Bir-dianggap-haram-di-Indonesia

Sebagai ibukota negara Indonesia, tak sedikit turis dari negara-negara lain mengunjungi Jakarta. Sampai sekarang Jakarta kerap menjadi destinasi pertama para turis sebelum nantinya menuju ke tempat lain yang mereka tuju. Karena hal inilah Jakarta harus memiliki apa yang turis-turis butuhkan agar mereka betah untuk tinggal sementara di kota ini. Makanan dan minuman yang biasa mereka konsumsi di negara asal merekapun disediakan di Jakarta.

Anehnya kadang malah kita yang mengikuti kebiasaan para turis. Sebagai contoh, bule minum bir karena memang hawa disana dingin sehingga mereka minum alkohol untuk menghangatkan badan dan membuat tubuh lebih nyaman. Sedangkan udara di Indonesia cenderung panas. Para bule membutuhkan bir yang lebih banyak untuk menyesuaikan dengan kondisi cuaca di Indonesia. Sayangnya untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, bir adalah haram. Banyak pihak bahkan menentang bir dan minuman alkohol lainnya. Bir dan minuman beralkohol dianggap minuman yang dilarang di Indonesia.

Pelepasan Saham Perusahaan Bir di Jakarta

Anies-baswedan
Anies-baswedan

Belakangan ini pemerintah DKI Jakarta sedang mempertimbangkan pelepasan saham PT. Delta Djakarta.Tbk. Perusahaan ini adalah perusahaan bir yang sudah berdiri dari sejak tahun 1970. Untuk saat ini ada 26,25% saham yang dimiliki Pemerintah Jakarta. Menurut Anies, Pemkot DKI Jakarta mampu mendapatkan dana segar sebesar 1.2T jika sahamnya dilepas. Dana ini disinyalir mampu untuk membantu pembangunan dan pengembangan kota, misal pembangunan sekolah atau pembelian bus baru. Pemkot DKI sudah menyurat secara langsung ke PT. Delta Djakarta.Tbk sejak 2018 lalu.

Pro dan kontra satu per satu mendatangi pelepasan saham ini. Seperti yang dilansir detik.com, beberapa netizen berpendapat bahwa memang sudah saatnya saham perusahaan bir dilepas. Pemerintah tidak perlu menanamkan saham pada perusahaan yang haram. Mereka berpikir Anies melakukan hal yang benar seperti penutupan hotel Alexis yang diklaim mampu mengurangi jumlah tindak prostitusi di Jakarta. Namun beberapa netizen lain mengecam kebijakan Anies, berpendapat bahwa uang hasil pelepasan saham hanya akan diberikan kepada tim-tim kampanye yang sukses mengantarkan Anies menuju kursi Gubernur DKI Jakarta.

Sebenarnya kebijakan Anies ini menarik. Melepas saham demi mendapatkan uang yang sangat banyak dalam waktu yang singkat adalah ide yang bagus. Dengan ini Pemkot mampu mendapat dana segar sehingga pembangunan jangka panjang Anies bisa dicicil sejak dini. Pemkot juga mampu menggunakan dana untuk pengembangan daerah yang belum sempat tersentuh. Penutupan hotel Alexis pun adalah kebijakan yang bagus menilik masih banyak tempat penginapan serupa yang mampu memberikan penghasilan untuk Pemkot. Kehilangan beberapa aset kecil sepertinya bukan masalah besar asal digantikan dengan aset lain.

Pemerintah sendiri ternyata belum setuju dengan pelepasan saham ini. Upaya Anies ini mendapat kritik dari sejumlah pihak, terutama dari Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi. Edi menilai tidak ada keuntungan yang berarti dari penjualan saham bir tersebut. Beliau beranggapan, pendapatan 50 miliar per tahun yang diperoleh dari saham tersebut masih bagus dan masih bisa berkembang. Kepemilikan saham ini juga bisa jadi warisan kepada penerus-penerus di masa depan. Tak tinggal diam disitu, Anies berpendapat jika DPRD adalah wakil rakyat. Ketika DPRD tidak setuju, maka rakyat tidak setuju. Namun Anies akan menanyakan langsung ke masyarakat tentang pendapat mereka apakah sebaiknya pelepasan saham ini dilaksanakan atau tidak. Sedangkan menurut Analis CSA Research Institute, Reza Priyambada, menilai tak ada kerugian yang dialami pemerintah DKI dengan memiliki saham perusahaan bir PT Delta Djakarta. Reza mengutarakan, pemerintah daerah justru memperoleh dividen jika kinerja perusahaan bir itu tetap bersaing dengan kompetitor bisnis lain.

Memang banyak hal yang harus dipertimbangkan apabila menyangkut pelepasan saham perusahaan besar. Seharusnya pemerintah mampu mememukan jalan keluar dalam pelepasan saham ini. Di satu sisi, pemerintah DKI Jakarta bisa tetap mendapatkan keuntungan dengan adanya saham di perusahaan ini dan mampu menggunakan uang hasil pelepasan saham untuk membangun aset kota yang lain. Di sisi lain, Anies berusaha menepati janjinya yang telah dibuat pada saat kampanye, melepas saham perusahaan yang memproduksi sesuatu yang haram. Kajian lebih lanjut tentang pelepasan saham ini memang perlu dilakukan. Apabila saham sudah dilepas dan di masa depan sahamnya melonjak tinggi, maka pemerintah DKI telah membuat kesalahan besar. Apapun kontroversi yang ada di belakangnya, pemerintah harus menemukan solusi yang terbaik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…