Siti Bersama Menkumhan dan Dubes RI di Malaysia

Siti Aisyah akhirnya berhasil diselamatkan dari hukuman mati di negeri Jiran Malaysia berkat jurus Nawa Cita pemerintah Indonesia. Siti dibebaskan setelah Jaksa mencabut dakwaannya dalam proses persidangan kasus pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan, pembebasan Siti Aisyah merupakan bukti kehadiran pemerintah untuk warga negara Indonesia. Jurus yang dimaksud adalah “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim”. Ini merupakan salah satu dari sembilan program prioritas pemerintah Jokowi dan Jusuf Kala pada periode pemerintahan 2014-2019. Melalui program tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia tidak terkecuali bagi yang ada di luar negeri.

Seperti yang dikutip pada media online okezone.com (11/3/2019), upaya pembebasan Siti Aisyah berdasarkan instruksi langsung dari Presiden Jokowi yang telah melakukan lobi-lobi ke pemerintahan Malaysia, mulai dari eks Perdana Menteri Najib Razak hingga Perdana Menteri Malaysia saat ini Mahathir Mohamad. Kementerian Hukum dan HAM juga pernah menyurati Jaksa Agung Malaysia yang berisi tiga poin antara lain bahwa Siti Aisyah hanyalah melakukan reality show saat kejadian pembunuhan Kim Jong Nam. Kedua, Siti Aisyah hanyalah korban yang diperdaya oleh Korea Utara dan yang ketiga, Siti Aisyah tidak mendapat keuntungan apapun setelah Kim Jong Nam terbunuh.

Nawa Cita Tidak Cukup Sendiri

Program Nawa Cita tidak cukup dideklarasikan hanya dalam bentuk tulisan, namun penerapannya membutuhkan usaha kerja sama pihak internal dan eksternal. Keberhasilan metode lobi yang dilakukan oleh pemerintah tentunya harus dilandasi adanya hubungan relasi yang baik dengan pemimpin negara Malaysia. Seperti kasus penyelamatan para nelayan Indonesia yang diculik oleh perompak Filipina pada tahun 2017, pemerintah tetap berkomitmen untuk membebaskan warga negara Indonesia dengan melakukan kerja sama patroli perairan dengan Filipina.

Akhirnya, diujung periode pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kala tahun 2019 ini tidak menghentikan program perlindungan bagi segenap bangsa dan rasa aman bagi seluruh warga negara walaupun dengan nama yang lain. Terkhusus bagi warga negara Indonesia yang berada diluar negeri akan tetap merasa pemerintah memperhatikan mereka sehingga kedaulatan negara semakin kuat dan tetap terjaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…