Kabar Gembira Bagi PNS. Kenaikan Gaji Bakal Rapel!

Tampaknya tahun ini akan menjadi tahun bahagia bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Presiden Jokowi mengungkapkan awal April 2019 Gaji 13 dan 14 akan dirapel plus pensiunan akan mendapatkan THR. Tak berhenti sampai disitu, kenaikan gaji PNS juga akan dirapel pada April 2019 mendatang. Setelah tiga tahun tidak naik, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan gaji bagi PNS sebesar 5% pada tahun 2019 ini. Dengan kenaikan gaji pokok maka akan berimbas juga pada perhitungan dua tambahan penghasilan itu. Hal ini akan membawa pengaruh yang besar dalam peningkatan kesejahteraan bagi para ASN.

Akibat adanya kebijakan tersebut, tentu saja pihak yang kontra terhadap pemerintahan Jokowi angkat suara. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkhawatirkan kenaikan gaji PNS atau ASN ini sebagai strategi untuk mendongkrak suara. Mereka menilai bahwa pemberian rapel dan kenaikan gaji yang diberikan cenderung pada waktu yang tidak tepat. Hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Maruf Amin. Pasalnya pemberian rapel dan kenaikan gaji akan diberikan pada bulan April ini yang berdekatan dengan tanggal pemilu 2019.

Seperti yang kita ketahui hampir selama 4 tahun masa menjabat Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum pernah ada kenaikan gaji PNS. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa ini adalah keputusan wajar karena sudah 4 tahun tidak ada kenaikan gaji pokok. Kenaikan gaji pokok dan pensiunan PNS ini diharapkan Jokowi dapat meningkatkan kualitas kinerja abdi negara dan memuluskan birokrasi pemerintahan di tanah air. Dikutip dari republika.co.id, juru bicara TKN Arya Sinulingga juga menjawab kritik terkait THR dan gaji ke-13 PNS yang dipercepat. Arya mengatakan bahwa keputusan ini dilakukan untuk memberikan kesejahteraan bagi para ASN. Dia membantah kebijakan itu sebagai bagian dari politik uang. “Bukan money politic orang itu gaji orang kok. Money politic itu artinya apa? Bukan haknya tapi diberikan,” ucapnya. Diberitakan liputan6.com, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan bahwa kenaikan gaji PNS ini sebenarnya sudah rutin dilakukan setiap tahun. Hanya dalam 1-2 tahun terakhir memang tidak ada kenaikan, melainkan PNS diberikan tambahan tunjangan berupa tunjangan hari raya (THR).

Lantas apakah kinerja yang dilakukan PNS sudah baik atau belum? Seberapa efektifkah pemberian kenaikan gaji ini terhadap kinerja PNS? Kenaikan gaji ini diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja PNS dalam melayani masyarakat. Bukan malah tunduk pada pimpinan atasnya dan menomorduakan kepentingan masyarakat yang dilayani. Banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan PNS dari tingkat daerah hingga pusat. Maka dari itu perlu memasukkan indikator prestasi kinerja pegawai. Selama ini pemberian gaji belum merujuk pada kapasitas dan kompetensi PNS. Sehingga PNS yang memiliki kinerja rendah disamakan dengan yang memiliki kinerja bagus dan cerdas.

Menurut Pengamat kebijakan publik dari FISP Universitas Jember Hadi Makmur, standar kerja dan penilaian kerja dapat dijadikan bahan pertimbangan. Anggaran yang dikucurkan untuk menaikkan gaji PNS dapat tepat sasaran. Dia khawatir jika anggaran yang besar malah tidam tepat sasaran untuk menunjang kinerja pegawai lebih baik. Selain menerima gaji, PNS juga diberikan tunjangan kinerja (tukin) yang besarnya berbeda-beda pada tiap kementerian dan lembaga. Besarnya tukin yang diberikan kepada ASN sesuai dengan tingkat kinerja kementerian atau lembaga masing-masing. Jumlah tukin dapat meningkat dari tahun ke tahun tapi besarnya kenaikan tergantung dari keberhasilan kementerian atau Lembaga dalam melakukan perbaikan reformasi birokrasi. Terkait kenaikan gaji pokok PNS dinilai wajar tanpa merujuk pada kapasitas dan kompetensi PNS. Bukan hal aneh lagi jika kebutuhan hidup tiap tahun meningkat seiring dengan perkembangan kondisi keuangan dunia. Pemerintah menaikkan gaji pokok tiap tahunnya agar pendapatan ‎yang diterima PNS berbanding lurus dengan tingkat inflasi.  Maka dari itu, pemberian kenaikan gaji pokok ini dapat membantu daya beli para abdi negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…