Gerak Cepat Melawan Kampanye Hitam

Suhu politik kian panas pada akhir-akhir ini. Karena pemungutan suara di Pemilu 2019 semakin dekat. Kurang lebih satu bulan lagi akan diadakan pemungutan suara. Dengan memanasnya suhu politik membuat beberapa orang melakukan segala cara untuk membuat pasangannya menang, bahkan dengan menggunakan fitnah/hoax sebagai kampanye hitam untuk merusak reputasi calon yang menjadi lawan calon dukungannya. Dengan mengeluarkan propaganda-propaganda yang belum tentu bahkan sudah pasti itu tidak terbukti.

Salah satu contoh yang terjadi baru-baru ini adalah di Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam sebuah video berdurasi 51 detik uang berlokasi di salah satu masjid terdapat seseorang berpakaian gamis menyebarkan isu tidak benar dan bertujuan merusak reputasi calon presinden nomor 01 Jokowi – Ma’ruf sekaligus calon petahana, sehingga patut dituding pria tersebut melakukan kampanye hitam. Pria tersebut diketahui bernama Ustaz Supriyanto. Dalam video tersebut supriyanto mengatakan pemerintah sedang menggodok undang-undang tentang pelegalan perzinahan.

Maka tidak lama setelah video tersebut viral dan dilaporkan oleh salah seorang warga desa Kalibaru Wetan ke Bawaslu dan Gakumdu pada jam 11 siang 11 Maret 2019. Dan atas laporan tersebut Panwascam Kalibaru beserta pihak Polsek Kalibaru bergerak cepat untuk meminta klarifikasi terhadap ustaz Supriyanto. Dalam pemeriksaan yang dihadiri oleh Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres Banyuwangi tersebut ustaz Supriyanto diperiksa masih menjadi saksi.

Dikutip dari Detik.com, Kapolsek Kalibaru AKP Jabar mengatakan “Saat ini kami melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan di Panwascam. Bukan kita tangkap atau kita amankan. Melainkan kita klarifikasi.”

Hal ini tidak patut dilakukan karena kampanye hitam tidak didasarkan dengan fakta, dan cenderung berupa fitnah yang cenderung mengarah ke tindak pidana. Hal ini sebagaimana terutama pada Undang-undang kepemiluan yang tertuang pada Pasal 280 ayat (1) huruf c dan Pasal 521.

Pasal 280 ayat (1) huruf c berbunyi, “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.” Pasal 521, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, atau j, dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.”

Dan juga apabila yang bersangkutan bukan peserta, pelaksana ataupun tim kampanye namun orang per orang yang melakukan kampanya hitam dan tersebar di media sosial dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE). Pasal yang dapat menjerat orang per orang yang melakukan kampanye hitam pada UU ITE adalah Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU ITE memberikan ancaman hukuman untuk pelaku kampanye hitam di media sosial 6 tahun penjara.

Dari contoh kasus dan dasar hukum diatas mengenai kampanye hitam yang mulai dilakukan beberapa orang untuk merusak reputasi salah satu calon merupakan hal yang sangat tidak sangat merugikan dan mencoreng nama baik salah satu calon yang maju dalam suatu pemilihan. Untuk ini juga patut diapreasi pihak Bawaslu dan Polri bergerak cepat untuk menangani kasus tersebut. Sehingga tidak menyebar dan menjaga kondisi keamanan selama Pemilu dengan baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…