Halal – Haram Golput, Berikut Penjelasan MUI

Pemilahan Umum (Pemilu) Serentak 2019 akan digelar pada 17 April 2019 mendatang. Salah satu yang menjadi perhatian banyak pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah untuk mendorong masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS pada 17 April 2019 mendatang untuk menggunakan hak pilihnya.

Bersikap tidak memilih atau golput sangat tidak dianjurkan oleh MUI. Wasekjen Amir Syah Tambunan mengatakan kewajiban memilih pemimpin dalam konteks kenegaraan adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Anjuran tentang kewajiban memberikan suara dalam memilih pemimpin telah tertuang dalam keputusan ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia ke tiga tahun 2009 di padang panjang sumatera barat. Ada 5 point dalam keputusan tersebut yang berisi tentang seruan untuk memilih pemimpin. 5 point tersebut antara lain:

  1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
  2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
  3.  Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan  syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
  4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunya kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
  5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Memilih pemimpin itu wajib, secara equal hal tersebut sama saja dengan menghindari golput.

Muhyidin juga menghimbau untuk masyarakat agar tidak menjadikan Pemilu Serentak 2019 ini sebagai ajang untuk bermusuhan dan salin mencaci hanya dikarenakan perbedaan pilihan. Muhsin menambahkan mengenai perbedaan dalam pilihan merupakan hal yang wajar dalam berdemokrasi.

Ditempat lain Sekretaris Umum (SEKUM) MUI DIY KRT H Ahmad Muhsin Kamludiningrat dikutip dari Detik.com menambahkan “Pilihlah wakil-wakil (di pemilu) yang memenuhi syarat, itu wajib hukumnya. Memilih hukumnya wajib, golput hukumnya haram”. Muhsin mengatakan ijtima ulama mengenai golput tersebut juga sudah diterapkan pada Pemilu 2014 lalu dan saat ini fatwa tersebut masih berlaku.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa empat syarat calon pemimpin yang akan dipilih. Jika terdapat salah satu dari empat syart tersebut terpenuhi, makan hal tersebut menjadi dasar kewajiban bagi seorang muslim untuk memberikan pilihan untuknya. Menurut Muhsin masyarakat sudah dewasa dan dapat melihat mana calon yang menurut masing-masing pemilih bermanfaat. Sehingga masyarakat tinggal memilih mana yang terbaik menurut pribadi masing – masing dan tidak ada alasan untuk mengambil jalur golput.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…