Eksekusi lahan untuk pembangunan jalan daerah pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara dihadang keras oleh emak-emak masyarakat Batak Toba di Samosir pada Kamis (12/9) kemarin. Eksekusi di lahan yang berada di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara (Sumut) tersebut menggunakan alat berat yang dikoordinatori oleh Badan Otorita Danau Toba (BODT). Melansir dari Detik.com, Kapolres Toba Samosir AKBP Agus Waluyo membenarkan aksi tersebut dimana lokasi tersebut akan dibangun jalan pariwisata menuju Batu Silali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter.

Sebelumnya perencanaan industri pariwisata tersebut merupakan tindak lanjut dari Presiden Jokowi yang ingin mengembangkan sektor pariwisata di Danau Toba dan sekitarnya beberapa waktu yang lalu. Pembangunan industri pariwisata di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton yang akan dibangun tersebut mengakibatkan bentrok antara aparat dengan masyarakat Adat Raja Naopat Sigapiton. Masyarakat Adat Raja Naopat Sigapiton bertahan memperjuangkan tanah adat hak mereka. Apa sebenarnya tanah adat yang dimaksud?

Tanah Adat Raja Naopat Sigapiton

Dalam aksi bentrok tersebut, salah satu ibu-ibu yang merupakan masyarakat adat Raja Naopat Sigapiton meneriakkan kepada aparat TNI/Polri “Jangan rampas lahan kami, leluhur kami sudah tumpah darah memperjuangkan ini dari Belanda”.

Melansir Tanahkita.id, masyarakat adat Bius Raja Naopat terdiri dari empat marga Raja yang diakui sejak dahulu, yakini Marga Manurung, Marga Sirait, Marga Butar – Butar dan Marga Nadapdap. Nenek moyang ke-empat marga tersebut bersal dari Desa Sibisa serta menamakan desa tempat tinggal mereka dengan nama Singapiton. Nama tersebut mempunyai sejarah karena terjepit daintara dua bukit serta dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari nenek moyang mereka bercocok tanam dan berburu.

Ke-empat nenek moyang mereka menamkan dirinya sebagai: “Raja Naopat” yang mempunyai keturunan dan mempunyai hela (menantu). Raja Bius Desa Singapiton mempunyai 8 generasi sampai saat ini serta ke-empat marga tersebut memiliki lokasi persawahan masing – masing yang disebut Golat atau ulayat, adapun nama – nama Golat tersebut adalah:

1.Golat Panjang milik Marga Nadapdap

2.Golat Butar milik Marga Butarbutar

3.Golat Sibuntuon milik Marga Manurung

4.Golat Sosor Baringin milik Marga Sirait

Tanah Adat Harus Diberi Pangakuan

Menurut Aartje Tehupiory, Ketua Umum Lembaga Reforma Agraria Indonesia (LeRAI), bagi masyarakat adat, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting.  Aartje menegaskan bahwa kepada masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya diperlukan bagi pembangunan, wajib diberikan pengakuan. Peran pemerintah daerah adalah sebagai fasilitator, koordinator dan pembuat kebijakan. Berkenaan dengan eksistensi tanah ulayat diperlukan pemahaman yang konsepsional yang benar dengan memperhatikan sinkronisasinya dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Pengakuan tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.”

Pengakuan yang dimaksud tersebut agar menimbulkan rasa percaya masyarakat adat bahwa tanah ulayat tersebut dipakai dengan benar serta jelas kepastian hukumnya. Menurut Ketua Umum LeRAI, dalam hal atas tanah yang dilepaskan untuk keperluan investor, maka pada saat habis masa berlakunya maka tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat (kembali menjadi milik masyarakat adat).

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan jalan industri pariwisata Danau Toba tersebut belum clean and clear antara pemerintah daerah, BODT dan masyarakat adat di Desa Sigapiton. Perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi agar pembangunan jalan sesuai dengan perintah Presiden dapat berjalan dengan lancar tanpa merugikan pihak-pihak terkait.

Tanah milik masyarakat adat tersebut memang merupakan tanah Indonesia dan pemerintah berhak untuk menggunakannya untuk kepentingan negara dan nasional, namun dengan tidak mengabaikan hukum adat mengenai tanah yang bersangkutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…