Jokowi Soal Korupsi Hingga Money Politic, Hoax atau Fakta?

Ir. H. Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Semenjak kiprahnya menjadi walikota Solo dan berhasil membawa wajah baru pemerintahan yang lebih baik, Ia tak pernah lepas dari sorotan kamera. Berbagai pro dan kontra bermunculan terhadap tiap kebijakan yang Ia ambil. Berita hoax pun tak ada hentinya menghampiri Jokowi sepanjang masa kepemimpinan dan semakin massif saat pemilu pilpres 2019 ini. Karena merupakan pemimpin yang muncul di masa maraknya penggunaan media sosial, Joko Widodo adalah salah satu tokoh yang sering diserang dengan pemberitaan palsu. Akibat dari banyaknya berita buruk dan kampanye hitam, tingkat elektabilitas dan kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun.

Dilansir dari news.detik.com, Menkominfo Rudiantara menyebut ada 70 hoax yang beredar selama Januari 2019. Peredaran hoax itu meningkat dibanding tahun lalu selama 10 bulan, yaitu 70 hoax. “Nah, Januari ini 70 lebih (hoax beredar). Ini baru satu bulan. Ini perkiraannya meningkat dan memang beberapa hari kami melakukan penyisiran,” ujar Rudiantara di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Berikut beberapa berita hoax yang rakyatrukun.com rangkum dari stophoax.id. Website ini menginformasikan berbagai berita bohong yang beredar di masyarakat dan telah diverifikasi oleh Kominfo.

TKD Jokowi Minta Bantuan Konsumsi ke PT Semen Gresik

Telah beredar foto surat yang mengatasnamakan TKD Gresik Jawa Timur yang suratnya berisi permintaan sumbangan konsumsi kepada PT Semen Gresik untuk kegiatan istighosah dan deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-K.H Ma’ruf Amin. Machfud Arifin selaku Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim membantah kebenaran surat permintaan sumbangan untuk konsumsi ke PT Semen Gresik untuk kegiatan istighosah dan deklarasi dukungan. Surat yang sedang viral tersebut merupakan hoaks yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan nama baik paslon nya. “Itu surat tidak ada, acaranya juga tidak ada. Sama sekali enggak ada acara tanggal 18 Maret yang digelar TKD Gresik. Yang dimaksud di surat tersebut acaranya NU, bukan acaranya TKD Gresik. Berarti itu mengarang, ini ada yang pelintir-pelintir. Kami sudah kontak TKD Gresik dan mereka sudah membikin surat pernyataan bahwa surat itu fitnah, hoaks,” terang Machfud Arifin.

Saling Menyerang Menggunakan “Klaim Mirip”

Media sosial facebook kembali dihebohkan dengan postingan LGBT kali ini caption” UNTUNG KETEMU NIH VIDIONYA KESAKSISAN MAHFUD MD ADALAH AGENDA LGBT & ZINA YG DIUSUNG JOKOWI KE DPR RI DISAHKAN…MASIH MAU DUKUNG 01?” Setalah ditelusuri lebih lanjut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sekaligus Ketua Tim Panja Pemerintah Enny Nurbaningsih mengatakan, penghapusan frasa tersebut bertujuan agar undang-undang hukum pidana tidak berkesan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. “Kami kan juga ingin menjaga jangan sampai dalam perumusan itu ada kesan diskriminatif,” ujar Enny saat ditemui seusai rapat Panja RKUHP antara pemerintah dan DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia menegaskan bahwa dalam UU yang yang sedang disusun DPR saat ini, baik RUU KUHP maupun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), tidak ada yang membuka ruang untuk melegalkan LGBT. “Nah ini yang perlu diluruskan. Tidak ada satu kalimat pun yang memberi ruang dan peluang bagi pengesahan adanya LGBT maupun perzinaan, baik itu di KUHP maupun RUU PKS,” ucap Bamsoet saat dikonfirmasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Korupsi Transjakarta

Setelah peristiwa banyaknya armada Transjakarta yang tidak layak, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyatakan bahwa Jokowi tahu mengenai pengadaan armada Transjakarta. Ia menyatakan siap menggugat Jokowi untuk membuktikan ucapannya, namun tidak pernah dilaksanakan. Udar akhirnya divonis 5 tahun akibat kesalahan administrasi dan menerima hadiah dari pihak penyedia armada. Pemberitaan palsu lainnya yang sejenis adalah surat permintaan penghentian kasus kepada Kejaksaan Agung dalam korupsi Transjakarta yang seolah ditandatangani oleh Jokowi. Pelakunya, Edgar Jonathan, Ketua Tidar Jakarta Selatan, sayap dari Gerindra, dilaporkan ke polisi namun tidak berlanjut lebih jauh.

Privatisasi 4 BUMN

Isu ini muncul menjelang rencana penyertaan modal negara melalui right issue terhadap empat BUMN, yang dibuat ramai oleh pidato Prabowo Subianto yang menyatakan empat BUMN akan dijual sahamnya sehingga terjadi privatisasi. Padahal right issue adalah penawaran penjualan saham yang diprioritaskan kepada pemilik saham terbesar terlebih dahulu, dalam hal ini pemerintah. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan terhadap Prabowo Subianto.

Sedekah atau Money Politik?

Beredar sebuah video yang memperlihatkan Presiden Jokowi membagikan amplop kepada sejumlah tukang becak. Narasi sengaja dibuat oleh pengunggah untuk menggiring opini masyarakat seolah-olah presiden Jokowi telah melakukan politik uang menjelang pilpres 2019.

Faktanya video tersebut merupakan video lama yang pertama kali dipublikasikan di akun Youtube pada tanggal 26 Juli 2014 dan pada tahun 2016 terdeteksi video tersebut telah disunting lagi dan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang presiden Jokowi. Video asli memperlihatkan Jokowi menyempatkan diri bertemu dengan ratusan warga Solo. Sepanjang jalan presiden Jokowi membagi-bagikan amplop ke tukang becak yang tengah mengayuh maupun yang lagi mangkal. Kini, menjelang pilpres 2019 di bulan April mendatang, banyak berita serupa yang sengaja diunggah atau disebarluaskan kembali di sosial media.

Jika Terpilih Lagi, Jokowi: Pemegang Kartu Pra Kerja Dapat Gaji Meski Belum Punya Kerja

Beredar berita jika Jokowi terpilih lagi, pemegang kartu pra kerja dapat gaji meski belum punya kerja?

Faktanya Kementerian Tenaga Kerja masih mengkaji serta menyempurnakan rencana program Kartu Pra Kerja bagi pengangguran di Indonesia yang dikemukakan Presiden Joko Widodo. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengatakan, salah satu hal yang masih dikaji adalah soal apakah pengangguran penerima kartu itu hanya akan mendapatkan pelatihan keterampilan saja atau juga juga mendapatkan pemberian insentif (uang) sampai ia mendapatkan pekerjaan.

Melihat banyaknya serangan hoax yang terjadi pada pemilu 2019 ini membuat miris berbagai pihak. Pesta demokrasi rakyat yang seharusnya dilaksanakan dengan bahagia dan penuh suka cita justru dinodai dengan informasi negatif, ujaran kebencian, hoax, fitnah, provokasi dan hasutan. Menkominfo Rudiantara mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan berita hoax yang banyak tersebar. Bukan hanya korban hoax namun masyarakat juga dirugikan dalam hal informasi dan materi. Masyarakat hendaknya lebih cerdas dalam memeriksa suatu informasi yang beredar. Tentunya berita bohong seperti ini dapat memicu keributan dan memecah belah kesatuan bangsa.  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…