyarakat terutama kawula muda. Gaya ini adalah tipikal Jokowi yang acap kali menggunakan jargon-jargon kekinian demi menggaet pemilih muda, yang pada pemilu kali ini memiliki jumlah suara sekitar 40 persen. Jokowi menggunakan strategi digitalisasi pemerintahan (e-government) yang diterapkan dalam pemerintahannya selama 4.5 tahun ini. Jokowi menyampaikan gagasan berbeda dari Prabowo yang cenderung memahami isu pertahanan dan keamanan secara konvensional.

Sistem berbasis elektronik akan mendorong transparansi dan semakin mempersempit ruang untuk melakukan korupsi. Di era digital seperti saat ini, kita dituntut untuk menyiapkan negara yang cepat. Dalam hal ini cepat memutuskan dan cepat merespons setiap perubahan. Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan pelayanan berbasis elektronik yang cepat dan tepat. Jokowi mengatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka salah satunya dibutuhkan reformasi sistem dan pola kerja. Terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, sampai cash flow management system. Hal ini Ia sampaikan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik akhir tahun 2015. Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat akan bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik

 E-government yang berbasis penggunaan informasi dan tehnologi komunikasi pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses layanan dari lembaga pemerintah kepada warga masyarakat melalui sistem layanan online. Manfaat langsung dari layanan online adalah pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Saat ini, kita sedang berada dalam era baru dimana pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. Rakyat menginginkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, pemerintah dan masyarakat dapat saling berinteraksi didalam perumusan kebijakan negara.

Menurut Jokowi, hanya dengan pemerintah terbuka kita akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik. Dengan begitu, pemerintah di semua tingkatan akan bisa membangun legitimasi, membangun memperkuat kepercayaan publik. Sistem pemerintahan elektronik (e-govenrment) memungkinkan rakyat untuk berinteraksi dengan badan-badan publik dengan cara elektronik pula. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematik melalui kanal-kanal media komunikasi virtual. Interaksi dengan rakyat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang cepat. Tanggapan dari badan publik juga bisa dilakukan dengan lebih cepat dan bisa dimonitor secara terbuka.

Penerapan e-government dikaitkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan publik terhadap masyarakat. Saat ini banyak negara yang telah menggunakan e-government seperti Korea Selatan, Amerika Serikat dan India. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memaparkan mengenai kebijakan pertahanan negara tahun 2015 dalam rapat pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan tahun 2015. Salah satu kebijakannya adalah pembangunaan berbasis teknologi untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Berikut Rakyat Rukun rangkum dari dictio.id mengenai manfaat dan kelebihan E-government dalam suatu negara:

Media publikasi

Website pemerintah dapat digunakan untuk menampilkan program-program, laporan, dan kegiatan dalam pemerintahan.

Media marketing

Website juga menyediakan cara untuk mempromosikan pelayanan pemerintah dengan menyediakan iklan, membuat brosur atau media promosi lainnya. Situs e-government bisa dipakai untuk meningkatkan profil / image dari pemerintahan atau untuk mempromosikan pelayanan
yang bersifat komersial (misalnya perpustakaan, pelayanan yang berkaitan dengan
dokumen, dll)

Media pertukaran informasi

Website memungkinkan pengguna dan pemerintah bertukar informasi yang dibutuhkan untuk mendukung segala macam transaksi seperti komplain saat pendaftaran, memohon izin, membayar pajak, mengelola tender maupun kontrak

Media kerja

Memungkinkan pemerintahan untuk bertukar informasi dengan para karyawan atau pejabat dalam organisasi dengan memfasilitasi aktivitas yang professional secara umum

Selanjutnya, kelebihan yang dirasakan dalam pemanfaatan e-government dalam pemerintahan adalah pegeluaran biaya lebih murah bila dibandingkan dengan pengoperasian secara manual yang membutuhkan banyak staff usaha serta penggunaan ATK. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat dapat lebih menghemat biaya dan waktu dibandingkan dengan mengakses
pemerintahan secara fisik/kontak. Sejalan dengan hal ini, tentunya pergerakan operasional dapat lebih cepat. Pemerintah dapat mengenalkan informasi pada masyarakat secara mudah dan cepat dibanding dengan cara lama seperti harus menyetak informasi dan mendistribusikan ke masyarakat. Kecepatan dalam update di web juga memungkinkan tersedianya berita dan informasi untuk umum secara cepat dan dapat diakses 24 jam dalam 7 hari tanpa batasan waktu. Tentunya ketersediaan berita secara aktual tersebut menyediakan menyediakan informasi terbaru bagi masyarakat.

Meskipun begitu, penerapan e-government di Indonesia ini haruslah dilakukan bertahap. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya melek teknologi menjadikan penerapan e-government tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Selain itu, faktor keamanan data dan informasi juga harus diperhatikan. Semakin luas nya masyarakat dalam mengakses situs milik pemerintah akan membuat sebuah peluang yang besar untuk terjadi nya kejahatan teknologi (cyber crime) untuk merusak sistem yang dimiliki pemerintah dalam e-goverment.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…