Pidato pertama yang disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo sebagai Presiden terpilih pada Pilpres 2019 di SICC Bogor, Minggu (14/7) malam mengundang perhatian masyarakat atas kelima visi yang disampaikannya. Salah satunya selain perluasan infrastruktur, ia mengatakan bahwa kedepan birokrasi Indonesia harus mengalami reformasi. Birokrasi yang masih bekerja lambat ditegaskan oleh Presiden Jokowi akan dikejar dan dievaluasi olehnya.

“Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi.  Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan. Sehingga dibutuhkan Menteri-menteri yang berani dan tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang lama bekerja di zona nyaman”, kata Jokowi dalam pidatonya.

Reformasi Birokrasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Komitmen, Pengetahuan dan Niat Sebagai Kunci

Melansir Jpp.go.id (11/6), Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) M Yusuf Ateh mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan dan perbaikan bukan suatu hal yang mudah. Mengingat perubahan yang dilakukan membutuhkan keinginan yang kuat dan pengorbanan untuk mencapai hasil perbaikan yang lebih baik. Menurut Yusuf Ateh setidaknya terdapat tiga hal yang harus dilakukan dalam melakukan perbaikan dan perubahan, yakni komitmen, knowledge (pengetahuan), dan niat. Selain itu, dijelaskan bahwa kunci melakukan perubahan yaitu dimulai dari komitmen pimpinan dan diikuti oleh para pegawai lainnya. Reformasi birokrasi harus diterapkan berkelanjutan, bukan hanya saat pimpinan periode tertentu berkomitmen dalam menerapkannya.

Kelima visi yang disampaikan oleh Presiden merupakan visi yang saling berkaitan. Infrastruktur tidak akan lancar jika tidak ada investor yang campur tangan. Investor yang ingin masuk ke Indonesia untuk berinvestasi akan sulit jika birokrasi Indonesia sangat rumit dan berbelit-belit, sehingga dibutuhkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tidak akan terwujud jika menterinya tidak berani dan berkomitmen. Hasilnya, melalui reformasi birokrasi dapat mewujudkan penggunaan APBN yang efektif dan efisen, sehingga melalui itu pemerataan kesejahteraan rakyat menjadi terwujud.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…