AKURAT.CO, Mahkamah Agung (MA) membenarkan telah menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak Pemerintah RI dalam hal ini Presiden Joko Widodo terkait perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar).

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah saat dihubungi AKURAT.CO, di Jakarta, terkait kebenaran perkara Kasasi yang telah memvonis Presiden Jokowi bersalah melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Oh iya yang kasus kebakaran hutan. Iya (benar mengajukan Kasasi). Putusan (Pengadilan Tinggi Palangkaraya) itu merupakan kewenangan majelis hakim,” kata Abdullah kepada AKURAT.CO, Rabu (22/8)

Menurutnya, pemerintah RI dalam hal ini Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri telah mengajukan kasasi karena merasa belum mendapat keadilan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dan PT dalam kasus Karhutla.

“Dalam perkara yang terjadi di PT Palangkaraya itu, kalaupun toh ada yang masih belum mendapatkan keadilan, maka diberikan hak oleh UU untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Nanti setelah diajukan kasasi, maka pemohon kasasi harus membuat memori kasasi. Nanti akan diberitahukan kepada pihak termohon untuk membuat kontra memori kasasi,” paparnya.

“Menurut informasi mengajukan kasasi dari pihak pemerintah, dalam hal ini mulai dari presiden dan menteri, dan bidang terkait. Kalau sudah pemerintah RI itu yang tertinggi adalah Presiden RI, kebetulan yang jabat presiden pak Jokowi,” ujarnya.

Pengajuan permohonan kasasi tersebut telah diatur dalam Undang-undang, dan hak bagi setiap warga negara, baik rakyat biasa maupun seorang pejabat sekelas Presiden RI.

“Jadi yang mengajukan Kasasi adalah orang yang belum mendapatkan rasa keadilan. Nah sekarang siapa yang di putus oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya. Dia yang punya hak untuk mengajukan kasasi, karena hak setiap warga negara, jadi tidak ada batasan, dia menjabat (Presiden RI) atau tidak menjabat, itu diberlakukan sama,” ucapnya.

Lebih lanjut Abdullah menilai, dalam putusan di tingkat PT Palangkaraya memerintahkan Pemerintah RI untuk membuat regulasi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Jadi vonis majelis hakim tersebut bukan berupa fisik seperti penjara dan sebagainya. Akan tetapi membuat peraturan yang jelas terkait Karhutla.

“Oleh karena yang menggugat masyarakat, dan yang digugat adalah pemerintah, maka pemerintah diperintahkan oleh majelis hakim untuk membuat regulasi. Jadi sebetulnya bukan fisik, tapi aturannya jelas tentang kebakaran hutan itu,” tukasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) divonis bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Vonis tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya.

Kasus itu berawal dari gugatan yang dilayangkan sekelompok masyarakat karena merasa dirugikan dengan adanya Karhutla.

Sementara pihak tergugat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN).

Dalam gugatan, yang menjadi tergugat I adalah Presiden Jokowi, karena sebagai pemimpin tertinggi yang mempunyai tanggung jawab terhadap rakyat untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan. Berdasarkan amanat yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Tergugat I adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.(Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945),” kata majelis hakim.

Dimana Tergugat I selaku pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menjalankan amanat UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya, guna mewujudkan cita pendirian bangsa ini, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” demikian bunyi putusan majelis hakim sebagaimana yang dilansir di website MA, Rabu (22/8).

 

Sumber : https://m.akurat.co/id-291683-read-divonis-bersalah-melawan-hukum-jokowi-ajukan-kasasi-ke-ma

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…