Memantau kondisi Jakarta hari ini Kamis (27/6), menjelang sidang hasil putusan MK sejumlah massa aksi mulai berdatangan dan berkumpul di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk menggelar aksi kawal putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Walaupun sebelumnya Kapolri Tito Karnavian menegaskan bahwa aksi yang dilakukan di depan MK tidak mendapat izin untuk menghindari terulangnya kejadian rusuh pada 21-22 Mei 2019 lalu. Namun sampai siang hari, massa terus berdatangan dan berkumpul di sekitar gedung MK untuk memantau hasil sidang tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam pembukaan sidang, putusan yang akan disampaikan ini tidak mungkin memuaskan semua pihak, sehingga diharapkan tidak ada saling menghujat. Ketua MK berharap situasi aman dan terkendali setelah pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Melansir Kompas.com, pembacaan putusan sengketa digelar usai MK menyelesaikan pemeriksaan perkara melalui lima kali sidang, dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait dan pemberi keterangan. Pemohon dalam perkara ini ialah pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sedangkan termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun pihak terkait adalah paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sedangkan pihak pemberi keterangan yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pembacaan hasil sidang sengketa Pemilu 2019 masih dibacakan oleh kesembilan hakim MK. Sidang diawali dengan pembukaan dari ketua MK, dan pembacaan daftar-daftar nama yang hadir dalam sidang mulai dari pemohon, termohon dan pihak terkait.

Jangan Mau Diadu Domba

Masih menunggu pembacaan hasil sidang MK, mari kembali diingat bahwa demokrasi merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mensejahterakan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sehingga apapun hasil pelaksanaan demokrasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah dan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, masyarakat jangan mau diadu domba. Hasil Pemilu 2019 yang akan diputuskan oleh MK harus dihormati demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Seperti yang dilansir dari Kompas.com (27/6), Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade mengatakan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengimbau para pendukungnya agar menerima apa pun hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tenang dan sejuk. Namun masih ada beberapa kelompok yang turun ke jalan. Rencananya Sandi dan Prabowo akan menggelar nonton bareng putusan sidang di Kertanegara bersama para relawan dan anggota Partai Koalisi Adil Makmur. Setelah itu pihaknya akan menyampaikan statement perihal putusan yang ditetapkan MK.

Selain itu, para relawan yang tergabung dalam TKN Jokowi-Ma’ruf bertekad akan merangkul segenap warga negara Indonesia pasca hasil keputusan sidang sengketa hari ini. Hal tersebut diungkapkan oleh para relawan Jokowi dalam pertemuan halal bihalal forum relawan Jokowi pada Rabu (26/6) di Tennis Indoor Senayan. Presiden Joko Widodo juga sebelumnya pernah mengatakan sudah mengutus seseorang untuk membuka komunikasi dengan Prabowo dan Sandiaga Uno. Jokowi ingin tali persahabatannya usai Pilpres 2019 dengan dua orang tersebut tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian, rakyat Indonesia juga diharapkan dapat menjalin persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…