Mengutip dari siaran langsung Kompas TV, sidang ketiga penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK) berlangsung hampir 20 jam. Sesuai jadwal, sidang dimulai pada Rabu (19/6/2019) pukul 09.00 dan baru berakhir pada Kamis (20/6/2019) pukul 04.55 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak pemohon. Agenda dari sidang sengketa ini adalah untuk mendengarkan keterangan dari ke-13 saksi yang dinyatakan sah oleh hakim MK. Sebelumnya Tim Hukum Prabowo-Sandi menghadirkan 15 orang saksi dan 2 saksi ahli untuk memaparkan kecurangan yang menurut mereka temukan selama pelaksanaan Pemilu 2019.

Ketiga belas saksi tersebut masing-masing bernama Agus Maksum, Idham Amiruddin, Hermansyah, Listiani, Nurlatifah, Said Didu, Rahmatsyah, Fakhrida Arianty, Tri Sutanti , Dimas Yehamura , Beti Kristiani, Tri Hartanto , Hairul Anas Suaidi. Berikut merupakan rangkuman keterangan yang diberikan ketiga belas saksi tersebut:

  1. Saksi pertama yang dihadirkan oleh tim Prabowo-Sandi bernama Agus Maksum. Nama Agus Maksum tercatat sebagai Sekretaris Relawan #2019GantiPresiden. Agus juga rupanya merupakan bagian Tim IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon 02. Saksi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut memaparkan dugaan temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak wajar. Jumlahnya disebut mencapai 17,5 juta. Ia juga bicara soal temuan KTP palsu hingga Kartu Keluarga (KK) palsu, kaitannya dengan narasi DPT invalid.
  2. Saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandiaga ke-2 adalah Idham Amiruddin, seorang konsultan IT asal Sulsel. Ia berbicara soal Nomor Induk Kependudukan (NIK) rekayasa. Dalam kesaksiannya, Idham memaparkan NIK siluman, NIK rekayasa, dan pemilih ganda dengan memberi contoh temuan di Kabupaten Bogor dan Sulawesi Selatan.
  3. Kali ini tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno menghadirkan penasihat IT Waketum Gerindra Fadli Zon sebagai saksi ke-3. Ahli IT Hermansyah berbicara soal kelemahan sistem informasi penghitungan suara (situng) KPU. Hermansyah menyoroti kesalahan input data terkait perolehan suara.
  4. Saksi ke-4 adalah Listiani, menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Listiani berujar dirinya merupakan pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran oleh Ganjar ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
  5. Saksi ke-5 bernama Nur Latifah. Dia mengaku mengetahui ihwal adanya dugaan surat suara tercoblos. Dia membeberkan kejadian langsung dugaan pencoblosan oleh anggota KPPS bernama Komri. Kejadian berlangsung di TPS 08 Dusun Winosari, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah. Saksi Nur menyebut ada sekitar 15 surat suara dicoblos langsung oleh Komri.
  6. Saksi ke-6 yang dihadirkan oleh BPN Prabowo-Sandi bernama Said Didu yang merupakan mantan Sekretaris Kementerian BUMN. Said menjelaskan ihwal status cawapres 01 Ma’ruf Amin. Menurutnya, anak perusahaan merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Hal itu dirumuskan pada sebuah rapat dengan ahli hukum, yang menyebut bahwa Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas BUMN serta anak perusahaan dikategorikan sebagai pejabat BUMN.
  7. Saksi ke-7 yaitu Rahmatsyah yang merupakan Ketua Sekretariat Bersama calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam persidangan, Rahmatsyah menyebutkan ada oknum polisi yang tidak netral dalam pemilu 2019. Rahmatsyah menyebut polisi itu bernama Ismunajir, anggota Polres Kabupaten Batubara.
  8. Saksi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang ke-8 Fakhrida Arianty mengaku mendapat arahan untuk mengampanyekan klaim bahwa dana desa merupakan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo. Fakhrida bekerja sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Menurut Fakhrida, arahan itu berasal dari konsultan pendamping di tingkat provinsi lewat grup aplikasi Whatsapp. Grup itu beranggotakan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa P3MD di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
  9. Saksi ke-9 adalah Tri Sutanti yang mengaku merupakan relawan tim 02 mengaku bahwa terdapat DPT fiktif di 9 TPS yang ada di lingkungan rumahnya.
  10. Saksi ke-10 yaitu Dimas Yehamura yang merupakan Koordinator Saksi di tingkat desa dan kecamatan Sidoarjo berbicara soal kejanggalan terkait daftar hadir pemilih (C7) dan bahwasanya terkait jumlah kotak suara harus sesuai dengan dokumen C7 daftar hadir peserta dan daftar hadir pemilih khusus.
  11. Saksi ke-11 adalah Beti Kristiani. Saksi Prabowo-Sandi ini mengaku menemukan lembaran di halaman Kecamatan Juwangi, Boyolali. Lembaran itu disebut memuat tanda tangan, hologram KPU, dan dokumen plano.
  12. Saksi ke-12 yaitu Tri Hartanto yang memaparkan adanya deklarasi dukungan Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, kepada capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Saksi mengetahui deklarasi bupati Karanganyar dari video yang disebar lewat grup WhatsApp. Dalam video, ada ratusan hingga ribuan orang yang mengikuti pernyataan deklarasi bupati mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.
  13. Sebagai saksi ke-13, kuasa hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menghadirkan Hairul Anas Suaidi sebagai saksi pamungkas dalam sidang sengketa Pilpres di MK pada Kamis dini hari, 20 Juni 2019. Ahli teknologi informasi (IT) dari ITB ini memberikan keterangan ihwal sebuah acara yang pernah dia ikuti pada Februari 2019. Dia menyinggung salah satu materi yang menyebut bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Materi itu dibagikan kepada peserta dan bisa diunduh dari sebuah penyimpanan dimana penyampai materi tersebut adalah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Agenda sidang kelima sengketa Pemilu 2019 di MK hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak TKN Jokowi-Ma’ruf untuk menanggapi keterangan saksi yang telah disampaikan oleh saksi Tim Prabowo-Sandi tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan penilaian dan mengetahui informasi terbaru mengenai perkembangan sidang sengketa Pemilu 2019. Diketahui, sidang hasil keputusannya direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2019 mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…