Kembali, Setya Novanta kepergok berpelesiran keluar tahanan. Kejadian ini sudah beberapa kali terjadi mengingat statusnya masih menjadi tahanan di lapas Sukamiskin. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik ini kedapatan pelesiran di sebuah toko bangunan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (14/6/2019) siang. Dalam foto yang beredar, Novanto tampak mengenakan kemeja lengan pendek, kepalanya memakai topi hitam dan wajahnya ditutup masker. Dalam foto itu, Novanto tampak berbincang dengan seorang wanita berjilbab yang tengah menenteng tas berwarna merah.

Padahal, bekas Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR itu meminta izin keluar lapas untuk berobat di Rumah Sakit Sentosa, Bandung, sejak Rabu (12/6/2019). Tentu itu bukan satu-satunya skandal yang pernah dilakukan Setya Novanto selama menjalani hukuman pidana di Lapas Sukamiskin. Ia pernah terlibat skandal sel palsu di Sukamiskin hingga kepergok tengah bersantap di restoran Padang di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Liberti Sitinjak langsung memindahkah Novanto ke Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, setelah foto Novanto sedang pelesiran beredar. Liberti meminta maaf kepada masyarakat seraya mengakui hal itu merupakan kesalahan lembaganya. Liberti menjelaskan, Novanto memang diizinkan keluar untuk berobat ke RS Sentosa selama 3 hari sejak 12 Juni 2019 lalu. Izin itu dikeluarkan berdasarkan rekomendasi berobat yang dikeluarkan dokter lapas. Liberti mengklaim, Novanto keluar lapas dengan pengawalan petugas. Atas dasar itu, Kemenkumham juga memeriksa pengawal yang bertugas mengawal Novanto saat kejadian.

Mengapa Terus Terulang?

Kasus pelesiran narapidana korupsi yang terus berulang membuat publik mempertanyakan komitmen pemerintah soal penjeraan napi korupsi. Dikutip dari tirto.id, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai ketidakbecusan dalam mengelola lapas berpotensi membuat kerja dari KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi sia-sia. Atas dasar itu, Kurnia menuntut Kemenkumham mengambil langkah tegas dengan mencopot Kalapas Sukamiskin Tejo Harwanto, termasuk meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Sri Puguh Budi Utami legowo untuk mundur.

“Dengan kondisi ini berarti Menteri Hukum dan HAM, Dirjen Pas, serta Kalapas Sukamiskin melakukan pembiaran dan tidak melakukan pembenahan sama sekali di isu pengelolaan dan pengawasan narapidana korupsi di Lapas,” kata Kurnia lewat keterangan tertulisnya pada Sabtu (15/6/2019).

KPK pun turut berang atas kejadian ini. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengingatkan Ditjen Pas untuk menjalankan rencana aksi perbaikan pengelolaan lapas yang sudah pernah disusun bersama KPK. Selain itu, KPK meminta wacana penempatan napi korupsi di Nusakambangan segera direalisasikan.

“Jika masyarakat masih menemukan adanya narapidana yg berada di luar, hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” kata Febri.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justic Reform (ICJR) Anggara Suwahju menilai kasus napi korupsi pelesiran terus berulang lantaran Kemenkumham hanya menangani perkara ini secara administratif dan etik, tidak secara pidana. Anggara mengatakan, situasi ini sudah terjadi sejak lama, mulai dari kasus plesiran Gayus Tambunan hingga kerusuhan di sejumlah lapas.

Kemenkumham kali ini diharapkan harus berinisiatif mendorong pengusutan masalah tersebut secara pidana. Terlebih, Setya Novanto punya catatan pernah bermain mata dengan oknum dokter untuk menghalangi proses penyidikan kasus e-KTP oleh KPK. Anggara menegaskan hal ini penting sebagai langkah memperbaiki kualitas lapas, di sisi lain juga untuk memperbaiki kepercayaan publik kepada Korps Pengayoman tersebut.

Eksistensi Mafia Lapas di Indonesia

Banyak terpidana kasus korupsi yang terciduk pelesiran keluar Lapas Sukamiskin. Selain Setya Novanto, beberapa pendahulunya sudah sering melakukan perjalanan hingga keluar negeri. Sebut saja Gayus Tambunan yang dengan ‘kesaktiannya’ dapat berpergian ke Singapura, menyaksikan pertandingan tenis di Bali, hingga makan di sebuah restoran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu ini menjadi terpidana kasus penggelapan pajak dengan vonis 30 tahun kurungan.

Selanjutnya ada Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin juga menjadi penghuni Lapas Sukamiskin sejak Mei 2013. Terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet Hambalang untuk SEA Games ke-26 ini juga terciduk sering keluar penjara untuk memimpin rapat. Racmat Yasin dan Anggoro Widjojo yang juga terpidana kasus korupsi penghuni lapas Sukamiskin. Mereka dapat melenggang bebas keluar masuk penjara untuk melakukan pelesiran. Mengapa ‘fenomena’ ini seolah merupakan hal lazim yang dilakukan para aktor korupsi? Padahal untuk bisa keluar lapas diperlukan izin dari pihak lapas dan ketika diluarpun mereka ada dibawah pengawasan petugas.

Hal ini membuktikan bahwa kehadiran mafia lapas sangat eksis di bumi Indonesia. Hukum bisa diperjualbelikan di sini, siapa yang memiliki uang banyak, bisa memperlakukan hukum seenaknya. Dan para pelanggar hukum yang utama adalah aparat hukum yang seharusnya menegakkan hukum itu sendiri.

Bila ada seorang tahanan bisa bebas keluar masuk, berarti ada keterlibatan petugas lapas. Dalam hal ini dari jajaran pimpinan hingga penjaga sel di lapas. Mereka akan menerima ‘jatah’ dari sang tahanan koruptor dengan takaran sesuai jabatan masing-masing.

Maka secara logika, jika Setya Novanto bebas keluyuran di luar lapas, tentunya atas sepengetahuan kepala lapas. Untuk bisa keluar, harus ada persetujuan dari pimpinan lapas. JIka tidak, mustahil petugas di jajaran bawah akan mengabulkan keinginan tahanan. Semua tindakan dan kegiatan harus ada laporannya.

Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan? Sebaiknya Presiden Jokowi bertindak tegas melalui Menkum HAM dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS).  Selain itu, diperlukan pemeriksaan yang intensif terhadap kepala lapas Sukamiskin yaitu Tejo Herwanto. Dia yang paling bertanggungjawab terhadap keberadaan seluruh tahan di lapas. Seharusnya dia memastikan bahwa Setya Novanto ada di selnya.

Menurut pengakuan Tejo Herwanto, Setya Novanto diijinkan keluar untuk menjalani pengobatan di Rumah Sakit Santoso Bandung. Hal ini menimbulkan tanda tanya bagi saya. Apakah penyakit Setya Novanto? JIka memang berat, mengapa bisa keluyuran di toko Padalarang dengan terduga istri?

Tejo tentunya tahu berapa lama estimasi waktu untuk sebuah pemeriksaan di Rumah Sakit, terutama untuk pasien yang eksklusif seperti Setya Noanto yang bisa dipastikan ditangani dengan cepat. Setelah pemeriksaan, seharusnya Setya Novanto digelandang lagi kembali ke lapas Sukamiskin. Sedangkan kalau penyakit nya bukan penyakit berat, bukankah bisa didatangkan dokter khusus ke dalam lapas? Bahkan biayanya jauh lebih murah daripada ke rumah sakit. Biaya ringan yang sangat mampu ditanggulangi Setya Novanto yang memiliki ‘hotel’ di lapas.

Di sisi lain, indikasi keterlibatan kepala lapas dapat dilihat pula dari perubahan bentuk sel Setya Novanto. Pada kunjungan Mata Najwa tahun lalu, sel ini masih tampak sederhana. Kalau sekarang berubah total, tentu dengan izin dan sepengetahuan kepala lapas. Dia kecipratan ‘upeti’.

Tidak Ada Kata ‘Jera’

Padahal, kepala lapas Sukamiskin yang sebelumnya, Wahid Husein telah diebekuk oleh KPK. Mengapa kepala lapas berikutnya ini, Tejo Herwanto tidak berhati-hati agar tidak mengulangi perbuatan Wahid Husein. Seperti diketahui bahwa Tejo Harwanto dilantik menjadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Bandung pada Kamis 26 Juli 2018 lalu. Namun, belum sampai setahun Tejo menjabat, lapas Sukamiskin kembali menuai sorotan dengan kasus yang sama.

Ada dua alasan utama mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, godaan uang dalam jumlah besar. Setya Novanto tahanan koruptor yang masih memiliki kekayaan berlimpah meski sudah masuk penjara. Asetnya ada di mana mana, termasuk beberapa properti di Amerika Serikat.

Bagi Setya Novanto, memberi ‘uang jajan’ kepada petugas lapas hanyalah mengeluarkan uang recehan. Sedangkan bagi petugas lapas, uang itu sudah membuat mata dan hati menjadi hijau, cukup untuk memberi kehidupan mewah bagi keluarganya. Petugas lapas tidak perlu bersusah payah bekerja keras, cukup melayani seorang Setya Novanto, maka kran rejeki akan mengalir terus. Tidak perlu ada THR dan gaji ke 13, mereka makmur sepanjang tahun. Karena itulah jaringan mafia lapas akan selalu menghidupkan bisnis semacam ini.

Alasan kedua, mungkin kepala lapas Sukamiskin yang sekarang berpikir bahwa tindakannya akan aman. Sebab, jika kepala lapas yang  kemarin sudah dipenjara KPK, tentu tidak akan ada sidak KPK dalam waktu dekat, dianggap tidak mungkin melakukan sesuatu yang melanggar hukum.

Kita harus mengingat pola organisasi sebuah mafia. Jika ada pimpinannya tertangkap atau tewas karena musuh, maka orang terkuat di bawahnya akan naik menjadi pemimpin. Mereka bukan orang bersih, melainkan adalah perangkat mafia yang saling mendukung. Inilah mengapa mafia lapas sulit diberantas.

Pemerintah Harus Bertindak Tegas

Di luar negeri, jika ada kasus seperti ini, pejabat terkait akan mengundurkan diri ataupun pencopotan jabatan. Misalnya menteri yang menaungi lembaga tersebut. Dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Sayangnya di negeri ini tidak ada lagi rasa malu, sehingga mereka anteng dengan posisinya.

Pemerintah hendaknya menjatuhkan sanksi administratif dan sosial kepada oknum lapas, baik yang sengaja atau tak sengaja mengeluarkan Novanto. Keputusan dipindahkannya mantan Ketua DPR ini ke Lapas Gunung Sindur dinilai banyak pihak tak menyelesaikan akar masalah. Kalaupun disebut menyelesaikan masalah namun tidak hingga ke akarnya. Jika oknum lapas terbukti bekerja sama maka juga harus ditindak tegas. Tindakan tegas untuk oknum lapas itu harus dipublikasikan sejelas-jelasnya sehingga masyarakat tahu pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini. Bila menganggap dugaan keterlibatan mereka sebagai angin lalu maka akan terus ada Setya Novanto yang bebas berwisata keluar tahanan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…