Melalui pengacaranya, Tonin Tachta, Kivlan Zein mengirim surat permohonan perlindungan kepada 5 pejabat hukum negara yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pangkostrad, Kepala Staf Kostrad, dan Danjen Kopassus. Melansir Tribun-Medan.com, Tonin mengungkapkan, surat tersebut dikirim pada 3 Juni kepada dua menteri dan tiga pejabat militer tersebut atas permintaan Kivlan. Tujuan pengiriman surat tersebut untuk meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan kepada polisi.

Sebelumnya, Polisi telah merilis peran tersangka Kivlan Zen dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal dan pembunuhan berencana terhadap 5 tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei pada tanggal 12 Juni 2019 lalu. (Baca Juga : Polri Mengungkap Dalang Kerusuhan 21-22 Mei, Bagaimana Kelanjutannya?)

Peran Kivlan terungkap dari keterangan para saksi, pelaku, dan sejumlah barang bukti lain. Lantas atas surat permohonan Kivlan Zein tersebut apa tanggapan dari kelima pejabat hukum negara tersebut?

Semua Sama Dimata Hukum

Melansir Kompas.com (13/6), Mabes TNI menolak memberikan perlindungan hukum pada terhadap Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein yang terjerat tindak pidana di Kepolisian. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengatakan, TNI tidak bisa memberikan perlindungan hukum terhadap Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein karena semua sama di mata hukum.

“Jadi yang harus dicatat adalah, tidak bisa TNI memberikan perlindungan hukum. Kan semua orang harus sama di mata hukum,” ujar Sisriadi saat dihubungi Kompas.com.

Diminta tanggapan dari Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, TNI dan Polri tetap solid setelah adanya dugaan keterlibatan purnawirawan TNI dalam kasus makar kepemilikan senjata. Kasus tersebut tengah disidik Polri. Hadi menekankan terseretnya beberapa nama purnawirawan tidak akan mengganggu sinergitas TNI dan Polri yang sudah terjalin harmonis. Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa untuk purnawirawan sudah memiliki wadah tersendiri dan berada di luar institusi TNI.

“Kami terus melaksanakan komunikasi dengan beliau untuk menjaga persatuan kesatuan. Terkait dengan proses hukum dan sebagainya TNI tidak ikut karena sudah masuk di ranah sipil,” ucap Hadi.

Hal yang serupa diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Tito mengatakan, pihaknya sangat paham bahwa membangun soliditas dengan TNI adalah suatu hal yang mutlak dalam rangka menjaga tegaknya NKRI meskipun ada rasa tak nyaman.

“Tapi ya hukum harus berkata demikian, ada asas persamaan di muka hukum, semua orang sama dimuka hukum. Kami juga pernah menangani purnawirawan Polri dalam beberapa kasus, saat ini juga kami harus lakukan untuk menunjukkan kesamaan di muka hukum,” tutur Tito.

Menghargai Purnawirawan Tentara Bintang Dua

Melansir dari CNNIndonesia.com, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu membenarkan telah menerima surat permohonan perlindungan yang dikirimkan oleh Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein. Surat permohonan perlindungan dari Kivlan Zen itupun direspon baik Ryamizard Ryacudu. Menhan bahkan meminta aparat penegak hukum untuk menghormati Kivlan Zen sebagai purnawirawan tentara bintang dua.

Awalnya Menhan mengaku tak bisa berbuat banyak untuk menolong Kivlan Zen karena kasusnya tercampur urusan politik serta mengurungkan niat untuk membantu karena tak ingin terseret dalam kasus tersebut. Ryamizard Ryacudu meminta kasus Kivlan Zen diselesaikan dengan prosedur hukum. Ia juga meminta semua pihak tetap menghormati Kivlan Zen yang merupakan mantan prajurit.

“Jadi selesaikan dengan prosedur (hukum). Tapi asal hormati, hormati karena dia tentara bintang dua. Kalau dia diperlakukan tidak baik yang lainnya kan goyang nanti kita bahaya.” ujar Ryamizard Ryacudu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…