Kampanye atau Sosialisasi?

Indonesia merupakan salah satu Negara di Dunia yang menganut sistem politik demokrasi dalam penerapanya kebebasan partisipasi politik yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan Bangsa. Salah satu perannya yaitu dengan menentukan pemimpinya secara langsung, umum, bebas dan rahasia melalui sebuah pemilihan umum. Untuk mewujudkan itu maka Pemerintah dituntut harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah upaya membangun demokrasi.

Berdasarkan Undang-Uundang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan semangat demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. 

Sosialisasi Beda Dengan Kampanye

Pemilihan Umum 2019 adalah pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Presiden, Anggota DPD dan Anggota DPR dalam sistem demokrasi liberal. Sebagaimana diatur dalam PKPU No.5/2018, benar bahwa saat ini belum masuk pada tahapan kampanye dan publik setuju langkah yang dilakukan saat ini untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye yang banyak terpasang di tempat umum, selain melanggar aturan juga merusak estetika. Namun bukan pada poin penertiban itu yang membuat ragu kepada penyelenggara melainkan pada apa yang mereka tertibkan itu Alat Peraga Kampanye (APK) atau Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang justru dibolehkan oleh KPU untuk mengisi ruang kosong selama 7 bulan pasca penentuan nomer urut parpol.

Alat Peraga Sosialisasi (APS) adalah bentuk kegiatan yang dilakukan partai politik peserta pemilu 2019 yang hanya menginformasikan tentang posisi parpol tersebut pada pemilu 2019, seperti logo, nomor urut, warna dan lain sebagainya yang sifatnya informatif. Sedangkan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah bentuk kegiatan yang dilakukan partai politik dan calon anggota dewan atau calon Presiden yang didalamnya terdapat muatan konten ajakan untuk memilih yang bersangkutan, sifatnya himbauan.

Sosialisasi Pemilu Boleh Dilakukan Dimana Saja Termasuk Tempat Ibadah 

Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan, rumah atau tempat ibadah boleh dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan sosialisasi terkait pemilu, tapi bukan untuk kampanye. Sebab, sudah ada lokasi yang ditentukan oleh KPU untuk melakukan kampanye. Sosialisasi boleh dimana saja yang diatur di tempat-tempat tertentu itu tidak boleh itu kampanye, dan harus bedakan kampanye dan sosialisasi. Ketua KPU juga menjelaskan perbedaan kampanye dengan sosialisasi. Menurutnya, kampanye dilakukan oleh peserta pemilu seperti partai politik, anggota DPD, pasangan capres cawapres atau peserta pemilu lainnya untuk mengajak memilih. Jika memang ingin melakukan kampanye untuk memilih calon tertentu, bisa dilakukan di tempat tertentu saja.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tak mempersalahkan penggunaan masjid dan rumah ibadah sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi pemilu. Namun, bukan untuk dilakukan sebagai tempat berkampanye. Rumah ibadah bisa digunakan sebatas bukan untuk kampanye, tapi untuk mengedukasi masyarakat agar kesadarannya tumbuh dalam menggunakan hak pilihnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…