Efisienkah Program Satu Kartu Sandi?

Pasca debat ketiga pilpres di Hotel Sultan, Jakarta pada Minggu (17/03/2019) menyisakan berbagai tanggapan kepada program kerja yang disampaikan oleh kedua calon wakil presiden. Baik K. H. Ma’ruf Amin dari paslon 01 dan Sandiaga Uno dari paslon 02 masing-masing menyampaikan jurus ampuh mereka jika terpilih nanti. Yang menarik adalah ketika Jokowi ingin menambahkan kartu baru lagi dalam programnya, Sandiaga menawarkan e-KTP menjadi satu-satunya kartu yang memiliki berbagai akses. Sontak hal tersebut menjadi perbincangan hangat dikarnakan menyindir kartu-kartu Jokowi-Ma’Ruf yang dinilai tidak efektif dan efisien.

Sandiaga mengaku akan memanfaatkan sistem teknologi Single Identification Number dalam e-KTP yang mampu mengakses semua program yang selama ini dibuat oleh pemerintah. E-KTP dengan sudah memiliki chip teknologi didalamnya bisa digunakan untuk segala macam kebutuhan masyarakat. “Semua fasilitas layanan baik ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua Rumah Siap Kerja, bisa diberikan. PKH (Program Keluarga Harapan) kita akan tambah jadi PKH Plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini,” kata Sandiaga.

Lantas, apakah program satu kartu untuk semua ini bisa direalisasikan dalam 5 tahun kedepan jika Prabowo-Sandi terpilih untuk memimpin negara? Jika dilihat dari sisi teknologi informasi bukanlah perkara gampang untuk membuat sistem yang menginstegrasikan seluruh kebutuhan ratusan juta penduduk dalam satu kartu. Apakah hal itu mustahil? Bisa saja dapat direalisasikan, namun butuh usaha, biaya, perawatan dan waktu yang cukup lama untuk mendata kembali ratusan juta penduduk dari awal.

Diperlukan sebuah ruang data yang amat besar untuk menampung ratusan juta data penduduk yang dapat berubah-ubah. Tiap satu identitas penduduk memiliki lebih dari satu karakteristik yang mengikutinya. Misalnya saja ada status mengenai tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan yang dimiliki oleh satu jiwa penduduk, maka akan menjadi jumlah yang sangat besar jika dikalikan dengan ratusan juta jiwa. Hal ini memerlukan server dan data warehouse yang sangat mumpumi serta tenaga ahli yang cakap untuk melakukan maintenance. Bayangkan jika terjadi sedikit masalah dalam sistem, maka akan merusak semua data yang ada didalamnya. Biaya yang besarpun dibutuhkan untuk membuat data warehouse backup yang menampung data cadangan jika terjadi sesuatu di sistem utama.

Untuk merekap kembali dari awal data penduduk tersebut juga memerlukan biaya dan waktu yang besar. Dikhawatirkan jika sistem ini tidak tepat sasaran karena pada e-KTP sangat sulit untuk memastikan tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat tersebut informasi valid. Diperlukan adanya sistem sektoral terlebih dahulu untuk memastikan bahwa program pemerintah tepat tujuannya. Setelah sistem sektoral ini mantap barulah dapat ditingkatkan kepada sistem terpusat. Selain itu, terkait masalah keamanan data dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertangung jawab juga harus menjadi pertimbangan. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pengadaan e-KTP sudah bermasalah sedari awal. Dimulai dari dugaan korupsi dalam proyek pengadaan, server yang digunakan untuk data e-KTP dipegang oleh negara lain, dan konsorsium yang belum membayarkan biaya pembuatan blangko e-KTP. Menyerahkan data penduduk yang tersimpan dalam server yang berada di luar negeri adalah tindakan yang membahayakan. Apalagi jika e-KTP kemudian hari akan ditambahkan informasi menyangkut kesehatan dan kesejahteraan. Sangat berbahaya jika ada pihak luar yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan data personal penduduk Indonesia untuk menggoyahkan perekonomian dan merusak pemerintahan Indonesia.

Saat era teknologi seperti sekarang, setiap orang memiliki gadget yang memudahkan kebutuhan hidup mereka. Membuat aplikasi yang dapat diakses pada gadget pribadipun dapat dijadikan salah satu gagasan untuk mengurangi penggunaan kartu. Memang saat ini pemerintah mengeluarkan beberapa kartu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, hal ini dinilai langkah awal yang baik dan tidak terlalu terburu-buru. Pemerintah mematangkan dahulu program kerjanya pada masing-masing sektoral seperti pada Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Jika kartu ini telah berhasil tepat sasaran sepenuhnya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk mengintegrasikan kedua kartu ini dalam sebuah sistem yang diwujudkan dalam satu kartu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…