Kapal Vietnam Provokasi Kapal Indonesia. Tidak Jelaskah Batas Perairan?

Kapal Vietnam melakukan provokasi terhadap kapal Indonesia. Beredar video viral sebuah kapal Vietnam sengaja menabrak kapal perang Indonesia KRI Tjiptadi 381 beredar di media sosial. Dilansir Tribunnews.com (29/4), video tersebut diunggah oleh akun Facebook Naufal Firdaus Nurdiansyahpada Minggu (28/4/2019). Peristiwa ini mengingatkan kembali peristiwa kapal maritim asing milik Malaysia yang mengejar kapal KKP Hiu 08 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memang sedang melakukan penangkapan terhadap dua kapal asing Malaysia di Selat Malaka pada 9 April 2019 lalu. (Baca Juga : Kapal Maritim Malaysia Kejar Kapal Indonesia, Ada Apa ini?) Vietnam dan Indonesia juga sama-sama mengklaim bahwa wilayah perairan yang dilaluinya masih merupakan wilayah masing-masing negara? Apakah tidak jelas batas perairan antar negara yang saling berbatasan ini?

Dalam video tersebut terlihat di badan kapal tersebut tertera tulisan Vietnam Fisheries Resource Surveillance. Menurut hasil penelusuran Tribun Video (grup Surya.co.id), Vietnam Fisheries Resource Surveillance merupakan agensi pemerintah di bawah Kementerian Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Vietnam. Terlihat pula para TNI yang membawa senjata mencoba memperingatkan kapal Vietnam tersebut untuk tidak mendekat. Tetapi awak kapal tersebut tidak mengindahkan peringatan tersebut dan sengaja menabrak lambung KRI Tjiptadi 381.

Beberapa petugas terlihat berusaha menyerang kapal dan meminta untuk mundur. Terdengar juga umpatan dari awak kapal yang kesal dengan tindakan yang kapal Vietnam lakukan. Akhirnya KRI Tjiptadi 381 berjalan menjauhi kapal milik Vietnam tersebut.

Illegal Fishing

Kejadian bermula saat KRI Tjiptadi-381 melaksanakan Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam BD 979 yang sedang melaksanakan Illegal Fishing dan menangkap KIA Vietnam tersebut. Namun KIA tersebut dikawal oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam/Coast Guard Vietnam.

Kapal Coast Guard Vietnam berusaha untuk menghalangi proses penegakan hukum dan kedaulatan yang dilakukan oleh KRI Tjiptadi-381 dengan memprovokasi melalui usaha mengganggu proses penegakkan hukum dan kedaulatan dengan cara menumburkan kapalnya ke KRI Tjiptadi-381. Vietnam sendiri mengklaim bahwa mereka melakukan penangkapan ikan masih masuk wilayah mereka.

Berdasarkan lokasi penangkapan, bahwa benar kejadian berada di Perairan Indonesia. Sehingga tindakan penangkapan yang dilaksanakan oleh KRI TJIPTADI-381 adalah sudah benar dan sesuai prosedur. Terkait tindakan yang dilakukan oleh KRI Tjiptadi-381 sudah benar dengan menahan diri, untuk meminimalisir adanya ketegangan atau insiden yang lebih buruk diantara kedua negara, dimana kejadian/insiden di atas akan diselesaikan melalui Goverment to Goverment (G to G).

Dari penjelasan resmi TNI AL tersebut terungkap, alasan anggota yang bertugas di atas KRI Tjiptadi 381 tidak melepaskan tembakan untuk meminimalisir adanya ketegangan atau insiden yang lebih buruk diantara kedua negara. Jika Indonesia terpancing maka akan kehilangan Per Klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Secara Hukum International, jika Indonesia mengeluarkan tembakan lurus maka hal tersebut sudah menyatakan Perang dengan Negara Lawan dan Indonesia yang disalahkan oleh Dunia Internasional.

Batas Maritim ZEE Indonesia-Vietnam

Pada April 2017 lalu, Pemerintah Indonesia dan Vietnam sudah menggelar Perundingan Informal antarsesi (The Informal Intersessional Meeting) untuk penetapan batas maritim Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara kedua negara, bertempat di Hotel Phonenix Yogyakarta. Dilansir BeritaTrans.com (27/4/2017), dalam rangka penyelesaian masalah Batas Maritim ZEE antara Indonesia dengan Vietnam telah dilaksanakan perundingan teknis sebanyak 9 kali. Perundingan terakhir dilaksanakan di Ha Noi, Vietnam pada 28-29 November 2016.

Perundingan informal antarsesi membahas kembali beberapa hasil perundingan teknis ke-9 yang belum disepakati oleh kedua delegasi. Pada pembahasan agenda pertama, delegasi RI kembali mengajukan proposal peta illustrative mengenai pembagian segmen delimitasi yang akan diselesaikan menjadi tiga segmen. Pembahasan pada agenda yang kedua, dilakukan diskusi pada paragraf 7, The Consolidated Text dari Principle and Guidelines, delegasi RI mengajukan untuk digabungkan proposal RI dengan Vietnam. Namun hasil dari perundingan yang diajukan oleh Indonesia kelihatannya tidak disetujui oleh Vietnam.

Dalam rangka menindaklanjuti perundingan batas maritim tersebut, pada 11-12 September 2018 lalu Presiden RI, Joko Widodo bersama sejumlah menteri, kembali melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke Hanoi, Vietnam. Pihak Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Presiden RI dan Presiden Vietnam telah membentuk join communique Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. Join communique itu sendiri masih dalam tahap pembahasan, yang jika sudah selesai, akan diteken oleh kedua negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…