Jokowi-Prabowo

Pelaksanaan Pilpres 2019 kali ini tampaknya menjadikan masyarakat Indonesia terpecah dalam dukungan terhadap dua pasangan capres-cawapres dibandingkan pilpres sebelumnya. Kondisi ini berbahaya mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki latar belakang dan sosial budaya berbeda. Masyarakat Indonesia sangat plural. Tidak hanya dari segi agama tapi juga di dalam masing-masing agama ada pluralitas. Terdapat berbagai macam paham pemikiran yang ada di dalam masing-masing agama itu sendiri.

Dilansir dari news.detik.com, Utusan Khusus Presiden Untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, Syafiq Mughni menyatakan kehidupan pluralisme yang ada di Indonesia mesti terus dijaga. Hal ini disampaikan dalam diskusi ‘Strategi Kebudayaan dan Rajutan Sosial Pasca Pemilu’ di kantor UKP-DKAAP, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019). Keberagaman yang ada di Indonesia bisa hidup dalam harmoni dan saling berdampingan. Kondisi ini terjadi berkat adanya perjuangan para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh nasional terdahulu yang berbeda latar belakang namun bersatu untuk mencapai satu tujuan, Indonesia merdeka.

“Sebagian besar masyarakat kita sudah bisa menerima perbedaan yang ada. Tidak hanya menghormati perbedaan itu, tapi juga menjalankan kerja sama di tengah-tengah perbedaan. Tentu ini adalah berkat dari perjuangan kita semua untuk membangun dan mewujudkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Kita berada dalam sebuah negara NKRI dan kita memiliki satu-satunya dasar negara dan falsafah negara kita, Pancasila,” ungkap Syafiq.

Di lokasi yang sama, peneliti LIPI, Elisabeth Andriyana, melihat situasi ‘panas’ pemilu ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, keberagaman perlu terus dirawat untuk meredam hal yang bisa mengarah pada intoleransi.

“Kita mungkin tidak sadar, kalau melihat pemilu hari ini, pembelahan pendukungnya semakin ekstrem. Saya tidak pernah menemukan di masa-masa yang lalu. Tapi kalau kita mulai perhatikan, indikasinya sudah agak lama sebetulnya masalah intoleransi ini. Indonesia punya potensi untuk menjadi semakin intoleran jika tidak segera diatasi. Karena keragaman itu juga perlu dirawat,” ucap Elisabeth.

Elisabeth mengatakan kondisi ini tak terlepas dari perilaku para elite politik. Terjadi pendangkalan makna politik di masyarakat karena elite politik tak memberi contoh baik.

“(Tindakan diskriminatif) ini menjadi semakin serius karena saya melihat adanya persoalan demokrasinya sendiri di sana, ini elite-elite politik tidak menunjukkan contoh yang baik. Mereka melakukan pertarungan, kepentingan yang berlebihan. Itu yang kemudian membuat kesan bahwa demokrasi ini, jalannya semakin berbeda dengan apa yang kita pernah pelajari. Ini merupakan suatu contoh yang tidak tepat. Tetapi akhirnya itu diadopsi seolah-olah berpolitik seperti itu. Ini kesalahan demokrasi yang luar biasa menurut saya,” bebernya.

Elisabeth mengatakan situasi ini mesti jadi PR bersama, termasuk mengevaluasi sistem pendidikan yang berjalan. Jika tidak cepat, sikap intoleran akan makin mengkhawatirkan.
“Hal-hal ini yang ujungnya bukan hanya di pemilu, tapi pascapemilu, ini pekerjaan besar bangsa ini untuk merajut kembali tenun kebangsaan kita. Ini kemudian menjadi PR untuk siapapun, termasuk presiden terpilih, bagaimana keberagaman bisa terus berjalan ke depan dan dijamin bagi semua orang yang ada di Indonesia. Kalau intoleransi semacam ini tidak bisa kita perbaiki, kita cegah, kita putus, nanti peradaban yang muncul menjadi peradaban yang intoleran,” ujar dia.

Hal serupa diungkapkan rohaniwan-budayawan, Franz Magnis-Suseno. Romo Magnis, sapaannya, mengatakan setelah 17 April, situasi kondusif mesti dipulihkan. Dia memberi saran agar elite politik dan pendukung kedua capres-cawapres duduk dan minum kopi bersama.

“Presiden terpilih punya tugas yang berat sekali, dia harus segera menciptakan segera suasana di mata kita semua, baik pendukung 01 maupun 02 untuk duduk bersama, mungkin saling minta maaf karena terlalu kasar, minum kopi bersama. Mungkin baik juga Jokowi dan Prabowo bisa berbuat demikian, kalau perlu naik kuda lagi,” tutur Romo Magnis.

Dia mengatakan intoleransi terjadi tak hanya di Indonesia dan kondisi ini bukan masalah agama. Romo Magnis mengatakan para pendiri bangsa sudah mencontohkan toleransi.

“Tentu kita tidak boleh menerima (intoleransi), tapi pada dasarnya konsensus Pancasila itu menjadi nyata di Indonesia secara mengagumkan. Karena jelas sekali di Indonesia dengan 87 persen masyarakat itu Islam. Sikap Islam amat sangat menentukan. Bahwa tokoh-tokoh Islam pada tanggal 18 Agustus 1945 bersedia mensahkan suatu UUD 1945 dan Pancasila yang tidak memberikan kedudukan khusus apapun pada Islam, agama 87 persen bangsa Indonesia. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Saya mau menunjukkan satu fakta yang kadang-kadang kurang diperhatikan,” tuturnya. 

Romo Magnis menilai pluralisme di Indonesia begitu terbuka pada pluralisme. Dia mengambil contoh bahwa kondisi pasca-Reformasi, hubungan kristiani dan muslim begitu baik. Atas dasar itu Romo Magnis tetap optimistis pluralisme di Indonesia tetap lestari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…