Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi polemik soal banyaknya WNI yang tak bisa menggunakan hak suaranya di Pemilu 2019 yang diselenggarakan di Sydney, Australia pada Sabtu (13/4) lalu. JK menanggapi banyaknya WNI yang terpaksa menjadi golput merupakan efek dari sistem Pemilu yang rumit. Hal tersebut terjadi karena imbas dari rumitnya pemilu saat ini yang menggabungkan pilpres dan pileg dalam satu waktu. Alasan lainnya disebutkan oleh JK dikeranakan antusiasme daripada masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilu di luar itu naik dibanding dengan 5 tahun lalu.

Menjelang pencoblosan pada 17 April mendatang, lembaga kajian Australia, Lowy Institute, menyebut bahwa pemilihan umum 2019 di Indonesia termasuk paling rumit dan paling menakjubkan di dunia karena skalanya yang besar dan dilaksanakan dalam satu hari saja. Jumlah pemilih sebanyak 193 juta orang pada pemilu kali ini merupakan yang terbesar di dunia dalam hal memilih presiden secara langsung. Jumlah ini bertambah sebanyak 2,4 juta orang dari Pemilu 2014 lalu. Pada hari yang sama, pemilu di Indonesia menjalankan lima pemilihan bersamaan yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Maka pada saat pemilu nanti, para pemilih akan mendapat lima surat suara berbeda dengan warna yang berbeda pula. Pada pemilu legislatif, sebanyak 575 orang anggota legislatif akan dipilih dari 16 partai peserta pemilu.

Pemungutan dan Penghitungan Suara  Masih Manual

Menurut Lowy Institute yang dikutip oleh Okezone.com (15/4), satu hal yang juga dipandang unik oleh Lowy Institute adalah penggunaan paku secara manual untuk mencoblos atau membuat lubang pada kertas suara. Di berbagai negara, pemilu dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik atau e-voting, atau setidaknya dengan alat tulis seperti pulpen. (Baca Juga : India Sukses Dengan E-Voting, bagaimana dengan Indonesia?)

Penghitungan juga dilakukan secara manual. Menurut pengajar jurusan ilmu politik dari Universitas Indonesia Sri Budhi Eko Wardhani, pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan secara manual ini  membuat pemilu di Indonesia termasuk unik dan paling kompleks di dunia. Penghitungan manual secara berjenjang itu juga membuat hasil penghitungan atau rekapitulasi berlangsung lama, baru diketahui 30 hari sesudahnya.

Pemungutan suara akan dimulai pukul 07.00 pagi dan sudah harus selesai pada pukul 13.00 siang. Sesudah itu akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari TPS, mengikuti jalur administrasi pemerintahan, hingga mencapai ke KPU RI. Rekapitulasi ini akan memakan waktu waktu dari 18 April hingga 22 Mei 2019. Tadinya penghitungan suara atau rekapitulasi ini harus selesai dalam satu hari, tapi sesuai dengan putusan Mahakamah Konstitusi, penghitungan waktu untuk ini bisa ditambah menjadi satu hari plus 12 jam. Pemilu kali ini akan menjadi tantangan bagi para penyelenggara di tingkat bawah karena baru untuk pertamakalinya mereka harus menangani lima kertas suara sekaligus.

Keempat Kalinya Sejak Pemilu 2004

Pemilu 2019 merupakan Pemilu keempat rakyat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Tahun 2004 merupakan Pemilu yang pertama kali Presiden dan Wakil Presidennya dipilih langsung oleh rakyat Indonesia sejak orde baru. Sebelumnya selama 35 tahun Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Pemilu 2004 menganut sistem Pemilu proporsional terbuka di mana beberapa kursi diperebutkan dalam suatu daerah pemilihan. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Cara ini belum pernah diterapkan pada pemilu-pemilu sebelumnya, walaupun secara teknis tidak jauh berbeda. Dalam sistem ini hak suara pemilih terwakili secara proporsional karena di dalam surat suara tercantum nama Parpol dan nama calon.

Di tengah sempitnya waktu, Komisi Pemilihan Umum (KPU mampu menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden /Wakil Presiden. Setelah Pemilu Legislatif pada tanggal 5 April 2004, KPU menyelenggarakan Pemilu Presiden /Wakil Presiden dalam dua putaran. Pemilu Presiden /Wakil Presiden putaran pertama berlangsung 5 Juli 2004. Sedangkan Pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran kedua berlangsung 20 September 2004. KPU mampu menyelenggarakan 3 (tiga) kali Pemilu yang diikuti 150 juta pemilih dengan pengadaan logsitik yang sangat kompleks karena harus didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Terus Berbenah Menjadi Lebih Baik

Walaupun Pemilu yang berlangsung di Indonesia merupakan pemilu yang rumit dan kompleks, serta sistemnya masih konvensional, justru para pakar pemilu internasional, seperti Andrew Reynolds, menyatakan sistem pemungutan suara yang konvensional di Indonesia merupakan yang paling transparan di dunia.

Menerapkan e-voting pada Pemilu 2019 masih dianggap tidak relevan karena kecurangan pada pemilu Indonesia cenderung terjadi pada proses rekapitulasi dan penghitungan suara. Biasanya, yang kerap terjadi adalah penggelembungan suara. Masih diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi mampu membantu menyelesaikan permasalahan penghitungan suara dalam Pemilu. Kerap dihubungkan juga dengan sistem E-KTP di Indonesia yang belum rampung dan belum terintegrasi sehingga e-voting saat ini bukan merupakan best practice untuk Indonesia.

Semoga Indonesia terus berbenah untuk memperbaiki kekurangan dan kompleksitas yang ada dalam pelaksanaan Pemilu. Untuk menghindari hal masyarakat golput seperti di Sydney terulang, perlu ada penambahan waktu dalam proses pemungutan suara. Proses pemungutan suara haruslah fleksibel agar banyak masyarakat yang bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Melalui evaluasi setiap pelaksanaan Pemilu, diharapkan KPU bisa semakin handal dan memahami pola sistem Pemilu yang lebih baik lagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…