Gugatan Prabowo-Sandi terhadap hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) diakui Tim Hukum KPU tidak ada hal yang khusus sehingga diperkirakan gugatan Prabowo-Sandi untuk menang sangat sulit. Melansir Tribuntimur.com (27/5), Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai BPN perlu bukti yang cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim atas dalil mereka. Sementara, saat mendaftarkan gugatan sengketa ke MK Jumat (24/2/2019), BPN hanya membawa 51 alat bukti. Feri menilai menghadirkan 51 alat bukti yang itu sangat kecil sekali. Jika BPN menggunakan dalil yang berkaitan dengan perolehan suara, maka, untuk dapat mengubah pemenang pemilu, Prabowo-Sandi harus mampu membuktikan bahwa perolehan suara mereka lebih banyak dari suara Jokowi-Ma’ruf.

Berdasarkan hasil perhitungan suara KPU versi 27 Mei 2019, Jokowi-Ma’ruf mendapat hasil suara 80.905.785 dan Prabowo-Sandi mendapat jumlah suara sebesar 65.320.807. Selisih jumlah suara yang cukup besar.

KPU dan Jokowi Siapkan 56 Orang Tim Hukum

Dalam menangani kasus gugatan Prabowo-Sandi atas hasil Pilpres 2019 tersebut, KPU menyiapkan tim hukum sebanyak 20 orang pengacara. Ke-20 pengacara tersebut merupakan kerjasama dari KPU dengan beberapa badan konsultan. Disamping itu TKN Jokowi-Ma’ruf juga telah menyiapkan Tim Hukum sebanyak 36 orang yang siap untuk menghadapi gugatan dari kubu Prabowo-Sandi. Tim kuasa hukum itu terdiri dari 36 orang yang terbagi di beberapa jabatan tim.

Dilansir oleh Kompas.com, sebanyak 8 orang pengacara yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi menuju ke MK pada Jumat, malam. Ketua tim itu adalah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto atau kerap disapa BW. Jumlah Kuasa Hukum BPN ini dinilai tidak seimbang dengan Tim Hukum yang disiapkan oleh KPU dan Tim Jokowi. Tim Hukum KPU sendiri mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi gugatan dari pihak Prabowo, karena sudah biasa menghadapi kasus gugatan seperti ini.

Lima Jenis Pelanggaran dan Kecurangan

Dilansir Jppn.com (26/5), berdasarkan berkas permohonan gugatan yang didaftarkan kubu 02 ke MK, Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Sahroni, mengklaim bentuk pelanggaran pemilu yang dinilainya terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Menurutnya, ada lima jenis pelanggaran dan kecurangan yang paling disoroti oleh pihak penantang petahana tersebut. Di antaranya, penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara, polisi dan intelijen, penyalahgunaan birkorasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers. Terakhir adalah diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum sampai dengan kekacauan Daftar Pemilu Tetap (DPT) dan sistem situng Komisi Pemilihan Umum (KPU).

BPN Prabowo-Sandi juga memastikan apa yang telah dilaporkan oleh pihak BPN ke MK merupakan bukti yang telah terverifikasi dan dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim. Seluruh bukti link berita yang dilampirkan ke MK hanya sebagai bukti rujukan yang membenarkan bahwa adanya kecurangan pemilu 2019, sedangkan bukti kecurangan selain link berita pun mereka pegang dan laporkan.

Sesuai tahapan dan jadwal PHPU tahun 2019 dalam Peraturan MK Nomor 5 tahun 2018, MK menerima pendaftaran sengketa Pilpres pada 23-25 Mei 2019. Jangka waktu penyelesaian PHPU oleh MK sesuai peraturan maksimal 30 hari kerja sejak permohonan PHPU diregistrasi lengkap. Jika semua persyaratan saat pendaftaran PHPU dinyatakan lengkap, maka MK akan menggelar sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan untuk PHPU pilpres pada 14 Juni 2019. Sedangkan MK akan menggelar sidang putusan PHPU pilpres pada 28 Juni 2019.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…