Jakarta (RakyatRukun.com) – Kedalautan data merupakan salah satu isu strategis yang menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia saat ini. Presiden RI telah menyatakan kedalautan data lebih berharga dari minyak, sehingga memerlukan regulasi untuk melindunginya. Demikian disampaikan oleh Direktur Proteksi IIKN, Deputi II (Agung Nugraha) yang tampil sebagai Closing Speakers pada acara 3rd International Conference of Law and Governance in Global Context (icLave 2019)

Konferensi internasional ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dibuka oleh Dekan FHUI dan Dirjen Dukcapil sebagai keynote speakers. Selain itu menghadirkan para pembicara dari University of Malaya, University of Melbourne, Charles Darwin University, Privy ID dan Mabes Polri yang dihadiri oleh 130 orang terdiri dari kalangan pemerintahan, praktisi, dosen, dan mahasiswa.

Ranah Siber Telah Merubah Tatanan Di Berbagai Aspek

Dalam Konferensi yang bertajuk “Legal Resillience in Network Society: Challenges and Opportunities 2019” di Hotel Alana Solo, Jawa Tengah pada tanggal 30-31 Oktober 2019 tersebut disampaikan oleh Agung Nugraha bahwa dampak globalisasi di ranah siber telah merubah tatanan berbagai aspek di ruang siber dan berkembang secara cepat.

Menurutnya, Indonesia belum memiliki satu pun regulasi tentang siber, sehingga perlu adanya regulasi tentang perlindungan data terutama di ranah siber menjadi satu hal yang prioritas. Strategi keamanan siber perlu dirumuskan bersama dengan Kementerian/Lembaga, sehingga kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi ancaman siber ke depan.

Kerugian Triliuan Siap Menanti Akibat Hilangnya Data

Melansir Detik.com, penelitian EMC dalam hal proteksi data terbaru mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 12 bulan terakhir perusahaan di Indonesia mencatat kerugian USD 16 miliar atau setara Rp 197 triliun akibat kehilangan data dan downtime.

Konsekuensi komersial lain akibat data hilang dan downtime adalah terlambatnya pengembangan produk dan layanan, menurunnya produktivitas karyawan dan hilangnya pemasukan. Dari aspek ekonomi, dampak ini paling terasa kepada terhadap perusahaan privat sedangkan dalam aspek politik dan keamanan akan paling dirasakan oleh pemerintahan.

Itulah sebabnya, perlindungan data tak bisa diabaikan. Sayangnya, adopsi teknologi untuk perlindungan data masih rendah. Kesadaran akan perlindungan data ada, namun kemauan untuk alokasi membangun sistem perlindungan data masih kurang.

Langkah awalnya sebagai negara demokrasi adalah pentingnya mengadakan regulasi tentang siber.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…