Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jokowi-Ma’ruf, 20 Oktober 2019, berbagai tindakan perventif dilakukan oleh pihak berwenang. Tindakan represif aparat hingga ancaman sanksi dari pihak kampus dilakukan untuk meredam gerakan demonstrasi yang diprediksi akan terjadi. Hasilnya, gelombang protes mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di berbagai daerah tampak mengendur jelang pelantikan Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden. 

Sejak dimulai pada 23 September lalu hingga sepekan kemudian, jumlah massanya menurun. Sekalipun desakan mereka tak berubah: tujuh tuntutan salah satunya yang kencang adalah menggugat sejumlah legislasi bermasalah termasuk revisi Undang-Undang KPK. Salah satu peserta aksi menyampaikan keengganan melanjutkan aksi karena dipengaruhi tindakan represif aparat. Belum lagi, rasa was-was yang diciptakan pihak kampus lewat larangan demonstrasi dan ancaman sanksi.

Alternatif Selain Aksi Dengan Jalan Lebih Baik

Dilansir dari CNNIndonesia.com, pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas memandang yang terjadi saat ini bukan sekadar penurunan eskalasi massa aksi. Menurut dia, kondisi ini menggambarkan penyesuaian gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kondisi politik nasional.

Ia mencatat, gerakan mahasiswa pada September ini merupakan yang terbesar setelah 1998. Menurut Sirojudin, gerakan ini muncul sebagai reaksi alamiah masyarakat untuk melawan dan melindungi diri dari kelompok elite. Namun, jika dirasa dominasi elite atau politik masih terlalu besar dan tidak memberi ruang partisipasi publik, counter movement dalam bentuk gerakan mahasiswa itu masih berpotensi muncul kembali. Mungkin tidak dalam periode menjelang pelantikan. Tapi tidak menutup kemungkinan setelahnya.

Massa aksi yang semula turun ke jalan, sejak awal Oktober mulai mengadakan diskusi diselingi pertunjukan musik bertajuk “Mendesak tapi Santuy” #ReformasiDikorupsi. Acara ini lebih cair, diselingi penampilan musisi yang berani menyuarakan perlawanan yang sama. Kegiatan serupa pekan ini kembali dihadirkan: “Mendesak tapi Santuy Jilid II”.

Sebagai Upaya Pengendalian Keamanan

Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober, polisi menerapkan kebijakan larangan demonstrasi. Polisi mengklaim memiliki diskresi meski Presiden Joko Widodo tidak melarang unjuk rasa. Sirojuddin memandang pelarangan ini sekadar upaya pengendalian keamanan. Tapi jika kebijakan ini diterapkan berkepanjangan maka berpotensi membungkam aspirasi.

Menurutnya, penyampaian aspirasi bisa dilakukan setelah 20 Oktober. Momen setelah pelantikan dianggap tetap relevan karena presidennya masih sama. Sirojuddin beranggapan justru setelah tanggal 20 dan setelah kabinet diumumkan, Presiden akan punya waktu lebih baik memikirkan dan menyiapkan langkah-langkah untuk merevisi UU KPK baru dan membahas lebih mendalam sejumlah RUU kontroversial, seperti KUHP, perburuhan dan pertanahan.

Jangan Sampai Indonesia Dicap Buruk

Sebelumnya diberitakan oleh news.detik.com, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Polri tak ingin mengambil resiko dicap sebagai bangsa yang buruk jika dalam hari pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terjadi kekacauan akibat unjuk rasa. Hal itu disampaikan Tito saat menanggapi perihal tak terbitnya surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa jelang dan saat hari pelantikan.

Untuk diketahui, pihak yang hendak melakukan mobilisasi massa dan berunjuk rasa wajib memberikan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Jika tidak, maka aparat berwenang membubarkan kerumunan massa. Saat hari pelantikan presiden dan wakil presiden akan ada tamu-tamu negara yang hadir. Ada kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khususnya. Hal ini menyangkut harkat dan martabat bangsa.

Tito menuturkan Indonesia harus dihargai sebagai bangsa yang besar, tertib dan damai. Dan untuk menunjukkan hal tersebut kepada dunia, salah satunya dengan cara menjaga situasi agar tetap kondusif dan melakukan langkah pencegahan. Tito menerangkan kerumunan massa berisiko ditunggangi pihak-pihak tertentu yang tak ingin unjuk rasa berakhir damai. Oleh sebab itu, Tito mengimbau untuk kelompok-kelompok masyarakat tak melakukan mobilisasi massa. Tito pun mengakui tak ingin kecolongan lagi. Lebih baik, tutur dia, aparat mengambil langkah preventif dengan diskresi kepolisian yakni tak menerbitkan STTP unjuk rasa.

Aspek Yang Harus Ditaati Ketika Demonstrasi

Sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menyinggung lima aspek yang harus ditaati dalam kegiatan unjuk rasa. Sayangnya, kelima aspek tersebut dilanggar dalam aksi massa yang terjadi beberapa waktu ini.

“Ingat di Pasal 6-nya ada limitatif, warga negara wajib mematuhi Pasal 6 tersebut, bunyinya ada lima aspek yaitu menghormati hak dan kebebasan orang lain, macet saja itu tidak menghormati apalagi mobil-mobil sipil dipukuli dan sebagainya,” papar Iqbal di Hotel Cosmo Amarossa, Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (16/10) yang dilansir dari news.detik.com.

Aspek kedua adalah menghormati aturan-aturan moral yang berlaku secara umum. Kemudian menaati hukum dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya menjaga keamanan dan ketertiban. Aspek terakhir, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Iqbal juga mengatakan jika demo 30 September lalu yang berujung anarkis dinilai tidak mencerminkan aspirasi atau menyampaikan pendapat di muka umum dengan baik. Berbagai perusakan, pembakaran dan sebagainya diyakini bukan dilakukan mahasiswa, tapi perusuh yang mendompleng.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…