Peraturan Presiden (Perpres) terkait Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik untuk transportasi jalan sudah ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak, mulai dari produsen hingga penyedia infrastruktur kendaraan listrik. Perpres yang sudah direncanakan sejak lama dan tak kunjung terbit akhirnya telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan langsung oleh Jokowi setelah meresmikan gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Jokowi berharap aturan yang sudah dirancang bisa mendorong industri otomotif bergerak ke arah yang lebih ramah terhadap lingkungan. Mobil listrik menjadi salah satu dorongan yang diharapkan mampu mewujudkan visi ini. Namun, dia bilang hal ini butuh waktu karena perkara membangun sebuah industri yang baru bukanlah sesuatu yang dapat diraih dengan cepat.

“Membangun sebuah industri seperti ini tidak mungkin satu atau dua tahun, pasti juga akan melihat pasar. Melihat pembeli. Apakah membuatnya bisa, yang beli ada? Karena 40 persen harganya lebih mahal dari mobil biasa,” katanya.

“Kita tahu 60 persen mobil listrik itu kuncinya ada di baterainya. Dan bahan untuk buat baterai dan lain-lain ada di negara kita, sehingga strategi bisnis negara ini bisa kita rancang agar kita bisa mendahului membangun mobil listrik yang murah, kompetitif, karena bahan-bahan ada di sini,” kata Jokowi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini menyiapkan aturan berupa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) untuk kendaraan listrik. Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) kendaraan listrik yang sebentar lagi terbit. Pada aturan tersebut, Kemenhub akan mengatur sejumlah aspek, salah satu yang diatur ialah bunyi kendaraan. Nantinya, Kemenhub mewajibkan kendaraan listrik memiliki bunyi. Mengapa demikian?

Bunyi Bagian dari Aspek Keselamatan

Dilansir finance.detik.com, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, aturan soal kendaraan listrik di Kemenhub memuat aspek keselamatan. Terkait hal ini, Kemenhub mewajibkan ada suara pada kendaraan listrik.

“Kalau aspek keselematan sama, yang beda noise-nya, suaranya, motor listrik nggak punya suara, tapi dalam aturan kita harus ada suara mobil, itu sama menyangkut baterai tadi,” kata dia di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (11/8/2019).

Dia bilang, adanya suara agar orang lain tahu kehadiran kendaraan listrik ini.

“Kalau kita tiba-tiba, jalan kaki, di belakang kita ada mobil kaget nggak? Kalau mobil (biasa) kan ada (suara) nguuungg,” ujarnya.

Budi menambahkan, aturan ini menunggu peraturan ‘atasnya’ yakni Peraturan Presiden (Perpres) kendaraan listrik. Dia memperkirakan aturan Kemenhub bakal rampung September.

“Secara internal sudah saya harmonisasi internal kita dengan kementerian lembaga, tinggal Kemenkumham. Mudah-mudahan Insyaallah September selesai untuk uji tipe, kendaraan bermotor listrik, termasuk motor listrik, mobil listrik,” jelasnya.    

Bunyi Kendaraan Listrik Bukan Klakson

Sebelumnya, berdasarkan draft aturan kendaraaan listrik yang diberikan Budi, suara kendaraan listrik diatur dalam Pasal 36, mencakup sepeda motor (L), mobil penumpang dan bus (M), serta mobil barang (N dan O).

Suara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor listrik tidak boleh menyerupai jenis suara hewan, sirene, klakson dan musik. Alasannya agar pengguna jalan bisa membedakan suara dari sumber lain dan suara mobil.

“Yang tidak dibolehkan yang cenderung bahwa di jalan itu jadi kayak nggak seperti mobil. Jadi nggak menunjukkan ciri sebagai mobil gitu,” ujarnya kepada detikFinance, Jumat (9/8/2019).

Pihaknya pun akan menggelar pertemuan dengan agen pemegang merek (APM) kendaraan bermotor. Mereka harus membahas lebih lanjut bagaimana mekanisme menciptakan suara pada kendaraan listrik.

Bebas Ganjil Genap

Segala cara dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Salah satunya yakni dengan memberi berbagai kemudahan untuk pengendara atau pemilik kendaraan listrik. Salah satu kemudahan tersebut diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana Gubernur Anies Baswedan, bakal membebaskan setiap mobil listrik, untuk melintas di jalur yang terkena sistem ganjil-genap di Jakarta. Hal tersebut kata dia menjadi salah satu dukungan insentif yang diberikan Pemda DKI Jakarta dalam mendorong program pemerintah mengenai mobil listrik.

“Ganjil genap bebas untuk mobil listrik,” katanya saat mendampingi Jokowi usai meresmikan Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Presiden Jokowi sebelumnya meminta Pemda untuk memberikan insentif bagi kendaraan mobil listrik di daerahnya. Salah satunya bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki anggaran daerah yang besar.

“Kita mendorong, terutama Gubernur DKI yang APBD gede bisa memberi insentif. Saya kira bisa dimulai,” kata Jokowi dalam kesempatan yang sama.

“Mungkin saja nanti parkirnya digratisin. Bisa saja untuk kota-kota yang APBD besar. Atau bisa saja subsidi. Ada negara-negara yang memberi subsidi sekian dolar untuk beli mobil listrik. Dan dimulai seperti di Jakarta, busnya, mendorong taksi-taksinya,” tambah Jokowi.

Insetif Mobil Listrik

Selain Kemenhub yang sedang menyiapkan beberapa aturan, Kementerian Perindustrian akhirnya juga memberikan bocoran, apa yang menjadi fokus pada aturan mobil listrik di Indonesia. Seperti rilis yang diterima detik.com. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan mengenai mobil listrik berkaitan erat dengan pengembangan ekosistem yang terkait dua hal.

Pertama, Perpres mobil listrik mengenai tentang percepatan, terdapat pembagian tugas-tugas bagi kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, research and development dan regulator. Kemudian kedua, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 yang terkait dengan sistem fiskal perpajakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan mengacu pada tingkat emisi kendaraan.

“Nantinya akan ada insentif, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Jadi, berbasis kepada emisi yang dikeluarkan. Mobil listrik akan jalan apabila insentifnya pun jalan. Karena saat ini, mobil listrik harganya 40% lebih mahal daripada mobil biasa,” ujarnya.

Dalam revisi PP Nomor 41, dimasukkan juga roadmap (peta jalan) mengenai teknologi berbagai kendaraan berbasis listrik, termasuk untuk mengantisipasi teknologi kendaraan berbasis hidrogen atau fuel cell vehicle. “Jadi keseluruhan perkembangan teknologi sudah diadopsi,” ujarnya.

Jika Indonesia dapat menerapkan kendaraan bermotor listrik ini tentunya dapat meningkatkan kualitas udara di Indonesia. Salah satu manfaat yang dihasilkan oleh Mobil listrik adalah ramah lingkungan, selain itu tidak menghasilkan emisi. Beberapa penelitian telah dilakukan dengan menghasilkan hasil yang memuaskan. Yang dimana penggunaan Mobil listrik dapat mempengaruhi lingkungan dibandingkan dengan penggunaan Mobil konvensional, terutama yang berhubungan dengan tingkat polusi udara. Manfaat yang didapat sangatlah mengesankan yakni membuat kualitas udara yang dimiliki menjadi lebih baik. Dengan begitu udara yang ada disekitar kita menjadi lebih baik dan menyehatkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…