Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla berhasil menyelesaikan kasus Lumpur Lapindo yang hampir selama delapan tahun tidak berhasil diselesaikan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Jokowi mengatakan pembayaran ganti rugi bagi warga korban lumpur di Sidoarjo selesai pada akhir September.

“Target saya akhir September selesai semuanya,” kata Presiden saat mengunjungi tanggul titik 25 di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (25/8).

Keputusan Berani Pemerintah Jokowi-JK Menyelesaikan Pembayaran Kasus Lumpur Lapindo

Presiden mengatakan ganti rugi yang berasal dari anggaran pemerintah sebesar Rp767 miliar dan sudah disetujui DPR RI.

“Jadi sampai hari ini total yang dikeluar Rp767 miliar yang sudah dibayar Rp155 miliar, besok Rp164 miliar semoga tidak ada masalah,” kata Presiden.

“Saya selalu menyampaikan ke menteri, kepala BPLS, Gubernur dan ke Bupati, segera jangan ditunda jangan dihambat, tapi memang kan semua harus diverifikasi dengan baik,” tambah Jokowi.

Keputusan berani Presiden Jokowi ini untuk membantu penyelesaian kasus tersebut dengan membeli asset tanah Lapindo senilai Rp 781 miliar, dengan catatan Lapindo harus menyerahkan semuanya keseluruhan tanah yang ada di peta terdampak kepada pemerintah.

Dengan demikian Lapindo mampu membayarkan ganti rugi kepada masyarakat sebesar sekitar Rp300 juta per keluarga.

Kepada masyarakat Presiden berpesan agar uang ganti rugi yang telah diterima digunakan untuk hal-hal yang produktif.

“Rata-rata satu keluarga dapat Rp300 juta, besar itu, jangan sekali lagi jangan beli hal yang konsumtif, gunakan untuk hal yang bermanfaat,” kata Jokowi.

Meski demikian Jokowi mengatakan, proses administrasi harus betul dan meminta agar masyarakat maupun pemangku kebijakan terkait bisa bersama-sama menyelesaikan proses administrasi dengan baik.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Basuki menegaskan tahun depan pemerintah akan mengambil aset dari Lapindo.

Basuki mengatakan, lewat langkah ini, pemerintah membeli aset berupa tanah dari Lapindo. Tanah yang dibeli dengan nilai Rp 781 miliar ini mencapai 20% dari seluruh total lahan terdampak.

“Jadi beli aset dari peta yang terdampak, yang sertifikatnya yang dipegang oleh Lapindo, itu yang kita ambil. Nilainya Rp 781 miliar,” ujar Basuki di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Basuki mengatakan dana Rp 781 miliar ini rencananya akan dimasukan dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015 yang akan diajukan pemerintah ke DPR.

Seperti diketahui PT Minarak Lapindo Jaya tak bisa melakukan kewajibannya membayar sisa ganti rugi untuk korban lumpur Lapindo.

Sumber : https://bataraonline.com/keputusan-berani-pemerintah-jokowi-jk-menyelesaikan-pembayaran-kasus-lumpur-lapindo/

By

Batara Online

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…