Golput itu Ancaman

Bagi para milenial pengguna twitter, facebook, dan Instagram, siapa yang tak kenal dengan Nurhadi-Aldo. Nurhadi-Aldo adalah paslon fiktif yang tercipta karena merasa gerah dengan berbagai isu politik saat ini. Secara fiktif pula mereka menyebut diri diusung oleh koalisi Indonesia Tronjal-Tronjol Maha Asyik melalui Partai Untuk Kebutuhan Iman. Kemunculan Nurhadi-Aldo bisa jadi menandai bahwa masyarakat milenial merasa gerah dengan pemerintahan saat ini. Sayangnya, indikasi kegerahan masyarakat ini dikaitkan dengan golput. Bisa jadi Nurhadi-Aldo sebenarnya adalah ekspresi golput dari masyarakat milenial. Mari kita lihat dari sisi lain. Siapa yang pertama kali mengeluarkan pernyataan golput ini?

Sebenarnya bukan salah para mahasiswa dan pemuda di tahun 1971 untuk melakukan protes pemilu pada saat itu. Siapa yang mengira jumlah partai politik dari 1955 yang berjumlah 172 partai politik, turun drastis menjadi 10 partai politik di tahun 1971. Mereka memprotes kebijakan tersebut. Pemilu pertama di era orde baru melahirkan satu istilah golongan putih, atau yang disingkat menjadi golput. Gerakan yang dipimpin Arief Budiman dan Imam Waluyo ini mennghimbau masyarakat pada saat itu untuk mencoblos bagian putih di kertas. Kisah diatas adalah asal mula golput di Indonesia. Celakanya, golput adalah alternatif suara yang digemari masyarakat.

Tidak ada yang menyangka jika trend dalam pemilu secara 15 kali di Indonesia menunjukkan angka golput yang grafiknya menanjak seperti grafik yang disadur dari tirto.id dibawah.

Golput itu Ancaman
Golput itu Ancaman

Secara tidak langsung, Golput adalah ancaman untuk bangsa. Memilih untuk tidak memilih adalah salah satu bentuk apatisme terhadap sebuah sistem. Padahal kita adalah bagian dari sebuah sistem besar, yaitu negara Indonesia. Sebagai bagian dari sistem, maka apa yang kita lakukan akan sangat berpengaruh bagi perkembangan negara ini. Jika kita tetap golput, maka kita sendirilah ancaman bagi masa depan negara.

Golput Mencerminkan Apatisme

Indonesia menggunakan paham demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Jika kita menggunakan paham ini, lalu dimana letak demokrasi ketika kita tidak menyuarakan suara kita? Mengapa kita tidak mau menggunakan hak pilih kita?

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago, yang disadur dari detik.com,  ada beberapa alasan masyarakat golput. Pertama, karena berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) karena urusan pribadi. Lalu, masalah administrasi seperti misalnya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Alasan terakhir, yakni yang tidak memilih karena persoalan ideologis. Masyarakat menganggap tidak ada kandidat atau calon legislator yang dianggap laik dipilih.

Apatisme tak hanya menjadi momok bagi pemilu, tetapi juga masyarakat. Budaya buruk ini membuat kita merasa biasa saja kepada setiap keadaan pemerintah. Seharusnya kita selalu peduli, karena suara kita akan berpengaruh kepada hasil pemilu dan juga kita telah menggunakan suara kita sebagaimana mestinya. Setidaknya inilah kontribusi kecil kita dalam pemilu 2019 ini. Tak hanya kita sendiri kita harus mampu mengajak orang sekitar kita untuk tidak golput.

Golput Bukan Solusi

Seperti yang dikutip dari kompas.com, Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengimbau masyarakat tidak golput saat hari pemungutan suara pemilu. Afif mendorong pemilih menggunakan hak suara mereka dengan baik, supaya pemilu tak jatuh ke orang-orang yang tidak baik. Begitu juga dengan pendapat Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yang berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilih pada pemilu 2019. Meski masyarakat menilai tak ada calon yang ideal, Mahfud mendorong mereka untuk tetap menyalurkan haknya dan memilih pemimpin yang paling baik.

Kita memang diperbolehkan untuk memilih atau tidak memilih. Namun sejujurnya, tidak memilih bukanlah solusi yang tepat. Sama saja kita tidak berkontribusi dalam pemilu. KPU sudah mengeluarkan dua calon yang berarti memang suara dari perwakilan kita dari masyarakat. Tidak memilih bukanlah solusi untuk berkembangnya negara ini. Disisi lain, pemerintah pun juga menuntut kita untuk menggunakan suara kita. Jadi marilah kita menggunakan hak pilih kita sebagai bentuk kontribusi kita untuk negara kita. Jangan sampai ketika saat ini kita tidak memilih, lalu kita memprotes kebijakan pemerintah di masa yang akan datang. Terasa aneh apabila di masa depan kita memprotes kebijakan pemerintah, padahal kita tidak menggunakan hak pilih kita. Dan selanjutnya timbullah pertanyaan, apabila kita berhak untuk bersuara, mengapa kita memilih untuk tidak menggunakannya?

Golput bukanlah solusi, suara kitalah solusinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…