Keabsahan Polling Lembaga Survei

Lembaga Survei adalah lembaga riset opini publik, terutama yang terkait dengan kontestasi politik seperti pemilihan umum nasional maupun daerah dan pembuatan kebijakan publik. Lembaga tersebut bersifat independen, non-partisan dan tidak berafiliasi pada partai politik maupun tokoh atau kelompok dan juga berisikan tokoh-tokoh yang terpercaya independensinya, profesional, dan pro-demokrasi.

Di negara dengan demokrasi yang telah maju, selalu ditandai kehadiran lembaga survei atau polling yang kuat. Di AS misalnya ada GALLUP POLL, HARRIS POLL, ROPER atau CROSLEY POLL. Lembaga-lembaga survei ini berguna untuk mengukur apa yang dipikirkan masyarakat, bagaimana mereka menilai kebijakan pemerintah, dan apa pendapat (opini) serta harapan mereka terhadap pejabat/politisi maupun institusi yang ada. Survei opini publik membantu mendekatkan keputusan-keputusan publik dengan aspirasi publik, dan elit mengetahui keputusan-keputusan yang kurang populer tapi harus dibuat sehingga perlu dijelaskan kepada publik secara luas. Dengan demikian, pemerintahan demokrasi akan menjadi semakin legitimate, stabil, bertanggungjawab, dan efektif.

Dapatkah Survei Dipercaya ?

Survei dan demokrasi memiliki hubungan simbiosis mutualistik. Survei opini publik sulit dilakukan pada rezim otokratik. Sistem otoriter tidak memungkinkan suara publik terpublikasi, karena membahayakan rezim otoritarian. Sebaliknya, rezim politik demokratis sangat membutuhkan survei dalam kerangka revisi kebijakan publik yang semakin dekat dengan aspirasi publik. Parameter responsiveness (tanggap atas aspirasi) dan partisipasi warga yang merupakan pondasi demokrasi sangat mungkin tersalurkan melalui mekanisme sistematik bernama survei.

Berikut dibawah poin-poin penting dalam menentukan survey agar dapat dipercaya keakuratannya dan independen :

  1. Akurasi, Akurasi mengacu pada kedekatan nilai yang diukur dengan nilai standar atau yang dikenal. Misalnya, sejauh mana survei secara benar memprediksi pemenang pemilu dan sekaligus menentukan komposisi peringkat pemenang pemilu, entah itu partai maupun capres dan cawapres.
  2. Presisi, Adapun pengertian presisi terkait dengan ketepatan (exactness). Ini karena survei bukan hanya dituntut akurat dalam memprediksi pemenang pemilu, tapi juga harus tepat dalam meramal perolehan suara partai atau kandidat capres dan cawapres. Makin dekat ramalan perolehan suara partai-partai secara keseluruhan dengan Mean of Absolute Deviation, dibandingkan dengan hasil perolehan partai yang sebenarnya, maka tingkat presisinya semakin bagus.
  3. Kesahihan survei, Survei yang dilakukan dengan memakai metodologi yang sahih dipastikan dapat menggali opini dan preferensi publik dengan akurasi yang bisa diandalkan dan biaya yang dapat ditekan. Melalui teknik penarikan random sampling yang benar, maka kita tak perlu bertanya pada semua anggota populasi, sehingga biaya dapat dipermurah.

Demikianlah, masyarakat harus kritis dengan melihat rekam jejak sebuah lembaga survei. Publik juga harus mencermati metodologi, validasi sample, dan wording kuisonernya apakah bersifat probing atau mengarahkan jawaban responden ke arah tertentu atau tidak. Dengan ikhtiar bersama media-massa, kita sebenarnya bisa dengan mudah membedakan lembaga survei “loyang” dan “emas.”

Waspadai Lembaga Survei Pesanan (Dependen)

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Siti Zuhro, mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap lembaga survei pesanan yang akan memberikan informasi sesat menjelang Pemilihan Presiden (pilpres) 2019. Masyarakat harus cermat dan tidak menelan begitu saja informasi dari lembaga survei. Menurut Siti, salah satu cara untuk mengetahui apakah lembaga survei netral atau sebaliknya dalam memberikan informasi adalah melihat pihak yang mendanainya. Lembaga survei yang memiliki kredibilitas akan mudah diketahui sumber pendanaan surveinya karena lembaga survei akan mendeklarasikan sendiri sumber pemasukannya.

Kepentingan politik membuat suatu hasil survei yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai akademis bisa menjadi sesat. Survei yang demikian akan membuat masyarakat awam dijejali informasi yang tidak benar. LIPI juga meminta pihak-pihak yang kerap menjadikan lembaga survei alat untuk membohongi masyarakat berhenti melakukannya di Pilpres 2019. Hal itu, diperlukan untuk menghindari suasana keruh dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan itu. Lembaga survei diminta menjunjung adab demokrasi, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Apa dampak survei terhadap khalayak umum ?

Sebuah hasil survei yang diumumkan secara terbuka tentu merupakan informasi bagi khalayak, yang bisa pula menjadi landasan-landasan dalam membuat argumentasi maupun keputusan. “Kalau itu benar tidak ada masalah tapi kalau tidak benar tentu akan berpengaruh (buruk). Besar kecil pengaruhnya tentu masih perlu penelitian khusus,” jelas Prof Siti Zuhro. Namun menurut  guru besar Psikologi Politik Prof Hamdi, studi memperlihatkan publik sebenarnya tidak terlalu mudah untuk dipengaruhi oleh hasil survei, karena publik melakukan penilaian tentang pelaksana survei sehingga, menurut Prof Hamdi: “Publik tidak terlalu mudah untuk disetir”.

Ketika secara psikologi orang tidak punya penilaian yang firm (tegas) dan melihat ke mana kebanyakan orang memilih, maka dalam kaitan itu pemberitaan survei yang mengatakan seorang kandidat A dipilih lebih banyak bisa mempengaruhi orang-orang yang preferensinya dipengaruhi oleh faktor-faktor konfirmasi sosial. Orang akan mempertanyakan, jika hal-hal teknis dan metodologi surveinya tidak jelas jadi akan dinilai oleh publik sebagai yang orang bilang survei abal-abal.

Apakah ada cara untuk mencegah survei abal-abal?

Sebagaimana yang dikutip dari BBC, Jawabannya: di Indonesia tidak ada atau, sebutlah, belum ada.

“Sepanjang ini kita tidak punya, katakanlah regulasi atau undang-undang yang tidak memperbolehkan orang melakukan sebuah kegiatan survei yang pada akhirnya melakukan survei yang abal-abal itu. Kita tidak punya undang-undang yang mengatur secara tegas boleh tidak boleh,” jelas Hamdi.

Memang pernah ada upaya untuk pengaturan dengan lembaga survei yang bersangkutan harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) namun dalam kenyataannya semua juga bisa mendaftarkan dirinya selama merupakan sebuah lembaga hukum. Sedang Prof Siti Zuhro dari LIPI berpendapat bahwa kemunculan yang disebut ‘survei abal-abal’ sebagai faktor yang membuat demokrasi di Indonesia tidak terdorong menjadi lebih berkualitas.

2 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…