Kemanakah Ibu Kota Republik Indonesia Akan Pindah?

Ibu Kota Republik Indonesia tampaknya akan segera berpindah dari Jakarta. Hiruk pikuk kemacetan, banjir, dan segudang permasalahan di Jakarta lainnya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan untuk memindahkannya ke luar pulau Jawa. Hal itu disampaikan oleh Jokowi sebagai respon dari pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat rapat terbatas tentang ‘Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota’, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).

Dalam rapat tersebut Bambang Brodjonegoro mengatakan ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi. Alternatif pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Tujuannya adalah agar seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah. Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta. Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan tmur Indonesia. Jokowi lantas memilih alternatif ketiga dengan melihat pertimbangan jumlah penduduk, permasalahan lingkungan, dan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Namun begitu, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru.

Alasan Pemindahan Ibu Kota

Jakarta adalah kota tua dengan infrastruktur yang tampaknya tidak mampu mengatasi populasi yang berkembang pesat. Selain itu, kota ini makin tenggelam. Sekitar 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, dan menurut perkiraan resmi terbaru, kapal tersebut turun sekitar 7,5 sentimeter per tahun. Di beberapa wilayah, pasokan air minum tidak mencukupi, dan ada yang bergantung pada sumur dari akuifer dangkal. Meningkatnya jumlah penduduk, pusat perbelanjaan, dan bangunan memperburuk masalah.

Jokowi mengatakan dari data yang diterima, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 57 persen dari total penduduk Indonesia. Kemudian jumlah penduduk di Sumatra sekitar 21 persen, Kalimatan 6 persen, Sulawesi 7 persen, serta Papua dan Maluku sekitar 3 persen. Selain padatnya jumlah penduduk di daerah Jawa, permasalahan lingkungan juga telah lama menghantui Jakarta. Jokowi menyebutkan sungai-sungai di pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia. Kemacetan juga tidak hanya terjadi di Jakarta tapi sudah terjadi di sejumlah titik, terutama di Jalur Pantura. Selain itu, Jokowi menyebut degradasi sosial di Jakarta atau Pulau Jawa semakin tajam. Sementara lahan di Pulau Jawa semakin sempit akibat peralihan fungsi. Jokowi melanjutkan bahwa banjir besar di setiap musim hujan ekstrem turut menjadi ancaman di Jakarta. Namun, saat musim kemarau cadangan air bersih yang tersedia hanya 20 persen dari kebutuhan.

Pemerintah akan mulai merencanakan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke sebuah kota baru, kemungkinan di Kalimantan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta paling aman adalah di Kalimantan. Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan ibu kota baru bisa Sulawesi, yaitu Mamuju. Namunm Basuki mengatakan wilayah Sulawesi berada di jalur cincin api atau ring of fire, yaitu daerah yang rentan letusan gunung berapi atau gempa bumi. Memang untuk memutuskan lokasi ini masih membutuhkan pembahasan yang panjang. Untuk mengkaji memilih lokasi yang menjadi alternatif, pemerintah pusat melibatkan Bank Dunia. Pemerintah pusat menganggap lembaga itu independen dan objektif dalam mengambil keputusan.

Dilansir dari kompas,com, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, daerah yang bisa menjadi ibu kota baru harus memenuhi berbagai persyaratan.

“Yang kami lihat pertama topografi, tidak daerah banjir, bukan rawa-rawa, sampai dengan air, dan aspek kecocokan sebuah kota,” ujar Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).

Dia juga menegaskan, pemilihan ibu kota baru telah diputuskan diluar Pulau Jawa. Hanya saja penentuan daerah sebagai kandidat ibu kota baru ada di tangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sofyan menegaskan, tidak semua daerah yang di wilayah luar Jawa dapat menjadi ibu kota.

“Kami cari di luar Jawa, jadi enggak semua tanah cocok, misalnya kalo hujan banjir, jangan lagi ibu kota baru seperti itu,” ujarnya.

Wilayah Tengah Indonesia

Diberitakan oleh economy.okezone.com, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan lokasi strategis secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia.

“Tengah ini adalah memperhitungkan Barat ke Timur maupun Utara ke Selatan untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya wilayah kawasan Timur Indonesia. Jadi kita dorong ibu kota yang Indonesiasentris,” ujar Bambang.

Kemudian, lanjut Bambang, ada lahan yang luas milik pemerintah maupun BUMN yang sudah tersedia yang bisa dibangun, yang tidak lagi memerlukan biaya pembebasan. Kemudian wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Jadi ini kita harus mencari lokasi yang benar-benar minimal dari segi risiko bencana. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Sementara untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengusulkan lokasi ibu kota baru tersebut dengan kota yang sudah existing, kota kelas menengah yang sudah existing. Kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik dapat membantu dalam efisiensi pengeluran dana untuk membangun infrastruktur penghubung.

Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengusulkan kota tersebut tidak jauh dari pantai karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim. Sehingga sebaiknya ibu kota berlokasi tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri. Kemudian ada tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi yang punya memadai. Demikian juga yang harus diperhatikan dari sisi sosial. Menteri PPN/Kepala Bappenas itu ingin meminimumkan potensi konflik-konflik sosial, dan juga diharapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut mempunyai budaya yang terbuka terhadap pendatang, karena bagaimanapun nanti ASN ini akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut.

“Tentunya kita harapkan tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal. Dan kemudian dari sisi pertahanan keamanan, kita harus memastikan perimeternya sesuai, yaitu untuk meminimumkan vulnerability dari state dan juga untuk menjaga wilayah teritorialnya dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara,” ucap Bambang.

Pusat Bisnis Tetap di Jakarta

Rencananya membangun ibu kota administratif baru yang akan dibangun dalam tiga sampai empat tahun, meski lokasinya masih belum jelas. Jakarta akan tetap menjadi kota pusat bisnis dan finansial negara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain. Menurut Anies pemindahan Ibu Kota tidak akan mempengaruhi rencana pembangunan di Jakarta. Anies mengatakan permasalahan di Jakarta tetap harus diselesaikan sesuai rencana dan kesepakatan dengan pemerintah pusat.

Kemudian Anies mengungkapkan dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan Ibu Kota bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, siang tadi disebutkan rencana perpindahan tersebut hanya meliputi aspek pemerintahan dan administasinya saja. Sedangkan untuk aspek ekonomi, bisnis, dan perbankan tak ada yang berubah. Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan finansial di Indonesia.

“Jadi kegiatan perekonomian, perdagangan, perbankan itu tidak mengalamai perubahan. Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor kementerian. Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lainnya tetap di Jakarta,” jelas Anies.

Meskipun pemerintahan berada di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta harus tetap diselesaikan. Anies menyebutkan berbagai pekerjaan rumah, seperti daya dukung lingkungan hidup, kebutuhan air bersih, pengelolaan udara, pengolahan limbah, dan transportasi, masih harus diselesaikan. Mantan menteri pendidikan ini juga mengatakan pemindahan ibu kota ini tidak akan menghentikan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparannya di Kantor Presiden, Senin, mengatakan lembaga yang dipindahkan ke ibu kota baru tersebut yakni kementerian/lembaga, MPR, DPR, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, TNI/Polri, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia. Namun untuk fungsi Jasa Keuangan dan Perdagangan, seperti BI, OJK, dan BKPM, masih akan tetap di Jakarta.

Akankah Perpindahan Ini Berdampak Positif?

Para ahli tampaknya masih sanksi apakah Indonesia akan mampu memindahkan ibu kotanya dalam waktu dekat, karena berbagai kerumitan dan tantangan yang harus dihadapi, khususnya karena kota-kota lain di Indonesia belum ada yang kemajuannya menyamai Jakarta. Menurut para ahli, untuk mewujudkan gagasan tersebut dan mengurus segala hal terkait kepindahan, Indonesia masih perlu lebih banyak waktu.

Keputusan untuk memindahkan ibu kota “bukanlah hal baru,” kata Dr Siwage Dharma Negara, asisten koordinator program Studi Indonesia di Iseas-Yusof Ishak Institute. Dia mengatakan bahwa gagasan untuk memindahkan kursi pemerintahan negara telah ada sejak presiden pertama Indonesia, Sukarno, menjabat.  Oleh karena itu, Dr. Dharma skeptis bahwa pemerintah sekarang akan menerapkan solusi dramatis semacam itu.

Memindahkan posisi pemerintahan sebuah negara tidak pernah menjadi tugas yang sederhana dan butuh waktu yang lama. Proyek ini memerlukan persetujuan publik dan parlemen dan di negara demokratis yang bising seperti Indonesia tidak akan mudah. Mark Wilson, seorang profesor dan direktur asosiasi Sekolah Perencanaan, Desain dan Konstruksi di Michigan State University, menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama untuk memindahkan modal adalah “meyakinkan orang untuk bergerak.” Biasanya modal suatu negara saat ini memiliki konsentrasi kekuatan ekonomi, politik dan sosial, serta institusi yang melayani kepentingan elit, seperti lingkungan perumahan, klub, institusi budaya atau sekolah.

Setiap modal baru, katanya, “harus memberikan manfaat sosial dan status yang sama.” Tapi masalah utamanya adalah infrastruktur elit ibu kota yang sudah lama menjadi ibu kota “dibangun bertahun-tahun dan sulit untuk ditiru dengan cepat.” Selama transisi kepada ibu kota baru, Wilson mengatakan, “Keluarga-keluarga tetap tinggal di bekas ibu kota untuk mengamankan aset dan harta mereka, sementara para pencari nafkah bekerja di luar kota berminggu-minggu.”

Kemudahan transisi semacam itu ke ibu kota baru “bergantung pada status kota yang akan yang akan jadi ibu kota baru.” Misalnya, Bonn tadinya merupakan ibu kota Jerman, tidak begitu “dirindukan” karena ibu kota baru Berlin memiliki banyak fasilitas. Namun upaya di Korea Selatan untuk memindahkan ibu kota keluar dari Seoul sulit karena kota tersebut tetap menjadi jantung kehidupan ekonomi dan sosial negara tersebut.

Meski disfungsional, penduduk Jakarta cenderung tumbuh dengan cepat, meskipun kota tersebut nantinya tidak lagi jadi pusat kekuasaan politik. James Chin, direktur Institut Asia di Universitas Tasmania, mengatakan bahwa orang-orang masih akan pindah ke sana karena kota ini akan menjadi “pusat ekonomi terbaik” dan menarik orang-orang untuk mencari peluang yang lebih baik.

Banyak negara yang telah memikirkan dan mengantisipasi arah perkembangan negara mereka di masa mendatang dengan memindahkan ibu kota negara. Contohnya adalah negara Malaysia, Korea Selatan, Brasil, dan Kazakhstan. Di Indonesia, gagasan memindahkan ibu kota juga sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan selalu menjadi wacana di setiap era presiden, tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Perpindahan ibu kota negara ini tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata, namun juga kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanan menuju negara maju yang terutama. Pemindahan ibu kota adalah sebuah proses yang tidak singkat dan berbiaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Semoga dengan adanya kebijakan terukur dan matang untuk memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia ini dapat menuntaskan permasalahan yang selama ini terjadi di Jakarta. Sehingga Indonesia yang bertolak ukur menjadi negara maju dapat terlaksana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…